KPK Minta MAKI Laporkan Kongkalikong Anggota DPR dan Pejabat Kemensos Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, melaporkan temuannya mengenai istilah 'Bina Lingkungan' terkait kasus dugaan suap pengadaan bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek.

Istilah Bina Lingkungan diduga merupakan rekomendasi yang diberikan pejabat eselon I Kementerian Sosial dan oknum anggota DPR kepada 12 perusahaan agar dapat ditunjuk sebagai rekanan dalam pengadaan bansos. Padahal, para rekanan itu tidak memiliki kompetensi untuk menyediakan sembako.

Baca Juga

Eks Mensos Juliari Geram saat Ditanya Dugaan Keterlibatan Legislator PDIP Ihsan Yunus

"Kami persilakan Boyamin Saiman sebagai bagian dari masyarakat yang mengaku mengetahui adanya dugaan peristiwa korupsi tersebut dapat melaporkan langsung kepada KPK melalui Pengaduan Masyarakat KPK atau call center 198," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Rabu (3/2).

Ali berharap laporan Boyamin disertai dengan data awal yang memadai. Hal ini penting agar temuan Boyamin dapat ditindaklanjuti dan didalami oleh tim penyidik.

"Karena untuk menjadi fakta hukum dalam proses penyelesaian perkara tentu harus berdasarkan alat bukti menurut hukum bukan sekedar rumor, asumsi dan persepsi semata," ujar Ali.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Koordinator MAKI Boyamin Saiman. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Sebelumnya Boyamin meminta KPK untuk mengusut tuntas pihak lain yang terlibat dalam kasus dugaan suap yang telah menjerat bekas Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara tersebut.

"Berdasar informasi yang kami terima, terdapat dugaan penunjukan perusahaan penyalur sembako bansos Kemensos yang saat ini diproses KPK, perusahaan tersebut semata mata berdasar penunjukan dengan istilah 'Bina Lingkungan'," Boyamin Saiman dalam keterangannya, Rabu (3/2).

Dengan demikian, kata Boyamin, penunjukkan perusahaan-perusahaan tersebut diduga tidak berdasar kemampuan, pengalaman dan kompetensi sehingga dalam menyalurkan sembako menimbulkan dugaan penurunan kualitas dan harga sehingga merugikan masyarakat dan negara.

"Perusahaan tersebut antara lain adalah PT. SPM mendapat paket 25.000, pelaksana AHH; PT. ARW mendapat paket 40.000, pelaksana FH. PT. TIRA , paket 35.000, pelaksana UAH dan PT. TJB, paket 25.000, pelaksana KF," ungkap Boyamin.

Menurut Boyamin, perusahaan-perusahaan tersebut diduga mendapat fasilitas Bina Lingkungan berdasarkan rekomendasi dari oknum pejabat eselon I Kemensos dan oknum politisi anggota DPR diluar yang selama ini telah disebut media massa.

"Untuk istilah Bina Lingkungan ini terdapat dugaan rekomendasi berasal dari oknum DPR diluar PDIP, artinya diduga oknum DPR yang memberikan rekomendasi berasal dari beberapa parpol dan bukan hanya satu parpol," ujarnya.

Lebih lanjut, Boyamin mengungkapkan bahwa oknum pemberi rekomendasi Bina Lingkungan diduga adalah pejabat eselon I Kemensos dengan inisial PN dan oknum anggota DPR adalah ACH.

"Kami akan segera menyampaikan informasi ini kepada KPK dan mengawalnya termasuk mencadangkan upaya praperadilan jika tidak didalami oleh KPK," tutup Boyamin. (Pon)

Baca Juga

Soal Kasus Bansos, MAKI Ungkap Ada Kongkalikong Anggota DPR dan Pejabat Kemensos

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wagub DKI Minta Satu Orang di Keluarga Ditunjuk Jadi Satgas COVID-19
Indonesia
Wagub DKI Minta Satu Orang di Keluarga Ditunjuk Jadi Satgas COVID-19

Untuk senantiasa melaksanakan protokol COVID-19

Mendagri Larang Penjabat Daerah Gelar Open House Lebaran
Indonesia
Mendagri Larang Penjabat Daerah Gelar Open House Lebaran

Melalui SE tersebut kepala daerah diminta tidak menggelar buka puasa bersama pada bulan Ramadan dan open house saat Idul Fitri 1442 H.

Polisi Bubarkan Relawan Korban Banjir Ber-atribut FPI di Cipinang Melayu
Indonesia
Polisi Bubarkan Relawan Korban Banjir Ber-atribut FPI di Cipinang Melayu

Saiful menyebut relawan itu berjumlah sekitar 10 orang

Pejabat Kemensos Diciduk KPK
Indonesia
Pejabat Kemensos Diciduk KPK

Penangkapakan terhadap pejabat pembuat komitmen di Kemensos, tersebut terkait dugaan korupsi bantuan sosial COVID-19.

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Diwanti-wanti Tak Mati Angin
Indonesia
Fadli Zon dan Fahri Hamzah Diwanti-wanti Tak Mati Angin

Pemberian benghargaan sipil tertinggi itu jangan sampai "meluluhkan" hati kedua politikus itu.

Pemprov DKI Siapkan 166 Kamar Isolasi Tambahan Buat Orang Tanpa Gejala
Indonesia
Pemprov DKI Siapkan 166 Kamar Isolasi Tambahan Buat Orang Tanpa Gejala

"Jumlah total kamar yang tersedia ada 166 kamar," ujar Fify

Polisi Tak Hadir Lagi, Hakim Praperadilan Kasus Rizieq Ancam Lanjutkan Persidangan
Indonesia
Polisi Tak Hadir Lagi, Hakim Praperadilan Kasus Rizieq Ancam Lanjutkan Persidangan

Alamsyah sempat meminta pada hakim agar sidang praperadilan kali ini tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon

Dosen FH UNS Meninggal Akibat COVID-19, 2 Anaknya Isolasi Mandiri
Indonesia
Dosen FH UNS Meninggal Akibat COVID-19, 2 Anaknya Isolasi Mandiri

"Almarhum merupakan sosok pribadi yang baik dan berprestasi. Kami merasa kehilangan dengan sosoknya (Prasetyo) di UNS sebagai salah satu dosen terbaik," kata Jamal

Banser Dukung Proses Hukum Abu Janda
Indonesia
Banser Dukung Proses Hukum Abu Janda

Satkornas Banser mendukung aparat kepolisian memproses kasus ini dan berharap bisa bertindak seadil-adilnya.

Mabes Polri Diserang, Polda Jateng Tingkatkan Keamanan Polres hingga Polsek
Indonesia
Mabes Polri Diserang, Polda Jateng Tingkatkan Keamanan Polres hingga Polsek

Polda Jawa Tengah meningkatkan pengamanan di seluruh markas kepolisian dari tingkat polda sampai polres.