KPK Mulai Periksa Saksi Kasus Korupsi Pabrik Gula di PTPN XI Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (ANTARA/HO/Humas KPK)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memeriksa saksi di kasus dugaan korupsi terkait pengadaan dan pemasangan six roll mill di Pabrik Gula Djatiroto PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI periode tahun 2015-2016.

Pada Kamis (21/1) kemarin, yang diperiksa adalah Kepala Urusan Sipil dan Traksi Divisi Teknik PTPN XI tahun 2015-2017 Subagio.

"Subagio, keterangan yang bersangkutan terkait proses aanwijzing yang diikuti oleh yang bersangkutan dalam pengadaan six roll mill, yaitu terkait hal teknis khususnya mesin dan alat berat," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (22/1).

Baca Juga:

KPK Terapkan Kunjungan Daring, Edhy Prabowo Mengeluh

Sedianya, penyidik KPK memeriksa seorang saksi lagi, yaitu staf Divisi Pengadaan PTPN XI tahun 2014-2015 Djoko Martono. Namun, Djoko Martono terkonfirmasi tidak hadir dan meminta penjadwalan ulang pemeriksaan.

Dua hari sebelumnya, Rabu (20/1), penyidik KPK telah memeriksa dua saksi, yakni Kepala Urusan Perencanaan Bisnis Divisi PPB PTPN XI Agus Amanda dan pensiunan PTPN XI Surabaya Sutarno.

"Agus Amanda didalami pengetahuannya terkait jabatan yang bersangkutan saat masih menjabat Kaur rencana bisnis pada PTPN XI yang melakukan usulan rencana pengadaan pada PTPN XI," ujar Ali.

Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Sementara dari saksi Sutarno, penyidik KPK mendalami pengetahuannya terkait jabatan yang bersangkutan saat bertugas sebagai staf teknik yang turut dilibatkan dalam proses pengadaan six roll mill.

Sedianya tim penyidik KPK memeriksa satu saksi lainnya, yaitu Direktur PT Hastaco Multi Sarana Adi Wijarwo. Akan tetapi, Adi Wijarwo tidak hadir dan akan dilakukan penjadwalan kembali.

KPK masih belum mau mengungkapkan kasus ini secara detail, baik tersangka maupun konstruksi perkaranya.

Baca Juga:

KPK Turun Tangan Pantau Korupsi Lahan di Labuan Bajo

Kebijakan pimpinan KPK saat ini, pengumuman tersangka dan detail perkara dilakukan ketika upaya paksa, baik penangkapan maupun penahanan, dilakukan terhadap para tersangka.

Ali memastikan, KPK akan terus menyampaikan perkembangan informasi soal penanganan perkara ini.

"Kami juga mengajak masyarakat ikut pula mengawasi setiap prosesnya," kata Ali.

PTPN XI merupakan perusahaan BUMN yang memiliki bisnis inti gula. Terdapat 15 pabrik gula yang berada di bawah naungan perusahaan pelat merah tersebut, termasuk Pabrik Gula Djatiroto. (Pon)

Baca Juga:

KPK Usut Dugaan Korupsi di Pabrik Gula Milik PTPN XI

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polda Metro Beri Kelonggaran Izin Melintas untuk Ojol dan Angkutan Logistik
Indonesia
Polda Metro Beri Kelonggaran Izin Melintas untuk Ojol dan Angkutan Logistik

Dari semula hanya khusus untuk bus Transjakarta kini juga sudah diperluas penggunaannya untuk ambulan

Tertinggi, Penawaran Lelang Rutin Surat Utang Negara Capai Rp 107 Triliun
Indonesia
Tertinggi, Penawaran Lelang Rutin Surat Utang Negara Capai Rp 107 Triliun

Bank Indonesia juga masih menahan BI7DRRR di level 3,5 persen seiring dengan masih rendahnya tingkat inflasi domestik.

Komnas HAM Sebut Aparat Lokal Tak Mampu Tangani Perusakan Rumah Ibadah Ahmadiyah
Indonesia
Komnas HAM Sebut Aparat Lokal Tak Mampu Tangani Perusakan Rumah Ibadah Ahmadiyah

Komnas HAM mendesak Mabes Polri mengambil alih kasus perusakan rumah ibadah milik Ahmadiyah di Sintang, Kalimantan Barat.

Penjelasan Mabes Polri soal Isu Pencopotan Kapolda Sumsel
Indonesia
Penjelasan Mabes Polri soal Isu Pencopotan Kapolda Sumsel

Menyoal apakah ada rotasi, Argo menyampaikan, pencopotan jabatan, rotasi dan lainnya ada aturannya. Menurut dia, hal itu ada aturannya.

Programmer Catut Nama Kementerian Sosial Ditangkap Polisi
Indonesia
Programmer Catut Nama Kementerian Sosial Ditangkap Polisi

Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menangkap RR seorang programmer komputer.

Ketua DPR Minta Kebijakan PTM 100 Persen Dievaluasi
Indonesia
Ketua DPR Minta Kebijakan PTM 100 Persen Dievaluasi

Penerapan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen mendapat sorotan dari Ketua DPR Puan Maharani.

Kubu AHY: Keputusan Pemerintah Pertegas KLB Deli Serdang Ilegal
Indonesia
Kubu AHY: Keputusan Pemerintah Pertegas KLB Deli Serdang Ilegal

"Keputusan ini mempertegas fakta bahwa Kongres Luar Biasa yang dilakukan oleh sekelompok orang yang sudah diberhentikan partai dan menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum adalah tindakan yang lllegal dan bertentangan dengan hukum," kata Donal

Penghapusan Premium Diusulkan Sesuai Kondisi Daerah
Indonesia
Penghapusan Premium Diusulkan Sesuai Kondisi Daerah

Pentingnya mempertimbangkan ekonomi nasional yang ditopang oleh pola konsumsi masyarakat. Salah satu faktor yang menjadi penentu tinggi atau rendahnya daya beli masyarakat adalah BBM.

Tidak Ada Nama Anies, Jokowi Diprediksi bakal Dukung Tiga Nama Ini di Pilpres 2024
Indonesia
Tidak Ada Nama Anies, Jokowi Diprediksi bakal Dukung Tiga Nama Ini di Pilpres 2024

Sayangnya, lanjut Karyono, hal ini tak terjadi ke Gubernur DKI Anies Baswedan. Mengingat Jokowi pernah mereshufflenya saat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Jokowi Bakal Resmikan Komponen Cadangan untuk Perkuat Pertahanan Negara
Indonesia
Jokowi Bakal Resmikan Komponen Cadangan untuk Perkuat Pertahanan Negara

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menetapkan Komponen Cadangan (Komcad) TNI.