KPK Nilai Pemenjaraan Kades Terlibat Korupsi Tidak Efektif Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (Foto ANTARA/Hery Sidik)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) menyatakan upaya pengembalian kerugian keuangan ke kas desa dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan memenjarakan kepala desa yang terlibat penyimpangan anggaran.

"Kalau diproses ke pengadilan biaya lebih besar, akhirnya nggak efektif dan enggak efisien," ujar Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di sela peluncuran Desa Antikorupsi di Desa Panggungharjo, Kabupaten Bantul, DIY, Rabu (1/12).

Baca Juga

[HOAKS atau FAKTA]: KPK Temukan Aliran Dana Hibah Rp 10 Miliar di Rumah Anies

Menurut dia, pemidanaan atau memenjarakan kepala desa yang terlibat korupsi melalui proses pengadilan yang panjang akan membutuhkan uang negara yang besar. Bahkan lebih banyak dibanding apa yang negara peroleh dari pengungkapan kasus penyimpangan keuangan itu sendiri.

Jika ditemukan Kepala Desa yang terlibat korupsi, dia menyarankan yang bersangkutan mengembalikan saja uangnya. Sementara, jika ada ketentuan lain yang mengatur tentang aturan Kepala Desa terlibat korupsi agar dipecat, sudah sejatinya dilakukan pemecatan.

Baca Juga

KPK Panggil Anggota DPRD terkait Kasus Cukai yang Jerat Bupati Bintan

"Selesai persoalan. Kalau tidak ada ketentuan, ya bagaimana dibuat aturan, mungkin dengan musyawarah desa (musdes) bersama masyarakat, kan mereka yang milih," beber Alex sebagaimana dikutip Antara.

Dia mengatakan upaya pemberantasan korupsi tersebut tidak semata-mata berakhir di pengadilan, atau keberhasilan upaya pemberantasan korupsi dengan ukuran berapa banyak orang yang dipenjarakan.

"Kita sepakat kalau menyangkut kerugian keuangan negara, keuangan daerah, dan kerugian desa bagaimana semaksimal mungkin uang bisa kembali ke kas desa, kas daerah, dan kas negara, itu saya kira lebih efektif dibanding dengan memenjarakan orang," katanya.

Baca Juga

Pembelian Mobil Bupati Hulu Sungai Utara Nonaktif Ikut Ditelisik KPK

Dia mengatakan pengembalian kerugian keuangan desa atau daerah dan memberhentikan pejabat dan kepala desa yang korupsi tentu akan membuat jera para pejabat dan kepala desa lainnya.

"Apalagi punya istri yang tidak kerja, anak tiga, bubar semua. Hal seperti itu barangkali bisa menjadi perenungan, introspeksi kita bersama, dan pemberantasan korupsi tetap menjadi upaya kita semua, jadi 'PR' kita bersama," katanya. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus COVID-19 Melonjak Tajam, Anies Tarik Rem Darurat?
Indonesia
Kasus COVID-19 Melonjak Tajam, Anies Tarik Rem Darurat?

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, secara menyeluruh keputusan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro belum diputus.

Densus 88 Buru Tiga DPO Terduga Teroris Pembuatan Bom Jakarta
Indonesia
Densus 88 Buru Tiga DPO Terduga Teroris Pembuatan Bom Jakarta

Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror memburu tiga buronan \terduga teroris yang terlibat dalam pembuatan bom.

Hari Ini Pedagang Pasar hingga Sopir Angkutan Mulai Divaksin COVID-19
Indonesia
Hari Ini Pedagang Pasar hingga Sopir Angkutan Mulai Divaksin COVID-19

Pemerintah melakukan vaksinasi COVID-19 tahap kedua untuk para pekerja publik mulai Rabu (17/2) ini.

UU IKN Disahkan DPR, Wagub DKI: Jakarta Jadi Pusat Ekonomi Indonesia
Indonesia
UU IKN Disahkan DPR, Wagub DKI: Jakarta Jadi Pusat Ekonomi Indonesia

"Kita berusaha Jakarta akan menjadi pusat perekonomian perdagangan di Indonesia dan menjadi pusat pendidikan dan juga pusat kesehatan di samping pusat lainnya tentu bisa menjadi pusat seni budaya dan sebagainya," papar Riza.

Larangan Mudik, PT KAI Hanya Operasikan KA Prioritas
Indonesia
Larangan Mudik, PT KAI Hanya Operasikan KA Prioritas

Pengamanan stasiun selama Lebaran dilakukan dengan sangat ketat

Firli Bahuri Pastikan Kepala Daerah yang Kena OTT Bupati Penajam Paser Utara
Indonesia
Firli Bahuri Pastikan Kepala Daerah yang Kena OTT Bupati Penajam Paser Utara

KPK terus bekerja hingga Indonesia terbebas dari belenggu korupsi

COVID-19 Melonjak di Jakarta, Pengguna KRL Alami Penurunan
Indonesia
COVID-19 Melonjak di Jakarta, Pengguna KRL Alami Penurunan

Tes acak antigen yang dilakukan KAI Commuter ini dilakukan sebagai upaya melindungi masyarakat yang masih harus beraktivitas menggunakan KRL serta para petugas di lapangan.

Kepala Daerah Diminta Tak Bepergian ke Luar Negeri
Indonesia
Kepala Daerah Diminta Tak Bepergian ke Luar Negeri

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan kepala daerah untuk menaati larangan perjalanan ke luar negeri.

ISNU Sumbang Capaian Vaksinasi Kota Kediri
Indonesia
ISNU Sumbang Capaian Vaksinasi Kota Kediri

Pesantren sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan dan keagamaan harus mendapat perhatian lebih

Menteri Risma Percepat Penyaluran Bansos Tunai dan Beras
Indonesia
Menteri Risma Percepat Penyaluran Bansos Tunai dan Beras

Kementerian Sosial (Kemensos) mempercepat penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditambah dengan bantuan beras bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).