KPK Minta Jajaran Pemda di Sulsel Komitmen Berantas Korupsi Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. (Humas KPK)

MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar meminta jajaran pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk berkomitmen memberantas korupsi.

“Terapkan langkah-langkah pencegahan korupsi dalam tata kelola pemerintahan secara serius,” kata Lili dalam Rapat Koordinasi dan Supervisi Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Selasa (16/3).

Baca Juga

KPK Geledah Kantor Bupati Bandung Barat

Lili menyebut, upaya pemberantasan rasuah perlu digalakkan lantaran rentan terjadi tindak pidana korupsi dengan berbagai modus di pemerintahan daerah.

Modus korupsi di pemerintah daerah, sambung Lili, tidak hanya soal pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, ada modus-modus korupsi yang juga kerap terjadi melalui intervensi penerimaan daerah, perizinan, benturan kepentingan, dan penyalahgunaan wewenang.

Selain rakor, rangkaian kegiatan korsup di Sulsel tersebut juga dilanjutkan dengan penandatanganan Komitmen Rencana Aksi Antikorupsi oleh jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Sedikitnya terdapat lima komitmen yang disepakati, yakni pengimplementasian Monitoring Centre for Prevention (MCP) secara konsisten dan substansial, membangun sistem pengaduan masyarakat terintegrasi melalui pengembangan Whistleblowing System (WBS).

Wakil Ketua KPK , Lili Pintauli Siregar saat tiba di Gedung KPK, Jakarta. ANTARA FOTO/Reno Esnir/aww/pri.
Wakil Ketua KPK , Lili Pintauli Siregar saat tiba di Gedung KPK, Jakarta. ANTARA FOTO/Reno Esnir/aww/pri.

Kemudian mengimplementasikan Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan, melaksanakan kegiatan penanganan Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan akuntabel dan bebas korupsi, serta melaksanakan Rencana Aksi dalam Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan.

Pada kesempatan yang sama, Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengapresiasi pendampingan KPK dalam koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi.

Andi juga meminta kepada seluruh jajarannya untuk mendukung penuh program pemberantasan korupsi yang telah menjadi kesepakatan dan komitmen bersama untuk kesejahteraan masyarakat Sulsel.

“Pembangunan di wilayah Sulawesi Selatan akan berfokus pada pelayanan masyarakat, dengan memperhatikan pada komitmen-komitmen rencana aksi antikorupsi. Kami akan menekankan perbaikan pada sektor pengadaan barang dan jasa, perencanaan keuangan, sistem SDM yang meliputi merit sistem dan kualitas ASN, serta melakukan pembenahan dan penertiban asset daerah,” jelas Andi.

Berdasarkan data KPK, per Desember 2020, skor total pelaksanaan tata kelola pemerintahan di Pemprov Sulsel yang tercakup dalam sistem aplikasi MCP sebesar 70,64 persen. Angka tersebut turun dari tahun sebelumnya dengan capaian 90 persen.

Skor tersebut menempatkan Pemprov Sulsel di peringkat 19 dari 25 pemerintah daerah di Sulawesi Selatan.

Selain itu, penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Pemprov Sulsel terbilang masih rendah, yakni 32 persen. Hal tersebut berdasarkan data penyampaian LHKPN per 11 Maret 2021.

Lalu, Indeks Merit Provinsi Sulsel meraih predikat baik meski KPK masih menerima aduan terdapat dugaan penyimpangan pada pengangkatan 193 pejabat, pemberhentian pejabat, serta buruknya manajemen ASN di lingkungan Pemprov Sulsel. (Pon)

Baca Juga

KPK Sidik Dugaan Korupsi Pengadaan Barang Pandemi COVID-19 di Bandung Barat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus Aktif COVID-19 DKI Jakarta Tembus 12.974, 14 Persen Serang Anak-anak
Indonesia
Kasus Aktif COVID-19 DKI Jakarta Tembus 12.974, 14 Persen Serang Anak-anak

Lonjakan kasus COVID-19 di DKI Jakarta semakin mengkhawatirkan. Pada Kamis (8/7), tercatat ada 12.974 kasus harian baru yang terdeteksi.

Penumpang KA Lokal Turun 60 Persen Imbas PPKM Darurat
Indonesia
Penumpang KA Lokal Turun 60 Persen Imbas PPKM Darurat

Penurunan terbesar terjadi pada pengguna KA Lokal sebesar 60 persen.

Kemensos Sebut 1,4 Juta Warga Belum Terima Bansos Tunai
Indonesia
Kemensos Sebut 1,4 Juta Warga Belum Terima Bansos Tunai

Terinci, terdapat 1.444.450 penerima yang belum tersalurkan, ada 972.778 data yang dilakukan perbaikan, dan terdapat 471.672 data yang tidak dapat diperbaiki.

Cabang Olah Raga Ini Bikin Ketua Satgas COVID-19 Waspada
Olahraga
Cabang Olah Raga Ini Bikin Ketua Satgas COVID-19 Waspada

"Perketat disiplin protokol kesehatan sepak bola, karena akan banyak masyarakat yang menonton sepak bola putra tersebut," kata Ganip dalam keterangan tertulis, Minggu (3/10)

Tagar #PercumaLaporPolisi Runtuhkan Citra Polri di Mata Masyarakat
Indonesia
Tagar #PercumaLaporPolisi Runtuhkan Citra Polri di Mata Masyarakat

Data menuturkan, mencuatnya Tagar #PercumaLaporPolisi itu, secara umum dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap korps baju coklat.

Ketua DPD: Terima Kasih Eko Yuli, Selalu Bawa Pulang Medali di Empat Olimpiade
Indonesia
Ketua DPD: Terima Kasih Eko Yuli, Selalu Bawa Pulang Medali di Empat Olimpiade

Pemerintah untuk memberi dukungan penuh kepada atlet-atlet yang berhasil mengukir berprestasi di berbagai kejuaraan.

Makna Paskah Bagi Sekjen PDIP
Indonesia
Makna Paskah Bagi Sekjen PDIP

Hasto menyatakan, peringatan Tri Hari Suci Paskah tidak hanya mengungkapkan karya penyelamatan Allah melalui jalan pengorbanan penuh kasih Yesus Kristus.

Dukung KPU, Demokrat Sepakat Pemilu Digelar Februari 2024
Indonesia
Dukung KPU, Demokrat Sepakat Pemilu Digelar Februari 2024

Fraksi Partai Demokrat DPR RI sepakat dengan agenda Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pemilu digelar pada 21 Februari 2024.

Kunjungan Wisatawan ke Kaliurang dan Tebing Breksi Meningkat Selama Libur Imlek
Indonesia
Kunjungan Wisatawan ke Kaliurang dan Tebing Breksi Meningkat Selama Libur Imlek

Sejumlah destinasi wisata favorit seperti tebing breksi dan kawasan Kaliurang terlihat ramai pengunjung.

Surat Edaran Larangan Warga India Masuk Indonesia Segera Terbit
Indonesia
Surat Edaran Larangan Warga India Masuk Indonesia Segera Terbit

Pemerintah bakal segera menerbitkan larangan masuk ke Indonesia bagi warga negara India atau yang pernah mengunjungi negara tersebut dalam kurun waktu 14 hari.