KPK Mulai Usut Proyek Infrastruktur Bermasalah di Kabupaten Bogor Bupati Bogor Ade Yasin. ANTARA/M. Fikri Setiawan

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengusut proyek infrastruktur bermasalah di bawah kepemimpinan Bupati nonaktif Bogor Ade Yasin. Dalam mengusut itu, tim penyidik memeriksa sejumlah saksi dari Dinas PUPR Kabupaten Bogor.

Saksi yang diperiksa ialah Kepala Dinas PUPR Soebiantoro, PPK Bina Marga Dinas PUPR Heru Haerudin, tiga PNS Dinas PUPR Gantara Lenggana, Aldino Putra Perdana, serta R. Indra Nurcahya, dan Kabid Bina Marga Krisman Nugraha.

Baca Juga:

Bupati Bogor Ade Yasin Diduga Pungut Uang Anak Buah Demi Suap BPK Jabar

"Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait proyek-proyek di Dinas PUPR dan dugaan beberapa temuan proyek pekerjaan yang menjadi objek pemeriksaan tim auditor BPK perwakilan Jabar," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (20/5).

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati Kabupaten Bogor Ade Yasin dan tujuh orang lainnya sebagai tersangka.

Ade menjadi tersangka pemberi uang dalam kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021.

Selain Ade, pemberi suap ialah Ketua Sub Bidang (Kasubid) Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Ihsan Ayatullah. Sekretaris Dinas (Sekdis) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bogor Maulana Adam dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor Rizki Taufik.

Baca Juga:

Ade Yasin Klaim Sebagai Korban, KPK Pastikan Punya Bukti Kuat

Selain itu, tersangka penerima suap dalam kasus ini ialah pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Kasub Auditorat Jabar III/Pengendali Teknis Anton Merdiansyah, BPK Perwakilan Jawa Barat/Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor Arko Mulawan, pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Pemeriksa Gerri Ginajar Trie Rahmatullah, dan pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Pemeriksa Hendra Nur Rahmatullah Karwita.

BPK awalnya menemukan sejumlah pengadaan proyek infrastruktur yang bermasalah di Dinas PUPR Pemkab Bogor.

Ade diduga menyuap BPK perwakilan Jawa Barat itu untuk meniadakan temuan itu sekaligus menerima predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk TA 2021.

Adapun temuan fakta tim audit ada di Dinas PUPR, salah satunya pekerjaan proyek peningkatan jalan Kandang Roda-Pakan Sari dengan nilai proyek Rp 94,6 miliar yang pelaksanaannya diduga tidak sesuai dengan kontrak. (Pon)

Baca Juga:

OTT Bupati Bogor Ade Yasin Terkait Suap Pengurusan Laporan Keuangan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Nadiem Luncurkan Rapor Pendidikan Indonesia
Indonesia
Nadiem Luncurkan Rapor Pendidikan Indonesia

Rapor Pendidikan merupakan platform yang mengintegrasikan berbagai data pendidikan untuk membantu satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan mengidentifikasi capaian dan akar masalah.

DIY Relokasi 1.700 PKL Malioboro, Pedagang Minta Penundaan
Indonesia
DIY Relokasi 1.700 PKL Malioboro, Pedagang Minta Penundaan

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bakal merelokasi sebanyak 1.700 pedagang kaki lima (PKL) yang membuka usaha di sepanjang kawasan Malioboro.

Menkes Budi Janji Bantu Mediasi Terawan dan IDI
Indonesia
Menkes Budi Janji Bantu Mediasi Terawan dan IDI

Menkes Budi menilai, pemecatan terhadap pendahulunya itu bisa diselesaikan secara baik-baik. Ia pun berjanji untuk mempertemukan kedua belah pihak.

Syarat BPJS Kesehatan Saat Daftarkan Hak Atas Tanah dan Rumah Agar Kepersertaan Naik
Indonesia
Syarat BPJS Kesehatan Saat Daftarkan Hak Atas Tanah dan Rumah Agar Kepersertaan Naik

UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Nomor 40 tahun 2004 ini banyak orang belum tahu. Padahal, Kepesertaan BPJS itu gotong royong harus dilakukan.

Kelangkaan Minyak Goreng di Yogyakarta Disinyalir Ulah Spekulan
Indonesia
Kelangkaan Minyak Goreng di Yogyakarta Disinyalir Ulah Spekulan

Dinas Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengendus adanya praktik pembelian dalam jumlah banyak oleh para spekulan dadakan.

KPK Harap Azis Syamsuddin Divonis Sesuai Tuntutan Jaksa
Indonesia
KPK Harap Azis Syamsuddin Divonis Sesuai Tuntutan Jaksa

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap Azis mendapatkan hukuman penjara empat tahun dua bulan sesuai tuntunan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Konsumsi Bensin Naik 5 Persen Selama Mudik Lebaran 2022
Indonesia
Konsumsi Bensin Naik 5 Persen Selama Mudik Lebaran 2022

Bahan bakar jenis gasoil (solar) justru menurun 5 persen karena sudah mulai adanya pembatasan kendaraan logistik dan truk besar.

PKS Klarifikasi soal Poster Deklarasikan Anies-Ganjar di Pilpres 2024
Indonesia
PKS Klarifikasi soal Poster Deklarasikan Anies-Ganjar di Pilpres 2024

“PKS tidak pernah terlibat dalam diskusi pengusungan pasangan Anies-Ganjar dengan partai manapun,” jelas Aboe kepada wartawan, Senin (8/11).

Densus 88 Tangkap Mahasiswa Diduga Terlibat Jaringan ISIS
Indonesia
Densus 88 Tangkap Mahasiswa Diduga Terlibat Jaringan ISIS

Densus 88 Antiteror Polri menangkap seorang tersangka tindak pidana terorisme yang diduga sebagai pendukung ISIS.

Lokataru Nilai Proses Vaksinasi di Tanah Air Banyak Kekurangan
Indonesia
Lokataru Nilai Proses Vaksinasi di Tanah Air Banyak Kekurangan

Kondisi ini menunjukan inkompetensi Pemerintah