KPK Minta Maqdir Ismail Laporkan Keberadaan Eks Sekretaris MA Nurhadi Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. ANTARA FOTO/Sigid

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku sudah mendengar pernyataan pengacara Maqdir Ismail soal keberadaan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi yang kini menjadi buronan lembaga yang dipimpin Firli Bahuri.

Maqdir sempat menyatakan bahwa kliennya tersebut berada di Jakarta. Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri meminta Maqdir untuk melaporkan keberadaan Nurhadi kepada tim lembaga antirasuah.

Baca Juga

KPK Periksa Eks Sekretaris MA Nurhadi Tersangka Mafia Kasus

"Silakan Pak Maqdir datang ke KPK dan laporkan, serta infokan ke kami di mana posisi tersangka (Nurhadi) yang disampaikan katanya ada di Jakarta, sehingga pasti penyidik KPK akan tindak lanjuti," kata Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa (18/2).

Jubir KPK
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri

Ali kembali mengingatkan ancaman pidana bagi mereka yang berusaha menyembunyikan buronan. Diketahui, KPK pernah menjerat advokat Lucas dan Fredrich Yunadi dengan Pasal 21 UU Tipikor.

"Kami ingatkan ke semua pihak, sembunyikan orang-orang yang kami cari dengan sengaja tentunya maka itu dilarang oleh ketentuan UU bahwa yang merintangi penyidikan itu diancam UU dengan Pasal 21 UU Tipikor," ujar Ali.

Sebelumnya, KPK menerbitkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dan surat perintah penangkapan untuk Nurhadi dan dua tersangka lainnya dalam kasus suap dan gratifikasi terkait dengan penanganan perkara di Mahkamah Agung pada tahun 2011-2016. Mereka yakni Rezky Herbiyono dan Hiendra Soenjoto.

Baca Juga

Diminta KPK, Kepolisian Segera Buru Eks Sekretaris MA Nurhadi

Dalam proses penerbitan DPO, KPK telah mengirimkan surat pada Kapolri pada Selasa, 11 Februari 2020 untuk meminta bantuan pencarian dan penangkapan terhadap para tersangka tersebut.

Penerbitan surat DPO dilakukan setelah sebelumnya KPK telah memanggil para tersangka secara patut. Namun ketiganya tidak hadir memenuhi panggilan tersebut.

"Sesuai ketentuan pasal 112 ayat (2) KUHAP, tekait dengan hal tersebut, selain mencari, KPK juga menerbitkan surat perintah penangkapan," jelas Ali.

Pasal 112 ayat 2 berbunyi setiap orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

Penyidikan perkara ini telah dilakukan KPK sejak 6 Desember 2019, dan untuk kepentingan penyidikan para tersangka sudah dicegah ke luar negeri sejak 12 Desember 2019. Tersangka juga telah mengajukan praperadilan dan telah di tolak oleh Hakim PN Jakarta selatan pada tanggal 21 Januari 2020.

KPK menetapkan Nurhadi sebagai tersangka karena yang bersangkutan melalui Rezky Herbiono, diduga telah menerima suap dan gratifikasi dengan nilai Rp 46 miliar.

Baca Juga

Eks Sekretaris MA Nurhadi Tersangka Mafia Kasus Melawan KPK

Tercatat ada tiga perkara sumber suap dan gratifikasi Nurhadi, pertama perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara, kedua sengketa saham di PT MIT, dan ketiga gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.

Diketahui Rezky selaku menantu Nurhadi diduga menerima sembilan lembar cek atas nama PT MIT dari Direkut PT MIT Hiendra Soenjoto untuk mengurus perkara itu. Cek itu diterima saat mengurus perkara PT MIT vs PT KBN. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Positif COVID-19, Wakil Wali Kota Dumai Meninggal Dunia
Indonesia
Positif COVID-19, Wakil Wali Kota Dumai Meninggal Dunia

Wakil Wali Kota Dumai, Amris meninggal dunia saat menjalani perawatan akibat positif COVID-19. Amris wafat pada Kamis (29/4) pagi WIB.

Pemkot Solo Temukan Klaster Warung Makan Soto, COVID-19 Solo Tembus 825 Orang
Indonesia
Pemkot Solo Temukan Klaster Warung Makan Soto, COVID-19 Solo Tembus 825 Orang

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Solo menemukan adanya klaster penularan corona di warung makan soto. Jumlah pasien Corona yang terpapar di klaster ini sebanyak lima orang.

Melawan Saat Ditangkap, Dua Terduga Teroris Ditembak Mati Densus 88
Indonesia
Melawan Saat Ditangkap, Dua Terduga Teroris Ditembak Mati Densus 88

Fasilitator pelarian Andi Baso yang merupakan DPO bom gereja Oukumene Samarinda tahun 2017

Pendamping Gibran di Pilkada Resmi Mengundurkan Diri dari DPRD Solo
Indonesia
Pendamping Gibran di Pilkada Resmi Mengundurkan Diri dari DPRD Solo

Ketua DPRD Solo, Budi Prasetyo mengatakan, Teguh resmi mundur sebagai anggota DPRD Solo periode 2019-2024.

Ini Jalan-Jalan Tergenang Banjir di Jakarta, Arus Lalu Lintas Terganggu
Indonesia
Ini Jalan-Jalan Tergenang Banjir di Jakarta, Arus Lalu Lintas Terganggu

Polda Metro Jaya menyampaikan informasi bahwa hujan berintensitas tinggi pada Sabtu (20/2) dini hari menyebabkan banjir di sejumlah ruas jalan di ibu kota dan terjadi gangguan arus lalu lintas.

MPR Dorong Pemerintah Audit Dana Kampanye Calon Kepala Daerah
Indonesia
MPR Dorong Pemerintah Audit Dana Kampanye Calon Kepala Daerah

"Laporan dana yang akurat seharusnya dapat menjadi bentuk transparansi dan akuntabilitas pasangan calon," ujarnya

Kasus Melonjak, PMI Solo Minta Pasien Sembuh COVID-19 Donorkan Plasma Darah
Indonesia
Kasus Melonjak, PMI Solo Minta Pasien Sembuh COVID-19 Donorkan Plasma Darah

Pendonor plasma masih merasa takut identitasnya diketahui publik jika mereka pernah terinfeksi COVID-19.

Indonesia Masih Cari Utang Rp900 Triliun Sampai Akhir Tahun.
Indonesia
Indonesia Masih Cari Utang Rp900 Triliun Sampai Akhir Tahun.

Dengan adanya skema bagi beban antara Bank Indonesia (BI) dan pemerintah menjadi sangat penting karena bakal menjaga sustainabilitas fiskal.

Kondisi Pandemi, Usulan Pendapatan APBD DKI Rp48,1 Triliun Terlalu Tinggi
Indonesia
Kondisi Pandemi, Usulan Pendapatan APBD DKI Rp48,1 Triliun Terlalu Tinggi

Padahal tahun 2017 lalu kondisi ekonomi Jakarta masih stabil

Ahmad Syaikhu Terpilih Menjadi Presiden PKS
Indonesia
Ahmad Syaikhu Terpilih Menjadi Presiden PKS

Musyawarah Majelis Syura PKS menerapkan protokol kesehatan secara ketat