KPK Minta Risma Perbaiki Basis Data Penerima Bansos Menteri Sosial Tri Rismaharini (kedua kiri) saat di Bekasi, Jumat. (Foto: Pradita Kurniawan Syah).

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Kementerian Sosial (Kemensos) memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang selama ini menjadi basis data penerima bantuan sosial (bansos).

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, pihaknya menemukan sedikitnya 16,7 juta orang yang terdaftar di DTKS tanpa tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK).

"KPK menemukan 16,7 juta orang tidak ada NIK (nomor induk kependudukan) tapi ada di DTKS. DTKS isinya ada 97 juta individu, tapi 16 juta itu tidak yakin ada atau tidak orangnya karena tidak ada NIK," kata Pahala dalam jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Senin (11/1).

Baca Juga:

Risma Surati KPK hingga UI Minta Kawal Pengelolaan Bansos

Pahala mengatakan, data tersebut sebaiknya diganti dengan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

"Diganti saja dengan data dari Dukcapil karena dia punya kartu keluarga (KK) tapi yang masuk ke DTKS hanya 1 orang yaitu dia sendiri tapi anak istrinya tidak masuk, jadi ada yang dihilangkan karena tidak ada NIK tapi ada yang masuk karena tercatat di Dukcapil tapi hanya sendirian saja, jadi kami sepakat mempercepat pemadanan," ujarnya.

Menteri Sosial Tri Rismaharini (kedua kiri) dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (11-1-2021). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)
Menteri Sosial Tri Rismaharini (kedua kiri) dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (11-1-2021). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Menurut Pahala, Ditjen Dukcapil Kemendagri sangat kooperatif dengan menawarkan pemadanan data secara online. Pemadanan tersebut membuat tiga juta data yang terus mengalami perubahan seperti tanggal lahir hingga status pernikahan dapat diperbaharui secara otomatis.

Selain 16,7 juta data tidak tercantum NIK, KPK juga menemukan sedikitnya 1,06 juta data DTKS dengan NIK ganda. Tak hanya itu, lembaga antirasuah juga menemukan data 234 ribu orang sudah meninggal namun masih terdaftar di DTKS.

Berdasarkan DTKS yang sudah padan dengan NIK, kata Pahala, masih teridentifikasi adanya anggota keluarga inti baik kepala keluarga, suami, istri, hingga anak yang justru tidak termasuk dalam DTKS.

"Kami sepakat mendorong DTKS online sehingga pendataan tidak harus per bulan tapi langsung real time," imbuh Pahala.

Baca Juga:

Risma Sebut Kemensos Gunakan Software agar Penyaluran Bansos Tepat Sasaran

Diketahui, Menteri Sosial Tri Rismaharini menyambangi KPK guna bertemu tiga pimpinan dan jajaran deputi pencegahan KPK. Kedatangannya itu guna untuk berkoordinasi terkait surat rekomendasi KPK pada 3 Desember 2020 tentang penyampaian Kajian Pengelolaan Bantuan Sosial.

Seperti diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyalurkan tiga program bansos tunai pada 2021 yang dikelola oleh Kementerian Sosial.

Ketiganya yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dengan target penerima 10 juta keluarga dan anggaran Rp28,7 triliun, Kartu Sembako dengan target penerima 18,8 juta dan anggaran Rp45,12 triliun, dan Bantuan Sosial Tunai (BST) dengan target penerima 10 juta dan anggaran Rp12 triliun.

Penyaluran PKH dan Kartu Sembako dilakukan oleh bank milik negara yaitu BNI, BRI, Mandiri, dan BTN. Sementara penyaluran bansos tunai akan dilaksanakan oleh PT Pos Indonesia yang akan mengantarkan ke tempat tinggal masing-masing keluarga. (Pon)

Baca Juga:

Mensos Risma Sambangi KPK, Ada Apa?

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
TNI AD Tugaskan Ormas hingga Pengelola Perkantoran Awasi Protokol Kesehatan
Indonesia
TNI AD Tugaskan Ormas hingga Pengelola Perkantoran Awasi Protokol Kesehatan

TNI AD memberikan tugas kepada sejumlah elemen masyarakat untuk membantu menekan angka penyebaram COVID-19

WP KPK: Tes Wawasan Kebangsaan Jadi Alat Singkirkan Pegawai Berintegritas
Indonesia
WP KPK: Tes Wawasan Kebangsaan Jadi Alat Singkirkan Pegawai Berintegritas

Tes wawasan kebangsaan tidak terlepas dari konteks pelemahan pemberantasan korupsi yang telah terjadi sejak revisi UU Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK berlaku.

8,6 Juta Warga Sudah Divaksin COVID-19
Indonesia
8,6 Juta Warga Sudah Divaksin COVID-19

Jumlah orang yang sudah menerima vaksinasi COVID-19 dosis pertama sampai hari ini, Minggu (4/4), telah mencapai 8,6 juta lebih.

Kejagung Korek Dugaan Pertemuan Pengacara Djoko Tjandra dan Kajari Jaksel
Indonesia
Kejagung Korek Dugaan Pertemuan Pengacara Djoko Tjandra dan Kajari Jaksel

Pemeriksaan Kepala Kejari Jakarta Selatan Anang Supriatna telah diambil alih Kejagung sejak 17 Juli 2020

Gegara Banjir, Perjalanan Kereta di Stasiun Senen dan Gambir Dibatalkan
Indonesia
Gegara Banjir, Perjalanan Kereta di Stasiun Senen dan Gambir Dibatalkan

Penumpang pada KA tersebut diberangkatkan menggunakan Bus

Natalius Pigai Dilaporkan atas Dugaan Penyebaran SARA
Indonesia
Natalius Pigai Dilaporkan atas Dugaan Penyebaran SARA

Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai dilaporkan ke Bareskrim Polri.

Sri Mulyani Disebut Lokek ke Rakyat, Suka Memberi ke Korporasi
Indonesia
Sri Mulyani Disebut Lokek ke Rakyat, Suka Memberi ke Korporasi

Anggota TNI bertugas dalam waktu cukup lama, meninggalkan keluarga namun apresiasi pemerintah terhadap kinerja mereka masih kurang

Pemerintah Sudah Hentikan Layanan Visa Bagi Warga India
Indonesia
Pemerintah Sudah Hentikan Layanan Visa Bagi Warga India

Penolakan masuk juga berlaku bagi seluruh orang asing yang mempunyai riwayat perjalanan dari wilayah India dalam kurun waktu 14 hari sebelum masuk wilayah Indonesia.

Siapkan Jalur Khusus Para Pekerja Esensial dan Kritikal
Indonesia
Siapkan Jalur Khusus Para Pekerja Esensial dan Kritikal

Hal ini agar para tenaga kesehatan dan pekerja sektor esensial dan kritikal tidak telat dalam menjalankan tugasnya.

31 Teroris Ditangkap karena Terlibat Peledakan Katedral Makassar
Indonesia
31 Teroris Ditangkap karena Terlibat Peledakan Katedral Makassar

Densus 88 Antiteror Polri telah menangkap puluhan terduga teroris yang diduga terlibat dalam peristiwa bom bunuh diri di Gereja Katedral, Makassar.