KPK Minta Risma Perbaiki Basis Data Penerima Bansos Menteri Sosial Tri Rismaharini (kedua kiri) saat di Bekasi, Jumat. (Foto: Pradita Kurniawan Syah).

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Kementerian Sosial (Kemensos) memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang selama ini menjadi basis data penerima bantuan sosial (bansos).

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, pihaknya menemukan sedikitnya 16,7 juta orang yang terdaftar di DTKS tanpa tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK).

"KPK menemukan 16,7 juta orang tidak ada NIK (nomor induk kependudukan) tapi ada di DTKS. DTKS isinya ada 97 juta individu, tapi 16 juta itu tidak yakin ada atau tidak orangnya karena tidak ada NIK," kata Pahala dalam jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Senin (11/1).

Baca Juga:

Risma Surati KPK hingga UI Minta Kawal Pengelolaan Bansos

Pahala mengatakan, data tersebut sebaiknya diganti dengan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

"Diganti saja dengan data dari Dukcapil karena dia punya kartu keluarga (KK) tapi yang masuk ke DTKS hanya 1 orang yaitu dia sendiri tapi anak istrinya tidak masuk, jadi ada yang dihilangkan karena tidak ada NIK tapi ada yang masuk karena tercatat di Dukcapil tapi hanya sendirian saja, jadi kami sepakat mempercepat pemadanan," ujarnya.

Menteri Sosial Tri Rismaharini (kedua kiri) dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (11-1-2021). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)
Menteri Sosial Tri Rismaharini (kedua kiri) dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (11-1-2021). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Menurut Pahala, Ditjen Dukcapil Kemendagri sangat kooperatif dengan menawarkan pemadanan data secara online. Pemadanan tersebut membuat tiga juta data yang terus mengalami perubahan seperti tanggal lahir hingga status pernikahan dapat diperbaharui secara otomatis.

Selain 16,7 juta data tidak tercantum NIK, KPK juga menemukan sedikitnya 1,06 juta data DTKS dengan NIK ganda. Tak hanya itu, lembaga antirasuah juga menemukan data 234 ribu orang sudah meninggal namun masih terdaftar di DTKS.

Berdasarkan DTKS yang sudah padan dengan NIK, kata Pahala, masih teridentifikasi adanya anggota keluarga inti baik kepala keluarga, suami, istri, hingga anak yang justru tidak termasuk dalam DTKS.

"Kami sepakat mendorong DTKS online sehingga pendataan tidak harus per bulan tapi langsung real time," imbuh Pahala.

Baca Juga:

Risma Sebut Kemensos Gunakan Software agar Penyaluran Bansos Tepat Sasaran

Diketahui, Menteri Sosial Tri Rismaharini menyambangi KPK guna bertemu tiga pimpinan dan jajaran deputi pencegahan KPK. Kedatangannya itu guna untuk berkoordinasi terkait surat rekomendasi KPK pada 3 Desember 2020 tentang penyampaian Kajian Pengelolaan Bantuan Sosial.

Seperti diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyalurkan tiga program bansos tunai pada 2021 yang dikelola oleh Kementerian Sosial.

Ketiganya yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dengan target penerima 10 juta keluarga dan anggaran Rp28,7 triliun, Kartu Sembako dengan target penerima 18,8 juta dan anggaran Rp45,12 triliun, dan Bantuan Sosial Tunai (BST) dengan target penerima 10 juta dan anggaran Rp12 triliun.

Penyaluran PKH dan Kartu Sembako dilakukan oleh bank milik negara yaitu BNI, BRI, Mandiri, dan BTN. Sementara penyaluran bansos tunai akan dilaksanakan oleh PT Pos Indonesia yang akan mengantarkan ke tempat tinggal masing-masing keluarga. (Pon)

Baca Juga:

Mensos Risma Sambangi KPK, Ada Apa?

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Turki Siap Serang Israel
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Turki Siap Serang Israel

Akun Facebook bernama CHL mengunggah sebuah narasi dan video berdurasi 2 menit 13 detik yang menyatakan pasukan Turki siap menyerang Israel.

Polisi Bongkar Mafia Tanah yang Kuasai Tanah di Alam Sutera
Indonesia
Polisi Bongkar Mafia Tanah yang Kuasai Tanah di Alam Sutera

Tanah seluas 45 hektar itu dimiliki oleh masing-masing 35 hektar oleh PT TM. 10 hektar sisanya dimiliki oleh warga

Djoko Tjandra Ajukan Justice Collaborator Terkait Dua Perkara
Indonesia
Djoko Tjandra Ajukan Justice Collaborator Terkait Dua Perkara

Permohonan JC itu disampaikan tim kuasa hukum Djoko Tjandra kepada Majelis Hakim dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (4/2).

Buwas Tegaskan Pramuka Terus Bertekad dan Berbakti Tanpa Pamrih
Indonesia
Buwas Tegaskan Pramuka Terus Bertekad dan Berbakti Tanpa Pamrih

Peringatan Hari Pramuka Tahun 2021 mengangkat tema "Pramuka Berbakti Tanpa Henti Dalam Memasuki Adaptasi Kebiasaan Baru Dengan Kedisiplinan dan Kepedulian Nasional"

Moeldoko Tegaskan Sikap Indonesia ke Palestina Tidak Berubah
Indonesia
Moeldoko Tegaskan Sikap Indonesia ke Palestina Tidak Berubah

Indonesia jangan ikut terseret dalam situasi tersebut

PDIP: Pertemuan Presiden dengan Ketum Parpol Perkuat Tradisi Demokrasi Pancasila
Indonesia
PDIP: Pertemuan Presiden dengan Ketum Parpol Perkuat Tradisi Demokrasi Pancasila

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyambut baik pertemuan yang dilaksanakan secara periodik antara Presiden Joko Widodo dengan para ketua umum dan sekjen parpol pendukung pemerintah.

Amendemen Konstitusi Ke-5 Diyakini Percepat Jalan Indonesia Emas 2045
Indonesia
Amendemen Konstitusi Ke-5 Diyakini Percepat Jalan Indonesia Emas 2045

Pemerintah telah menyusun roadmap dengan visi "Indonesia 2045: Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur".

Bandung Terus Dorong Berwisata Dengan Naik Sepeda
Indonesia
Bandung Terus Dorong Berwisata Dengan Naik Sepeda

Melalui wisata sepeda, merasakan sensasi yang sangat berbeda. Sebab tak hanya kesehatan fisik yang didapat dari bersepeda, namun juga mampu mengenal Bandung lebih dekat.

Kasus Dugaan Korupsi Asabri, Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati
Indonesia
Kasus Dugaan Korupsi Asabri, Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati

Pada sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Heru Hidayat dengan hukuman mati. JPU meyakini Heru telah melakukan korupsi dalam pengelolaan dana Asabri yang merugikan keuangan negara sekitar Rp 22,78 triliun.

Imparsial Nilai Jokowi Perlu Copot Yasonna Laoly
Indonesia
Imparsial Nilai Jokowi Perlu Copot Yasonna Laoly

Pada sisi lain, pembiaran kondisi tersebut sejatinya sama saja melakukan penyiksaan