KPK Minta Kejagung Terbuka Saat Gelar Perkara Jaksa Pinangki Tersangka kasus suap pengurusan pengajuan fatwa bebas Mahkamah Agung (MA) untuk membebaskan Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari (baju tahanan). (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) dapat menjelaskan dengan utuh konstruksi kasus dugaan korupsi yang menjerat Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Hal itu disampaikan KPK menyusul akan digelarnya ekspose atau gelar perkara Jaksa Pinangki oleh Kejagung yang juga akan diikuti oleh KPK pada hari ini, Selasa (8/9).

Baca Juga

Adik Jaksa Pinangki Terseret Kasus Sang Kakak

"KPK berharap tim penyidik Kejaksaan Agung akan terbuka menyampaikan fakta-fakta hasil perkembangan penyidikan perkara tersebut," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya.

Jaksa Pinangki
Jaksa Pinangki berbaju tahanan. (Foto: Antara).

Ali mengatakan dalam gelar perkara itu lembaga antirasuah akan mengirim tim dari Kedeputian Penindakan.

"Karena gelar perkara merupakan pembahasan teknis penanganan perkara maka yang hadir dari KPK adalah tim dari kedeputian bidang penindakan," ujar Ali.

Sebelumnya, Kejagung akan melakukan gelar perkara kasus Jaksa Pinangki pada hari ini. Korps Adhyaksa mengundang KPK untuk ikut dalam gelar perkara tersebut.

Baca Juga

Masuk ke Sejumlah Orang, Dugaan Aliran Suap untuk Jaksa Pinangki Terus Diusut

Selain KPK, Kejagung juga mengundang pihak Bareskrim Polri dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan untuk ikut dalam ekspose tersebut. (Pon)

Penulis : Andika Pratama Andika Pratama
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
ASN Pemprov Jabar Dipotong Gaji Selama Empat Bulan
Indonesia
ASN Pemprov Jabar Dipotong Gaji Selama Empat Bulan

Penyisihan gaji atau tunjangan ASN untuk membantu penanganan COVID-19 ini sebagai bentuk aksi bela negara.

 Amerika dan Iran Berperang, Fadli Zon Desak Pemerintah Lindungi WNI di Timur Tengah
Indonesia
Amerika dan Iran Berperang, Fadli Zon Desak Pemerintah Lindungi WNI di Timur Tengah

"Warga Indonesia harus ada langkah evakuasi ke wilayah yang lebih aman. Saya kira ini terjadi di Libya, ada evakuasi dan sebagainya," ujarnya.

Pembangunan Infrastruktur Perkeretaapian di Papua Barat Dimulai Tahun Ini
Indonesia
Pembangunan Infrastruktur Perkeretaapian di Papua Barat Dimulai Tahun Ini

Pada tahap pertama pembangunan akan dimulai untuk sejauh 75 kilometer.

Ahli Beberkan Alasan Bara Rokok Bisa Hanguskan Gedung Kejaksaan Agung
Indonesia
Ahli Beberkan Alasan Bara Rokok Bisa Hanguskan Gedung Kejaksaan Agung

Penyebab kebakaran gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) karena bara rokok dari perkerja bangunan di lantai 6.

Alasan Baleg Tarik RUU PKS Dari Pembahasan
Indonesia
Alasan Baleg Tarik RUU PKS Dari Pembahasan

Anggota Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mengusulkan, RUU PKS diserahkan dan dibahas di Baleg DPR serta disesuaikan menjadi usulan Baleg.

Kapal Perang Tiongkok Masuk Perairan Natuna, Begini Reaksi Pemerintah Indonesia
Indonesia
Kapal Perang Tiongkok Masuk Perairan Natuna, Begini Reaksi Pemerintah Indonesia

Pemerintah di bawah komando Kemenko Polhukam menggelar rapat terutup untuk membahas persoalan intrusi Coast Guard China masuk ke perairan Natuna.

Pleno Hasil Penelitian Administrasi Persyaratan Calon, Bajo Kurang LHKPN dan Teguh Surat PAW
Indonesia
Pleno Hasil Penelitian Administrasi Persyaratan Calon, Bajo Kurang LHKPN dan Teguh Surat PAW

"Hasil pleno penelitian administrasi persyaratan keempat calon yang maju Pilwakot Solo, hanya milik Gibran yang dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat," kata dia.

Kemenkes Didesak Sosialisasikan Kemampuan Negara Cegah Corona
Indonesia
Kemenkes Didesak Sosialisasikan Kemampuan Negara Cegah Corona

Bamsoet mengapresiasi langkah Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto

Luhut Perintahkan Kemenkes Turun Lapangan Pantau Rumah Sakit COVID-19
Indonesia
Luhut Perintahkan Kemenkes Turun Lapangan Pantau Rumah Sakit COVID-19

"Sistem rujukan yang berbelit, pasien terlambat datang ke pusat pengobatan, diagnosis terlambat diberikan, pengobatan yang tidak adekuat maupun ketidak-tersediaan ventilator yang berpengaruh pada angka mortalitas di ICU," jelas Alexander.

Jokowi Terapkan Darurat Sipil, Demokrat: Lari dari Tanggung Jawab
Indonesia
Jokowi Terapkan Darurat Sipil, Demokrat: Lari dari Tanggung Jawab

"Dalam buku menu itu pilihannya cuma Pembatasan Sosial atau Darurat Sipil. Artinya, warga silahkan memilih, diserang virus Corona atau digebuk negara," kata Rachland.