KPK Ngotot Ingin Bekas Komisioner KPU Wahyu Dicabut Hak Politik KPK (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyerahkan memori Kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas perkara dugaan suap PAW anggota DPR dengan terdakwa eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina.

"Tim JPU KPK Senin (28/12) telah menyerahkan memori kasasi Terdakwa Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fredelina kepada MA melalui PN Tipikor Jakarta Pusat," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (29/12).

Baca Juga:

Diksi "Siap Mainkan" Bukti Kejahatan Korupsi Wahyu Setiawan Dilakukan Terencana

KPK berharap MA mengabulkan seluruh permohonan Jaksa yang tertuang dalam memori Kasasi. Salah satunya untuk mencabut hak politik Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio yang tak dikabulkan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta dalam putusan banding.

"Harapan kami tentu Majelis Hakim tingkat Kasasi dapat mengabulkan seluruh permohonan JPU KPK diantaranya terkait pencabutan hak politik atas diri Terdakwa," ujar Ali.

Dalam putusannya, PT DKI mengabulkan banding Jaksa KPK dan menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang menjatuhkan hukuman 6 tahun pidana penjara terhadap Wahyu Setiawan.

Namun, PT DKI tidak menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik terhadap Wahyu dan Agustiani seperti yang dituntut Jaksa Penuntut KPK.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 6 tahun pidana penjara dan denda Rp 150 juta subsider 4 bulan kurungan terhadap Wahyu Setiawan.

Komisioner KPK Wahyu Setiawan. (Foto: Antara)
Komisioner KPK Wahyu Setiawan. (Foto: Antara)

Majelis Hakim menyatakan Wahyu bersama-sama Agustiani telah menerima suap dari kader PDIP Saeful Bahri agar KPU menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR melalui PAW menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.

Sementara Agustiani dihukum 4 tahun pidana penjara dan denda Rp 150 juta subsider 4 bulan kurungan.

Selain suap terkait pengurusan PAW Anggota DPR, dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan Wahyu Setiawan terbukti bersalah telah menerima uang sebesar Rp 500 juta terkait seleksi anggota KPU Daerah Papua Barat periode 2020-2025.

Uang diberikan melalui Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat, Rosa Muhammad Thamrin Payapo. Dalam dakwaan Jaksa KPK, uang itu disebut berasal dari Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan. (Pon)

Baca Juga:

Penyidik KPK Geledah Kantor KPU Cari Bukti Pidana Wahyu Setiawan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Enggak Becus Kurangi Penyebaran COVID-19, Para Kapolda Siap-Siap Dicopot!
Indonesia
Enggak Becus Kurangi Penyebaran COVID-19, Para Kapolda Siap-Siap Dicopot!

Salah satu tujuannya adalah memberikan kepastian hukum terhadap upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19

Menhub Tinjau Progres Proyek Pusat Kegiatan Masyarakat di Terminal Tirtonadi Solo
Indonesia
Menhub Tinjau Progres Proyek Pusat Kegiatan Masyarakat di Terminal Tirtonadi Solo

Proyek bersumber APBN tersebut akan melengkapi fungsi terminal selain sebagai pusat transportasi juga untuk pariwisata dan edukasi.

KPK Periksa Pengetahuan PPK Kemensos Soal Bansos COVID-19
Indonesia
KPK Periksa Pengetahuan PPK Kemensos Soal Bansos COVID-19

Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima "fee" Rp12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matheus Joko Santoso kepada Juliari.

PSBB Tangerang Raya Diperpanjang Lagi hingga 26 Juli
Indonesia
PSBB Tangerang Raya Diperpanjang Lagi hingga 26 Juli

Provinsi Banten sudah keluar dari zona merah dan berstatus zona kuning.

Anggota TNI Gugur Diserang KKB, DPR Nilai Pemerintah Tak Miliki Strategi Matang
Indonesia
Anggota TNI Gugur Diserang KKB, DPR Nilai Pemerintah Tak Miliki Strategi Matang

Kehilangan 1 nyawa anak bangsa itu sangat mahal harganya

Jokowi Masih 'Tersandera' Partai Politik
Indonesia
Jokowi Masih 'Tersandera' Partai Politik

Setengah dari seluruh kursi menteri diisi unsur Parpol

Anies dan Riza Positif COVID-19, Balai Kota DKI Tetap Buka
Indonesia
Anies dan Riza Positif COVID-19, Balai Kota DKI Tetap Buka

Ada sejumlah gedung di Balai Kota DKI yang tak ditutup dan tetap beroperasi melayani tamu dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Kejaksaan Agung Terbakar, TransJakarta Lakukan Modifikasi Rute Blok M
Indonesia
Kejaksaan Agung Terbakar, TransJakarta Lakukan Modifikasi Rute Blok M

"TransJakarta akan melayani normal kembali hingga situasi kondusif dan lintasan dapat dilalui bus TransJakarta," ujar Nadia.

Besok MK Gelar Sidang Pengujian UU 2/2020 Tentang Keuangan COVID-19
Indonesia
Besok MK Gelar Sidang Pengujian UU 2/2020 Tentang Keuangan COVID-19

Pengujian kali ini berbeda karena tidak hanya uji materi

Jutaan Buruh di Dua Sektor Ini Diprediksi Kena PHK pada 2021
Indonesia
Jutaan Buruh di Dua Sektor Ini Diprediksi Kena PHK pada 2021

Hal ini dikatakan Iqbal, setelah melihat pandemi COVID-19 yang juga hilang dari Indonesia. Apalagi, angka positif COVID-19 di kalangan buruh meningkat tajam.