KPK Minta Serikat Karyawan Garuda Laporkan Dugaan Korupsi Sesuai Prosedur Pesawat Garuda Indonesia di Bandara Internasional Yogyakarta. ANTARA/Ahmad Wijaya

MerahPutih.com - Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan penggelembungan dana pembelian pesawat di perusahaan pelat merah tersebut.

Menanggapi hal itu, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri meminta serikat karyawan tersebut melaporkan dugaan korupsi di PT Garuda Indonesia sesuai prosedur.

"Bagi pihak-pihak yang benar-benar dan sungguh-sungguh mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi di PT Garuda Indonesia silakan melaporkannya ke saluran resmi Pengaduan Masyarakat KPK," kata Ali dalam keterangannya, Rabu (10/11).

Baca Juga:

Wamen BUMN: Secara Teknikal Garuda Indonesia Bangkrut

Ali mengaku, sejauh ini tidak ada laporan maupun surat dukungan yang diterima lembaga antirasuah dari Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia itu.

"Tim Pengaduan Masyarakat (Dumas) akan melakukan pemeriksaan awal atas laporan tersebut dengan memverifikasi dan menelaah data dan informasi awal yang disampaikan pihak pelapor," ujar Ali.

Ali meminta Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia itu melapor secara resmi. Ia berjanji KPK akan menindaklanjuti semua laporan jika masuknya ke divisi Pengaduan Masyarakat.

"KPK harap data dan informasi yang disampaikan pelapor valid dan lengkap. Pelapor juga bersedia dan kooperatif jika nanti diperlukan untuk dimintai tambahan data dan informasi guna melengkapi keterangan awal yang dibutuhkan," kata Ali.

Baca Juga:

Selamatkan Garuda Indonesia, Jumlah Pesawat dan Rute Akan Dikurangi

Sebelumnya, Serikat Karyawan Garuda menyambangi markas KPK di Jakarta, Selasa (9/11). Mereka semua meminta KPK untuk mengusut dugaan dugaan penggelembungan dana pembelian pesawat di PT Garuda Indonesia.

"Pengadaan pesawat itu memang mulai dari 2006, ini dokumennya. Saya kira bisa ditelusuri siapa dirut dan komisaris pada saat itu," kata Ketua Harian Serikat Karyawan Garuda Tomy Tampati.

Tomy mengatakan, pihaknya sudah sering melapor ke KPK soal dugaan penggelembungan pembelian pesawat itu. Namun, menurutnya laporannya tak pernah ditindaklanjuti oleh lembaga antikorupsi.

"Maka dari itu saya kira di media sudah tersebar pernyataan dari komisaris Garuda Indonesia yang menyatakan bahwa pengadaan pesawat itu ada indikasi mark up. Maka dari itu, kami minta KPK melakukan pengusutan terhadap indikasi yang ada," ujar Tomy. (Pon)

Baca Juga:

Garuda Angkut Komoditas Ekspor Ikan Tuna Sulut ke Jepang

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah Bakal Minta PLTU Batu Bara Pensiun Dini
Indonesia
Pemerintah Bakal Minta PLTU Batu Bara Pensiun Dini

Peraturan Presiden tentang Energi Baru dan Terbarukan (EBT) sudah dalam tahap finalisasi.

Penambahan Kasus Aktif COVID-19 di Bawah 4 Ribu
Indonesia
Penambahan Kasus Aktif COVID-19 di Bawah 4 Ribu

Akumulasi positif saat ini lebih dari 4,1 juta kasus atau sebanyak 4.178.164 kasus.

Gibran Pastikan Proyek PLTSa Putri Cempo Tetap Jalan Meski Diprotes Walhi Jateng
Indonesia
Gibran Pastikan Proyek PLTSa Putri Cempo Tetap Jalan Meski Diprotes Walhi Jateng

"Mereka (Walhi) punya solusi apa menghilangkan gunungan sampah di TPA Putri Cempo Solo. Nek duwe solusi rapopo (kalau punya solusi tidak masalah. Kalau cuma menutup tok, sak penake dewe," tegas Gibran.

Bareskrim Panggil Petinggi ACT
Indonesia
Bareskrim Panggil Petinggi ACT

Kementerian Sosial lantas mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang yang telah diberikan kepada Yayasan ACT Tahun 2022.

Data Pandora Papers Muncul ke Publik, PKS: Membuka Perilaku Konglomerat dan Pejabat
Indonesia
Data Pandora Papers Muncul ke Publik, PKS: Membuka Perilaku Konglomerat dan Pejabat

Rasio pajak Indonesia tercatat lebih rendah dibanding dengan negara kawasan Asia Pasifik

Aturan Baru Menag soal Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Keagamaan saat Pandemi
Indonesia
Aturan Baru Menag soal Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Keagamaan saat Pandemi

Kementerian Agama menerbitkan Pedoman Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Keagamaan Pada Masa Pandemi COVID-19.

[HOAKS atau FAKTA]: Unduh Aplikasi MyPertamina Dapat Uang Tak Terbatas
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Unduh Aplikasi MyPertamina Dapat Uang Tak Terbatas

Ada aplikasi tidak resmi yang tengah beredar di masyarakat.

Tahun Baru Imlek, Ridwan Kamil Imbau Warga Tetap Jaga Protokol Kesehatan
Indonesia
Tahun Baru Imlek, Ridwan Kamil Imbau Warga Tetap Jaga Protokol Kesehatan

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun mengimbau agar tempat ibadah seperti vihara untuk diatur pola terbaik dalam beribadah supaya kegiatan tidak menimbulkan kerumunan.

KPK Pastikan Bakal Bekukan Aset Nindya Karya
Indonesia
KPK Pastikan Bakal Bekukan Aset Nindya Karya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal menyita aset milik PT Nindya Karya (BUMN).

Empat Indikator untuk Ubah Pandemi Jadi Endemi COVID-19
Indonesia
Empat Indikator untuk Ubah Pandemi Jadi Endemi COVID-19

Duta Adaptasi Kebiasaan Baru Reisa Broto Asmoro mengungkap empat indikator yang harus dipenuhi jika ingin menurunkan status pandemi COVID-19 menjadi endemi.