KPK Minta Sekolah Menjadi Ekosistem yang Meneladani Integritas Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dan Kepala Kanwil Kemenag Kaltara Saifi. Foto: Humas KPK

MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron meminta agar sekolah menjadi ekosistem yang meneladani integritas.

Hal itu disampaikan saat kegiatan audiensi dan koordinasi program pencegahan korupsi di Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) pada Senin (25/10)

Baca Juga

Waspada! Ada Ormas Gunakan Nama Dewas KPK

“Integritas semakin terdesak dari pendidikan karena salah satu faktornya pendidikan bukan lagi untuk meningkatkan ilmu, namun sekedar memenuhi syarat untuk mencari pekerjaan, tunjangan, naik jabatan agar berkesempatan. Kami berharap sekolah menjadi ekosistem yang meneladani integritas,” ujar Ghufron.

Menurut Ghufron, insentif akademik juga tidak pro-akademik atau merusak akademik. Selain itu, katanya, biaya untuk jabatan tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh. Dan terakhir, sambungnya, masyarakat menilai bahwa pejabat dianggap pelit kalau tidak memberi.

“86 persen koruptor merupakan alumni pendidikan tinggi atau S1 ke atas. Mengapa alumni pendidikan tinggi tidak berintegritas? Karena tidak ada evaluasi terhadap tanggung jawab atau amanah. Evaluasi terhadap pembelajaran di sekolah hanya terkait dengan kemampuan tulis, baca, hitung. Ujian nasional menjadi ukuran keberhasilan,” ujarnya.

Untuk itu, Ghufron meminta, Kemenag mengawal, membina dan mengevaluasi pendidikan di lingkungan Kemenag. Sebab, lanjut Ghufron, korupsi merupakan penyakit karakter yang sistemik dan harus diselesaikan oleh semua komponen bangsa termasuk Kemenag.

“Anda semua adalah aktor-aktor pencegah korupsi dan penentu Indonesia bebas dari korupsi di dunia pendidikan. Dan, kami berharap dapat mencetak generasi antikorupsi,” tegas Ghufron.

Lebih lanjut Ghufron memaparkan bagaimana korupsi menghancurkan penegakan hukum, ekonomi dan pembangunan SDM. Mau mutasi, naik pangkat, kata Ghufron, mesti melakukan penyuapan atau korupsi. Yang ditangkap oleh KPK, menurutnya, hanya yang terlihat saja dan bagaikan puncak gunung es, karena sesungguhnya lebih banyak lagi terjadi tindak pidana korupsi.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. ANTARA/Benardy Ferdiansyah
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag Kaltara Saifi menyampaikan bahwa ada 12 satuan kerja yang saat ini hadir, yakni terdiri dari 5 Kabupaten dan 1 Kota serta beberapa Madrasah yang ingin mendapatkan pencerahan dalam mencegah korupsi.

“Apa saja kira-kira kiat terbaik yang perlu dilakukan agar terhindar dari korupsi, nepotisme dan gratifikasi. Mudah-mudahan tidak terjadi di Kemenag RI,” harap Saifi.

Dalam sesi diskusi, Kepala Kantor Kemenag Nunukan Muhammad Ramli menyampaikan pendapatnya bahwa penegakan hukum masih lemah dan perlu diselaraskan dengan hukum agama.

Menurutnya, masih terjadi multitafsir yang menjerumuskan kepada hal-hal yang salah. Selain itu, dia juga berpendapat bahwa sistem yang tidak baik akan mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak pidana.

Kepala MTSN Kab Malinau menyayangkan Undang-undang No.14 tahun 2005, yang menempatkan urutan pertama kompetensi guru yang harus dimiliki adalah pedadogignya dan bukan spiritual atau soft-competency-nya.

Ghufron menyampaikan bahwa KPK saat ini melakukan beberapa perubahan strategi dalam pemberantasan korupsi. Dirinya juga mendorong diimplementasikannya sanksi sosial bagi pelaku korupsi.

“Perlu dipertimbangkan penghukuman koruptor tidak hanya di penjara tetapi sanksi sosial seperti melakukan pekerjaan sosial,” usul Ghufron.

Terakhir, Ghufron berpesan agar nilai kejujuran dan integritas harus menjadi yang utama dalam menerapkan pembelajaran untuk peserta didik.

“Jika pembelajaran dianggap hanya sebagai transfer ilmu dari guru kepada siswa, maka google lebih pintar. Pendidikan bukan hanya transfer knowledge tapi meningkatkan kapasitas dan menumbuhkan rasa empati bagi masyarakat,” tutup Ghufron. (Pon)

Baca Juga

KPK Amankan Dokumen Persetujuan Bupati Kuansing Soal Perpanjangan HGU Sawit

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mahfud MD Ungkap Alasannya Tak Setuju Masa Jabatan Jokowi Diperpanjang
Indonesia
Mahfud MD Ungkap Alasannya Tak Setuju Masa Jabatan Jokowi Diperpanjang

Isu perpanjangan massa jabatan Presiden Joko Widodo menjadi tiga periode kembali mencuat.

Aparat Diminta Tegas dan Tidak Tebang Pilih Selama PPKM Darurat
Indonesia
Aparat Diminta Tegas dan Tidak Tebang Pilih Selama PPKM Darurat

Bamsoet meminta pemerintah untuk terus berupaya menjamin ketersediaan fasilitas layanan kesehatan

Hanya Jabat 173 Hari, Kepala BNPB Ganip Diganti Mantan Sekretaris Militer Jokowi
Indonesia
Hanya Jabat 173 Hari, Kepala BNPB Ganip Diganti Mantan Sekretaris Militer Jokowi

Presiden akan melantik Mayor Jenderal TNI Suharyanto yang saat ini menjabat sebagai Panglima Kodam V/Brawijaya.

Tes Keperawanan TNI Bakal Jadi Bahan Pertanyaan DPR ke Andika Perkasa
Indonesia
Tes Keperawanan TNI Bakal Jadi Bahan Pertanyaan DPR ke Andika Perkasa

Pengalaman dan rekam Andika akan mampu mengemban tugas sebagai Panglima TNI. Jenderal Andika cukup banyak melakukan terobosan yang bisa membawa angin segar bagi organisasi TNI ke depannya.

Lurah di Jakarta Pusat Diminta Aktif Jemput Bola Tes COVID-19 Pemudik
Indonesia
Lurah di Jakarta Pusat Diminta Aktif Jemput Bola Tes COVID-19 Pemudik

Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, Irwandi meminta Lurah mendatangi kediaman warga yang pulang kampung saat larangan mudik Lebaran 2021 untuk melaksanakan tes COVID-19.

9.200 Vial Vaksin Sinovac Tiba di Indramayu
Indonesia
9.200 Vial Vaksin Sinovac Tiba di Indramayu

Kabupaten Indramayu menerima 9.200 vial vaksin Sinovac. Pengiriman vaksin dilakukan Rabu (27/1) dari Bandung dan tiba di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan setempat.

Demokrat Sarankan PPKM Level 4 Dilanjutkan
Indonesia
Demokrat Sarankan PPKM Level 4 Dilanjutkan

Presiden Jokowi harus dapat memimpin langsung penerapan dan penanganan dalam PPKM Level ini

OTT di Riau, KPK Bekuk Bupati Kuansing Andi Putra
Indonesia
OTT di Riau, KPK Bekuk Bupati Kuansing Andi Putra

Ali belum bisa memerinci lebih jauh tindak pidana korupsi yang mereka lakukan

PHRI Dorong Pemerintah Segera Buka Wisata Pantai Selatan DIY
Indonesia
PHRI Dorong Pemerintah Segera Buka Wisata Pantai Selatan DIY

Okupansi atau tingkat hunian biasanya ikut terdongkrak

2 Hari Jadi Tersangka, Kepastian Penahanan Olivia Nathania Masih Gantung
Indonesia
2 Hari Jadi Tersangka, Kepastian Penahanan Olivia Nathania Masih Gantung

Informasi penetapan tersangka Olivia Nathania juga sudah dibenarkan kuasa hukumnya, Susanti