KPK Minta Risma Perbaiki Basis Data Penerima Bansos Menteri Sosial Tri Rismaharini (kedua kiri) saat di Bekasi, Jumat. (Foto: Pradita Kurniawan Syah).

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Kementerian Sosial (Kemensos) memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang selama ini menjadi basis data penerima bantuan sosial (bansos).

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, pihaknya menemukan sedikitnya 16,7 juta orang yang terdaftar di DTKS tanpa tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK).

"KPK menemukan 16,7 juta orang tidak ada NIK (nomor induk kependudukan) tapi ada di DTKS. DTKS isinya ada 97 juta individu, tapi 16 juta itu tidak yakin ada atau tidak orangnya karena tidak ada NIK," kata Pahala dalam jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Senin (11/1).

Baca Juga:

Risma Surati KPK hingga UI Minta Kawal Pengelolaan Bansos

Pahala mengatakan, data tersebut sebaiknya diganti dengan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

"Diganti saja dengan data dari Dukcapil karena dia punya kartu keluarga (KK) tapi yang masuk ke DTKS hanya 1 orang yaitu dia sendiri tapi anak istrinya tidak masuk, jadi ada yang dihilangkan karena tidak ada NIK tapi ada yang masuk karena tercatat di Dukcapil tapi hanya sendirian saja, jadi kami sepakat mempercepat pemadanan," ujarnya.

Menteri Sosial Tri Rismaharini (kedua kiri) dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (11-1-2021). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)
Menteri Sosial Tri Rismaharini (kedua kiri) dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (11-1-2021). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Menurut Pahala, Ditjen Dukcapil Kemendagri sangat kooperatif dengan menawarkan pemadanan data secara online. Pemadanan tersebut membuat tiga juta data yang terus mengalami perubahan seperti tanggal lahir hingga status pernikahan dapat diperbaharui secara otomatis.

Selain 16,7 juta data tidak tercantum NIK, KPK juga menemukan sedikitnya 1,06 juta data DTKS dengan NIK ganda. Tak hanya itu, lembaga antirasuah juga menemukan data 234 ribu orang sudah meninggal namun masih terdaftar di DTKS.

Berdasarkan DTKS yang sudah padan dengan NIK, kata Pahala, masih teridentifikasi adanya anggota keluarga inti baik kepala keluarga, suami, istri, hingga anak yang justru tidak termasuk dalam DTKS.

"Kami sepakat mendorong DTKS online sehingga pendataan tidak harus per bulan tapi langsung real time," imbuh Pahala.

Baca Juga:

Risma Sebut Kemensos Gunakan Software agar Penyaluran Bansos Tepat Sasaran

Diketahui, Menteri Sosial Tri Rismaharini menyambangi KPK guna bertemu tiga pimpinan dan jajaran deputi pencegahan KPK. Kedatangannya itu guna untuk berkoordinasi terkait surat rekomendasi KPK pada 3 Desember 2020 tentang penyampaian Kajian Pengelolaan Bantuan Sosial.

Seperti diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyalurkan tiga program bansos tunai pada 2021 yang dikelola oleh Kementerian Sosial.

Ketiganya yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dengan target penerima 10 juta keluarga dan anggaran Rp28,7 triliun, Kartu Sembako dengan target penerima 18,8 juta dan anggaran Rp45,12 triliun, dan Bantuan Sosial Tunai (BST) dengan target penerima 10 juta dan anggaran Rp12 triliun.

Penyaluran PKH dan Kartu Sembako dilakukan oleh bank milik negara yaitu BNI, BRI, Mandiri, dan BTN. Sementara penyaluran bansos tunai akan dilaksanakan oleh PT Pos Indonesia yang akan mengantarkan ke tempat tinggal masing-masing keluarga. (Pon)

Baca Juga:

Mensos Risma Sambangi KPK, Ada Apa?

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tito Tegaskan Pelanggar Protokol Kesehatan Tak Akan Dikurung di Penjara
Indonesia
Tito Tegaskan Pelanggar Protokol Kesehatan Tak Akan Dikurung di Penjara

Jadi pemerintah hanya sebagai stimulus, motor, dinamisator

Ribuan Aparat Gabungan Kawal Aksi di Kedubes Prancis dan MK
Indonesia
Ribuan Aparat Gabungan Kawal Aksi di Kedubes Prancis dan MK

Polisi bakal menurunkan pengamanan penuh untuk menjaga adanya aksi unjuk rasa yang berlangsung di dua titik.

Mantan Menkes Siti Fadilah Bebas dari Rutan Pondok Bambu
Indonesia
Mantan Menkes Siti Fadilah Bebas dari Rutan Pondok Bambu

Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari bebas dari Rumah Tahanan (Rutan) Pondok Bambu, Jakarta Timur.

Ditegur Tito, Puluhan Petahana Calon Kepala Daerah Langsung "Tobat"
Indonesia
Ditegur Tito, Puluhan Petahana Calon Kepala Daerah Langsung "Tobat"

Puluhan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kembali maju di Pilkada 2020 ditegur Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

PKB Timang Raffi Ahmad dan Agnes Monica di Pilgub DKI
Indonesia
PKB Timang Raffi Ahmad dan Agnes Monica di Pilgub DKI

PKB juga sudah mengantongi sejumlah nama-nama dari internal

Buntut Penyebaran COVID di Secapa AD, Gugus Tugas Ingatkan Hati-hati di Pendidikan Berbasis Asrama
Indonesia
Buntut Penyebaran COVID di Secapa AD, Gugus Tugas Ingatkan Hati-hati di Pendidikan Berbasis Asrama

Persebaran kasus di tempat pendidikan berasrama ini juga menjadi perhatian Presiden Joko Widodo.

 Gugus Tugas Amankan 172 Orang Saat Razia Malam PSBB, Ada yang Positif Corona
Indonesia
Gugus Tugas Amankan 172 Orang Saat Razia Malam PSBB, Ada yang Positif Corona

Orang yang dinyatakan reaktif positif tersebut, langsung dievakuasi ke Rumah sakit jiwa Menur, Surabaya, untuk menjalani tindakan medis lanjutan.

 Karyawan Bank DKI Kumpulkan Donasi Rp5 Miliar untuk Tangani COVID-19
Indonesia
Karyawan Bank DKI Kumpulkan Donasi Rp5 Miliar untuk Tangani COVID-19

Direktur Utama Bank DK|, Zainuddin Mappa mengatakan Bank DKI pada KSBB Rp2,25 miliar akan diserahkan kepada Rumah Zakat dan Baznas DKI Jakarta masing-masing sebesar Rp1,12 miliar.

PN Jakarta Utara Gelar Sidang Putusan PT FNS
Indonesia
PN Jakarta Utara Gelar Sidang Putusan PT FNS

Sidang permohonan penunjukan auditor perusahaan sarang burung walet oleh pemohon Pho Kiong terhadap PT Fortune Nestindo Sukses (FNS) sebagai termohon memasuki tahap akhir.

Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Divonis 6 Tahun Penjara
Indonesia
Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Divonis 6 Tahun Penjara

Hakim menyatakan Wahyu terbukti menerima suap Rp600 juta dari kader PDIP Saeful Bahri terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR terpilih periode 2019-2024.