KPK Minta Serikat Karyawan Garuda Laporkan Dugaan Korupsi Sesuai Prosedur Pesawat Garuda Indonesia di Bandara Internasional Yogyakarta. ANTARA/Ahmad Wijaya

MerahPutih.com - Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan penggelembungan dana pembelian pesawat di perusahaan pelat merah tersebut.

Menanggapi hal itu, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri meminta serikat karyawan tersebut melaporkan dugaan korupsi di PT Garuda Indonesia sesuai prosedur.

"Bagi pihak-pihak yang benar-benar dan sungguh-sungguh mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi di PT Garuda Indonesia silakan melaporkannya ke saluran resmi Pengaduan Masyarakat KPK," kata Ali dalam keterangannya, Rabu (10/11).

Baca Juga:

Wamen BUMN: Secara Teknikal Garuda Indonesia Bangkrut

Ali mengaku, sejauh ini tidak ada laporan maupun surat dukungan yang diterima lembaga antirasuah dari Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia itu.

"Tim Pengaduan Masyarakat (Dumas) akan melakukan pemeriksaan awal atas laporan tersebut dengan memverifikasi dan menelaah data dan informasi awal yang disampaikan pihak pelapor," ujar Ali.

Ali meminta Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia itu melapor secara resmi. Ia berjanji KPK akan menindaklanjuti semua laporan jika masuknya ke divisi Pengaduan Masyarakat.

"KPK harap data dan informasi yang disampaikan pelapor valid dan lengkap. Pelapor juga bersedia dan kooperatif jika nanti diperlukan untuk dimintai tambahan data dan informasi guna melengkapi keterangan awal yang dibutuhkan," kata Ali.

Baca Juga:

Selamatkan Garuda Indonesia, Jumlah Pesawat dan Rute Akan Dikurangi

Sebelumnya, Serikat Karyawan Garuda menyambangi markas KPK di Jakarta, Selasa (9/11). Mereka semua meminta KPK untuk mengusut dugaan dugaan penggelembungan dana pembelian pesawat di PT Garuda Indonesia.

"Pengadaan pesawat itu memang mulai dari 2006, ini dokumennya. Saya kira bisa ditelusuri siapa dirut dan komisaris pada saat itu," kata Ketua Harian Serikat Karyawan Garuda Tomy Tampati.

Tomy mengatakan, pihaknya sudah sering melapor ke KPK soal dugaan penggelembungan pembelian pesawat itu. Namun, menurutnya laporannya tak pernah ditindaklanjuti oleh lembaga antikorupsi.

"Maka dari itu saya kira di media sudah tersebar pernyataan dari komisaris Garuda Indonesia yang menyatakan bahwa pengadaan pesawat itu ada indikasi mark up. Maka dari itu, kami minta KPK melakukan pengusutan terhadap indikasi yang ada," ujar Tomy. (Pon)

Baca Juga:

Garuda Angkut Komoditas Ekspor Ikan Tuna Sulut ke Jepang

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Web Info COVID-19 Pemprov Jatim Diretas
Indonesia
Web Info COVID-19 Pemprov Jatim Diretas

Website resmi info sebaran COVID-19 milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur ( Jatim ) diretas pihak tidak bertanggung jawab, Kamis (8/5).

7 Persen Warga Tetap Ingin Mudik, Zona Merah COVID-19 Harus Diantisipasi
Indonesia
7 Persen Warga Tetap Ingin Mudik, Zona Merah COVID-19 Harus Diantisipasi

Seluruh gubernur, maupun bupati/walikota segera melakukan pembentukan dan mengoptimalkan posko COVID-19 dalam mengantisipasi tradisi mudik.

Kejagung Sebut Korupsi Asabri Rugikan Negara Rp23,7 Triliun
Indonesia
Kejagung Sebut Korupsi Asabri Rugikan Negara Rp23,7 Triliun

Seluruh kegiatan investasi Asabri pada 2012 sampai 2019 tidak dikendalikan oleh Asabri, namun seluruhnya dikendalikan oleh Heru, Benny dan Lukman. Leonard menyebut kasus dugaan korupsi Asabri ini merugikan keuangan negara sebesar Rp23,7 triliun.

Mahasiswa UNS Gilang Endi Saputra Meninggal Akibat Kekerasan Benda Tumpul
Indonesia
Mahasiswa UNS Gilang Endi Saputra Meninggal Akibat Kekerasan Benda Tumpul

Kapolresta Surakarta, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan hasil autopsi penyebab kematian korban karena luka akibat kekerasan, dengan benda tumpul yang mengakibatkan korban mati lemas.

COVID-19 di Jakarta Makin Gawat, RS Darurat Wisma Atlet Terancam Penuh
Indonesia
COVID-19 di Jakarta Makin Gawat, RS Darurat Wisma Atlet Terancam Penuh

Satgas COVID-19 melaporkan perkembangan kasus harian corona di sejumlah provinsi di Pulau Jawa.

Alasan Negara Ambil Alih TMII dari Yayasan Harapan Kita Milik Keluarga Soeharto
Indonesia
Alasan Negara Ambil Alih TMII dari Yayasan Harapan Kita Milik Keluarga Soeharto

Kemudian ada tim legal audit dari Fakultas Hukum UGM yang masuk ke sana

[Hoaks atau Fakta]: Beban Kerja Berat, Risma Mundur dari Mensos
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Beban Kerja Berat, Risma Mundur dari Mensos

Ungkapan akan mundur yang diucapkan Risma adalah berupa pengandaian yang menggambarkan betapa beratnya tugas sebagai Menteri Sosial.

[HOAKS atau FAKTA] Nanas Panas Mampu Menyembuhkan Kanker
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Nanas Panas Mampu Menyembuhkan Kanker

Telah beredar pesan di WhatsApp berisi informasi bahwa nanas yang dicampur dengan air panas akan berubah menjadi air alkali dan dapat dikonsumsi untuk pengobatan kanker yang efektif.

Natal dan Tahun Baru, Penumpang KRL Wajib Gunakan Masker Ganda
Indonesia
Natal dan Tahun Baru, Penumpang KRL Wajib Gunakan Masker Ganda

Tren volume pengguna Kerta Rel Listrik (KRL) dalam beberapa pekan terakhir ini menunjukkan kenaikan.

[Hoaks atau Fakta]: Pertamina Bagikan Bansos Rp 150 Juta
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Pertamina Bagikan Bansos Rp 150 Juta

Link yang disematkan dalam pesan tersebut mengarah pada link blogspot bukan lama resmi pertamina yaitu https://mypertamina.id/.