Kasus Korupsi
 KPK Minta Hakim Tolak Gugatan MAKI Soal Sekjen PDIP Hasto Jadi Tersangka Logo KPK. Foto: ANTARA

MerahPutih.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan yang diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Pasalnya, KPK menilai MAKI tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing.

Diketahui MAKI sebelumnya mengajukan permohonan agar KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjadi tersangka.

Baca Juga:

Bupati Indramayu Nonaktif Supendi Segera Duduk di Kursi Pesakitan

"Dari bukti yang ada, tidak terdapat bukti bahwa MAKI telah dapat pengakuan dari Kementerian Hukum dan HAM untuk berstatus ormas berbadan hukum. Dengan demikian, hakim harus menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," kata anggota Tim Hukum Pimpinan KPK, Natalia Kristianto, di PN Jaksel, Selasa (11/2).

Tim Hukum KPK minta PN Jaksel tolak gugatan penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Logo KPK (Foto: antaranews)

Natalia mengatakan saat ini penyidikan kasus dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR masih terus berjalan. Karena itu, kata dia, belum ditetapkannya tersangka baru bukan berarti penyidikan telah dihentikan.

Menurut Natalia, penyidikan kasus tersebut belum melewati batas waktu yakni dua tahun. Hal itu mengacu kepada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Terlebih, setiap penghentian penyidikan wajib disampaikan kepada publik.

"Termohon tidak pernah mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan terkait penyidikan kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR RI," ujarnya.

Dalam gugatannya, MAKI meminta agar KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan eks caleg PDIP, Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengganti antarwaktu (PAW) anggota DPR.

Hal itu menjadi salah satu permohonan MAKI yang dibacakan dalam sidang perdana praperadilan yang diajukan oleh pihaknya untuk melawan Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (10/2).

"Seharusnya (KPK) mengembangkan dan melanjutkan penyidikan dengan menetapkan Tersangka atas Hasto Kristiyanto dan Donny Tri Istiqomah," kata kuasa hukum MAKI, Rizky Dwi Cahyo Putra dalam persidangan.

Dalam hal ini, MAKI menilai bahwa KPK tidak melakukan pengembangan kasus tersebut dan abai terhadap pemeriksaan-pemeriksaan yang sudah dilakukan sebelumnya.

Baca Juga:

Pusako: KPK Era Firli Bahuri Tak Bernyali

Rizky mengacu pada beberapa pemberitaan di media massa, terutama mengenai hasil pemeriksaan terhadap staf Hasto, Saeful, yang menyatakan terdapat sejumlah aliran dana yang mengalir kepada Hasto dalam dugaan korupsi PAW tersebut.

"Bahwa tindakan termohon tidak mengembangkan tersangka Hasto Kristiyanto dan Dony Tri Istiqomah melanggar Pasal 44 UU KPK," pungkasnya.(Pon)

Baca Juga:

KPK Jebloskan Adik Ketum PAN Zulkifli Hasan ke Lapas Bandar Lampung

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dari Mana Pendapatan MRT Jakarta Selama Pandemi COVID-19?
Indonesia
Dari Mana Pendapatan MRT Jakarta Selama Pandemi COVID-19?

Kondisi akibat pandemi COVID-19, penumpang harian tergerus

Gibran Bikin Medsos Untuk Serap Aduan Warga Solo
Indonesia
Gibran Bikin Medsos Untuk Serap Aduan Warga Solo

Wali Kota Gibran Rakabuming Raka langsung menindaklanjuti instruksi Ganjar tersebut dengan membuat akun instagram @gibran_rakabuming dan Whatsapp 081225067171.

Ledakan Kilang Minyak Balongan, Pertamina Pastikan Pasokan BBM Tak Terganggu
Indonesia
Ledakan Kilang Minyak Balongan, Pertamina Pastikan Pasokan BBM Tak Terganggu

Kilang minyak PT Pertamina RU VI Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat meledak, Senin (29/3) dini hari.

Polisi Belum Tahu Tol Mana Saja yang Dibuatkan Jalur Sepeda
Indonesia
Polisi Belum Tahu Tol Mana Saja yang Dibuatkan Jalur Sepeda

Polisi tetap mengikuti keputusan pemerintah

Pemerintah Pusat Tanggung Isolasi di Hotel Bintang 2 dan 3
Indonesia
Pemerintah Pusat Tanggung Isolasi di Hotel Bintang 2 dan 3

"Kami akan terus menambah kapasitas tempat tidur, tenaga kesehatan, dan fasilitas pendukung atau obat-obatan," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Penumpang Arus Balik di Terminal Kalideres Lebih dari 1.500 Orang
Indonesia
Penumpang Arus Balik di Terminal Kalideres Lebih dari 1.500 Orang

Penumpang yang tiba paling banyak terjadi pada Rabu (19/5) mencapai 497 orang yang diangkut 207 armada bus

Gibran Menang Pilwakot Solo, KPU Solo Bongkar 1.231 Kotak Suara
Indonesia
Gibran Menang Pilwakot Solo, KPU Solo Bongkar 1.231 Kotak Suara

Usai Pilwakot tersebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo, pembukaan dan pembongkaran 1.231 kotak suara Pilwalkot Solo yang disimpan di gudang.

Dewas KPK Tak Bakal Usut Dugaan Gratifikasi Firli Bahuri, Ini Alasannya
Indonesia
Dewas KPK Tak Bakal Usut Dugaan Gratifikasi Firli Bahuri, Ini Alasannya

Dewas tidak punya wewenang dalam perkara pidana

Ini Tanggapan PP Muhammadiyah Soal Wacana Penerapan PPN Pendidikan
Indonesia
Ini Tanggapan PP Muhammadiyah Soal Wacana Penerapan PPN Pendidikan

Pimpinan Pusat Muhammadiyah menentang rencana pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk bidang pendidikan.

Diduga Ada Aliran Dana di Balik Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra
Indonesia
Diduga Ada Aliran Dana di Balik Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Bareskrim Polri menemukan dugaan suap dan gratifikasi terkait hilangnya red notice atas nama Djoko dari daftar Interpol.