KPK Mulai Usut Dugaan Korupsi Cakada di NTB Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah memulai penyelidikan dugaan korupsi terhadap beberapa calon kepala daerah pada Pilkada Serentak 2020. KPK bakal mengawasi jalannya proses Pilkada agar tidak ternodai oleh praktik rasuah, termasuk di Nusa Tenggara Barat (NTB).

"KPK telah memulai penyelidikan pada beberapa pasangan yang ikut di dalam penyelenggaraan Pilkada ini," kata Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango dalam Pembekalan Cakada Provinsi Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Barat yang disiarkan virtual, Kamis, (5/11).

Nawawi menambahkan, KPK tak segan menindak para calon kepala daerah yang melakukan korupsi di tengah masa penyelenggaraan Pilkada. Apalagi berkaitan dengan petahana. Karena proses hukum di KPK terus berjalan, tidak akan terbentur dengan agenda Pilkada.

Baca Juga

Beri Penghargaan untuk Gatot Nurmantyo Dinilai Upaya Pemerintah Jinakkan Pengkritiknya

"Kami memastikan bahwa tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan perkara tindak pidana korupsi dalam situasi apapun terus berlanjut," tegasnya.

Menurut Nawawi, lembaga antirasuah memastikan mengawasi jalannya pemilihan kepala daerah agar tidak ternodai oleh praktik korupsi. Dia pun menegaskan, KPK selalu melakukan pemantauan pada setiap tahapan Pilkada.

"Kami ingin memastikan bahwa tim KPK terus melakukan pemantauan di tengah penyelenggaraan pilkada ini, terlebih dalam situasi kondisi pandemi seperti kita hadapi bersama ini," imbuhnya.

Tetapi, Nawawi belum mau membuka secara rinci pasangan calon maupun lokasi mana yang tengah dilakukan penyelidikan dalam memantau terselenggaranya Pilkada Serentak 2020. Namun, dia mengaku itu bukan di wilayah Sulawesi Utara.

Saat ditanyakan apakah ada kasus salah satu pilkada di NTB yang diselidiki, Nawawi kembali tidak bersedia membukanya rinci. Yang jelas, kasus ini tak berada di Sulawesi.

"Syukur Alhamdulillah, kalau bisa kami sebutkan, itu ada berada di luar Sulawesi Utara," kata Nawawi.

Sebelumnya, KPK juga kembali mengingatkan para kepala daerah untuk tidak menyelewengkan dana bantuan sosial (bansos) untuk kepentingan pilkada. Imbauan ini juga ditujukan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) di bawah kepemimpinan Gubernur Zulkiflimansyah.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, pihaknya terus memantau dana bansos untuk menanggulangi pandemi virus Corona atau Covid-19. Dia menyebut, KPK tidak segan menjerat kepala daerah petahana jika masih berani menggunakan dana bansos untuk Pilkada Serentak 2020.

"Kami ingatkan bahwa hal itu merupakan salah satu bentuk penyimpangan APBD, kalau sampai bansos itu ditempeli atribut-atribut dari calon petahana, itu yang kami ingatkan," kata Alex dalam keterangannya, Rabu (4/11)

Baca Juga

Kuasa Hukum Ungkap Penghasilan Pinangki Selain dari Gaji

Alex tak memungkiri pihaknya sudah menemukan kepala daerah patahana yang menggunakan dana bansos untuk Pilkada. Alex memastikan, tim lembaga antirasuah terus memantau para kepala daerah petahana dengan menggandeng Bawaslu dan KPU. (dka)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jaksa Agung Tegaskan RUU Kejaksaan Usulan Baleg DPR
Indonesia
Jaksa Agung Tegaskan RUU Kejaksaan Usulan Baleg DPR

Setidaknya ada enam urgensi sehingga diperlukan perubahan UU Kejaksaan

Serang Petugas saat Razia Masker, Seorang Pria Diamankan Polresta Surakarta
Indonesia
Serang Petugas saat Razia Masker, Seorang Pria Diamankan Polresta Surakarta

Seorang warga Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo, Jawa Tengah berinisial H diamankan anggota Polresta Surakarta, Minggu (23/5).

Sejumlah Hotel di Sawah Besar Digerebek Polisi
Indonesia
Sejumlah Hotel di Sawah Besar Digerebek Polisi

Polisi melakukan penggerebekan terhadap sejumlah hotel di wilayah Sawah Besar, Jakarta Pusat.

Pengelola Kantor dan Tempat Makan Langgar PPKM Darurat Bakal Dipidana
Indonesia
Pengelola Kantor dan Tempat Makan Langgar PPKM Darurat Bakal Dipidana

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat kali ini disebut yang paling tegas dibanding aturan sebelumnya.

Pesepeda Diminta Punya Rasa Saling Memiliki, Anies Enggak Usah Bikin Lintasan Baru
Indonesia
Pesepeda Diminta Punya Rasa Saling Memiliki, Anies Enggak Usah Bikin Lintasan Baru

Pemerintah DKI tak mengistimewakan sepeda roadbike atau sepeda balap

DKI Minta Pemerintah Pusat Tambah Hotel untuk Isolasi Pasien COVID-19
Indonesia
DKI Minta Pemerintah Pusat Tambah Hotel untuk Isolasi Pasien COVID-19

Kasus COVID-19 di ibu kota saat ini mengalami lonjakan.

Kebutuhan Oksigen di RSUP Sanglah Bali Naik 2 Kali Lipat
Indonesia
Kebutuhan Oksigen di RSUP Sanglah Bali Naik 2 Kali Lipat

Jika dihitung kebutuhan O2 rata-rata 2000-2500 meter kubik dengan jumlah persediaan rata-rata dua kali lipat, 4000-5000 meter kubik, sehingga persediaan oksigen aman dan pendistribusiannya tidak pernah terhalang.

[Hoaks atau Fakta]: Ronaldo Pindahkan Minuman Coca-Cola Karena Produk Yahudi
Lainnya
[Hoaks atau Fakta]: Ronaldo Pindahkan Minuman Coca-Cola Karena Produk Yahudi

"Saya keras kepadanya karena beberapa kali anakku meminum Coca Cola dan Fanta. Itu membuat saya jengkel," kata Ronaldo.

Mahasiswa NTT di Tangsel Gaungkan Pemilu Damai
Indonesia
Mahasiswa NTT di Tangsel Gaungkan Pemilu Damai

Kegiatan ini sendiri turut dihadiri oleh TNI, Polri hingga Forkopimda kota Tangsel

KPK Tetapkan Bupati Bandung Barat Tersangka Proyek COVID-19
Indonesia
KPK Tetapkan Bupati Bandung Barat Tersangka Proyek COVID-19

Selain Aa Umbara, KPK juga menjerat Andri Wibawa (AW) selaku anak Aa Umbara dan pemilik PT Jagat Dir Gantara (JGD) dan CV Sentral Sayuran Garden City Lembang (SSGCL) M. Totoh Gunawan (MTG).