KPK Minta Mensos Juliari Tersangka Suap Bansos COVID-19 Menyerahkan Diri Menteri Sosial Juliari Batubara. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - KPK resmi menetapkan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara (JPB) tersangka kasus dugaan korupsi program bantuan sosial penanganan COVID-19. JPB bersama tersangka lain berinisial AW yang saat ini masih buron, diminta untuk segera menyerahkan diri.

"Tersangka saudara JPB dan AW untuk kooperatif dan segera mungkin menyerahkan diri kepada KPK," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12) dini hari.

Baca Juga:

OTT KPK Diduga Terkait Bansos COVID-19

Firli menegaskan KPK takkan membiarkan menteri yang juga politikus PDIP itu lepas dari tanggung jawab. "KPL akan terus mengejar sampai saudara-saudara tersebut tertangkap," tegas mantan jenderal polisi bintang dua itu.

firli ketua kpk
Ketua KPK Firli Bahuri. (ANTARA/Benardy Ferdiansyah)

Dalam jumpa pers kasus dugaan suap itu, KPK mengumumkan 5 tersangka, yakni sebagai penerima yaitu JPB MJS, AW dan sebagai pemberi AIM dan HS. Penetapan tersangka ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi dan barang bukti hasil pengembangan operasi tangkap tangan Jumat malam hingga Sabtu kemarin.

Operasi senyap itu terkait dengan dugaan suap kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemensos dari vendor pengadaan barang/jasa (PBJ) Bantuan Sosial (Bansos) COVID-19. KPK mengamankan dugaan uang suap sekitar Rp14,5 Miliar.

"(Mengamankan) uang dalam kardus," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Sabtu (5/12).

Baca Juga:

Mensos Juliari Tunggu Keterangan Resmi KPK Soal Penangkapan Anak Buahnya

Sebelumnya, Mensos Juliari P. Batubara belum bisa berkomentar banyak soal penangkapan anak buahnya, tetapi berjanji akan bersikap kooperatif dengan KPK. "Kami sudah mendengar berita tersebut dan sekarang kami masih memonitor perkembangannya," kata dia, saat dikonfirmasi wartawan Sabtu siang.

Namun setelah jumpa pers KPK yang menyatakan Mensos turut ditetapkan sebagai tersangka Minggu dinihari, Juliari saat ini belum lagi mengeluarkan pernyataan kepada wartawan.

Untuk diketahui, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk penanganan pandemi virus corona sebesar Rp695,2 triliun. Dana itu dikucurkan melalui sejumlah program salah satunya untuk bansos sebesar Rp203,9 triliun. (Knu)

Baca Juga:

Koruptor Bansos COVID-19 Layak Dituntut Hukuman Mati

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Biden Diyakini Pilih Jalan Untungkan Banyak Negara Dalam Kebijakan Ekonomi
Indonesia
Biden Diyakini Pilih Jalan Untungkan Banyak Negara Dalam Kebijakan Ekonomi

Biden akan mengedepankan pendekatan multilateral (menguntungkan banyak negara), berbeda dengan Trump yang lebih mengedepankan unilateral (menguntungkan sepihak).

Wacana Membuka Sekolah meski di Zona Hijau Dinilai Riskan
Indonesia
Wacana Membuka Sekolah meski di Zona Hijau Dinilai Riskan

Pemerintah diingatkan berhati-hati membuka sekolah meski di wilayah yang masuk zona hijau atau bebas dari penularan COVID-19.

Gatot Nurmantyo Kritik Pemerintah yang Anggap Enteng COVID-19
Indonesia
Gatot Nurmantyo Kritik Pemerintah yang Anggap Enteng COVID-19

Ia menyayangkan, langkah pemerintah yang malah fokus pada kepentingan lain.

PSBB Diperketat, Industri Keuangan Berjalan Normal
Indonesia
PSBB Diperketat, Industri Keuangan Berjalan Normal

PSBB akan diberlakukan di DKI Jakarta dan 23 kabupaten/kota di enam provinsi yang masuk wilayah berisiko tinggi penyebaran COVID-19.

Petugas Lapas Dharmasraya Gagalkan Penyelundupan Sabu
Indonesia
Petugas Lapas Dharmasraya Gagalkan Penyelundupan Sabu

Petugas Lapas Kelas III Dharmasraya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan lebih dari dua paket sabu yang dibawa oleh pengunjung, pada Senin (2/11) kemarin.

Orang Terakhir yang Bertemu Editor Metro TV Digarap Polisi
Indonesia
Orang Terakhir yang Bertemu Editor Metro TV Digarap Polisi

Kekasih dari almarhum Yodi bernama Suci Fitri

Djoko Tjandra 'Palsu' Datangi Pusdokkes Polri untuk Rapid Tes COVID-19
Indonesia
Djoko Tjandra 'Palsu' Datangi Pusdokkes Polri untuk Rapid Tes COVID-19

Djoko Tjandra mendaftar PK atas kasusnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 8 Juni 2020

Wapres Sesalkan Potensi Wakaf Uang Rp180 T setahun Belum Disentuh
Indonesia
Wapres Sesalkan Potensi Wakaf Uang Rp180 T setahun Belum Disentuh

Hari ini pemerintah meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang.

KPK Tangkap Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna
Indonesia
KPK Tangkap Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna

"Benar," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Pemerintah Diminta Kerja Keras Lakukan Vaksinasi Pada Rakyat
Indonesia
Pemerintah Diminta Kerja Keras Lakukan Vaksinasi Pada Rakyat

BPOM bakal mengeluarkan izin penggunaan vaksin dengan Skema Emergency Use of Authorization (EUA) pada minggu ketiga Desember.