KPK Mulai Usut Dugaan Korupsi Cakada di NTB Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah memulai penyelidikan dugaan korupsi terhadap beberapa calon kepala daerah pada Pilkada Serentak 2020. KPK bakal mengawasi jalannya proses Pilkada agar tidak ternodai oleh praktik rasuah, termasuk di Nusa Tenggara Barat (NTB).

"KPK telah memulai penyelidikan pada beberapa pasangan yang ikut di dalam penyelenggaraan Pilkada ini," kata Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango dalam Pembekalan Cakada Provinsi Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Barat yang disiarkan virtual, Kamis, (5/11).

Nawawi menambahkan, KPK tak segan menindak para calon kepala daerah yang melakukan korupsi di tengah masa penyelenggaraan Pilkada. Apalagi berkaitan dengan petahana. Karena proses hukum di KPK terus berjalan, tidak akan terbentur dengan agenda Pilkada.

Baca Juga

Beri Penghargaan untuk Gatot Nurmantyo Dinilai Upaya Pemerintah Jinakkan Pengkritiknya

"Kami memastikan bahwa tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan perkara tindak pidana korupsi dalam situasi apapun terus berlanjut," tegasnya.

Menurut Nawawi, lembaga antirasuah memastikan mengawasi jalannya pemilihan kepala daerah agar tidak ternodai oleh praktik korupsi. Dia pun menegaskan, KPK selalu melakukan pemantauan pada setiap tahapan Pilkada.

"Kami ingin memastikan bahwa tim KPK terus melakukan pemantauan di tengah penyelenggaraan pilkada ini, terlebih dalam situasi kondisi pandemi seperti kita hadapi bersama ini," imbuhnya.

Tetapi, Nawawi belum mau membuka secara rinci pasangan calon maupun lokasi mana yang tengah dilakukan penyelidikan dalam memantau terselenggaranya Pilkada Serentak 2020. Namun, dia mengaku itu bukan di wilayah Sulawesi Utara.

Saat ditanyakan apakah ada kasus salah satu pilkada di NTB yang diselidiki, Nawawi kembali tidak bersedia membukanya rinci. Yang jelas, kasus ini tak berada di Sulawesi.

"Syukur Alhamdulillah, kalau bisa kami sebutkan, itu ada berada di luar Sulawesi Utara," kata Nawawi.

Sebelumnya, KPK juga kembali mengingatkan para kepala daerah untuk tidak menyelewengkan dana bantuan sosial (bansos) untuk kepentingan pilkada. Imbauan ini juga ditujukan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) di bawah kepemimpinan Gubernur Zulkiflimansyah.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, pihaknya terus memantau dana bansos untuk menanggulangi pandemi virus Corona atau Covid-19. Dia menyebut, KPK tidak segan menjerat kepala daerah petahana jika masih berani menggunakan dana bansos untuk Pilkada Serentak 2020.

"Kami ingatkan bahwa hal itu merupakan salah satu bentuk penyimpangan APBD, kalau sampai bansos itu ditempeli atribut-atribut dari calon petahana, itu yang kami ingatkan," kata Alex dalam keterangannya, Rabu (4/11)

Baca Juga

Kuasa Hukum Ungkap Penghasilan Pinangki Selain dari Gaji

Alex tak memungkiri pihaknya sudah menemukan kepala daerah patahana yang menggunakan dana bansos untuk Pilkada. Alex memastikan, tim lembaga antirasuah terus memantau para kepala daerah petahana dengan menggandeng Bawaslu dan KPU. (dka)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
61,1 Juta Orang Sudah Lengkap Divaksin COVID-19
Indonesia
61,1 Juta Orang Sudah Lengkap Divaksin COVID-19

Selain itu terdapat pula 3.038.653 orang di kelompok usia 12-17 tahun yang sudah mendapatkan dua dosis vaksin, dari 26.705.490 orang yang menjadi target vaksinasi.

507 Ton Beras Telah Terdistribusi, Warga Jatinegara dan Ujung Menteng Hari Ini
Indonesia
507 Ton Beras Telah Terdistribusi, Warga Jatinegara dan Ujung Menteng Hari Ini

Hari ini, Sabtu (31/7), Pemprov DKI Jakarta melakukan pendistribusian lanjutan bantuan sosial berupa beras bagi warga terdampak COVID-19.

Pengusaha Keberatan dengan Aturan PPKM Level 3 saat Libur Nataru
Indonesia
Pengusaha Keberatan dengan Aturan PPKM Level 3 saat Libur Nataru

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menilai, aturan PPKM Level 3 saat libur Natal dan Tahun Baru bakal memberatkan pengusaha.

Fadli Zon Jawab Tudingan Akun Twitter-nya Like Video Tak Senonoh
Indonesia
Fadli Zon Jawab Tudingan Akun Twitter-nya Like Video Tak Senonoh

Fadli Zon angkat bicara terkait heboh akun Twitter resminya disebut-sebut netizen menyukai (like) unggahan video tak senonoh.

 Jabar Mau Bikin Aturan Industri Harus Kelola PLTS Berbasis Atap
Indonesia
Jabar Mau Bikin Aturan Industri Harus Kelola PLTS Berbasis Atap

Jabar merupakan rumah industri nasional. Namun untuk PLTS berbasis atap industri yang selama ini belum terkelola.

PBNU Minta Masyarakat Sudahi Polemik Salat Idul Fitri
Indonesia
PBNU Minta Masyarakat Sudahi Polemik Salat Idul Fitri

Termasuk semua para tokoh agama harus memiliki kesadaran bahwa COVID-19 ini bukan hanya di Indonesia

Ingat! Hari Ini Pukul 10.17 WIB Harus Sikap Sempurna
Indonesia
Ingat! Hari Ini Pukul 10.17 WIB Harus Sikap Sempurna

Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun ini pun hanya akan dihadiri oleh undangan terbatas yang terlibat dalam rangkaian upacara peringatan.

Jaksa Sita Hotel dan Mall Milik Tersangka Benny Tjokro Terkait Kasus Asabri
Indonesia
Jaksa Sita Hotel dan Mall Milik Tersangka Benny Tjokro Terkait Kasus Asabri

Kali ini penyitaan aset milik Benny Tjokrosaputro. Yakni berupa enam bidang tanah dan bangunan di atasnya. Kasus ini diduga menyebabkan kerugian keuangan negara kurang lebih Rp23 triliun.

KPK Cecar Saksi Terkait Penunjukan PT RPI Peroleh Proyek Bansos
Indonesia
KPK Cecar Saksi Terkait Penunjukan PT RPI Peroleh Proyek Bansos

"Melalui keterangan saksi tersebut, tim penyidik KPK masih terus mendalami terkait penunjukan PT RPI yang ikut serta mendapatkan proyek bansos 2020 untuk wilayah Jabodetabek di Kementerian Sosial," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri

Kemenkes Keluarkan SE Vaksinasi COVID-19 Pada Lansia, Komorbid dan Penyintas
Indonesia
Kemenkes Keluarkan SE Vaksinasi COVID-19 Pada Lansia, Komorbid dan Penyintas

Kemenkes meminta daerah untuk melakukan pengkinian aplikasi PCare