Kasus Korupsi
 KPK Minta Hakim Tolak Gugatan MAKI Soal Sekjen PDIP Hasto Jadi Tersangka Logo KPK. Foto: ANTARA

MerahPutih.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan yang diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Pasalnya, KPK menilai MAKI tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing.

Diketahui MAKI sebelumnya mengajukan permohonan agar KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjadi tersangka.

Baca Juga:

Bupati Indramayu Nonaktif Supendi Segera Duduk di Kursi Pesakitan

"Dari bukti yang ada, tidak terdapat bukti bahwa MAKI telah dapat pengakuan dari Kementerian Hukum dan HAM untuk berstatus ormas berbadan hukum. Dengan demikian, hakim harus menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," kata anggota Tim Hukum Pimpinan KPK, Natalia Kristianto, di PN Jaksel, Selasa (11/2).

Tim Hukum KPK minta PN Jaksel tolak gugatan penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Logo KPK (Foto: antaranews)

Natalia mengatakan saat ini penyidikan kasus dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR masih terus berjalan. Karena itu, kata dia, belum ditetapkannya tersangka baru bukan berarti penyidikan telah dihentikan.

Menurut Natalia, penyidikan kasus tersebut belum melewati batas waktu yakni dua tahun. Hal itu mengacu kepada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Terlebih, setiap penghentian penyidikan wajib disampaikan kepada publik.

"Termohon tidak pernah mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan terkait penyidikan kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR RI," ujarnya.

Dalam gugatannya, MAKI meminta agar KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan eks caleg PDIP, Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengganti antarwaktu (PAW) anggota DPR.

Hal itu menjadi salah satu permohonan MAKI yang dibacakan dalam sidang perdana praperadilan yang diajukan oleh pihaknya untuk melawan Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (10/2).

"Seharusnya (KPK) mengembangkan dan melanjutkan penyidikan dengan menetapkan Tersangka atas Hasto Kristiyanto dan Donny Tri Istiqomah," kata kuasa hukum MAKI, Rizky Dwi Cahyo Putra dalam persidangan.

Dalam hal ini, MAKI menilai bahwa KPK tidak melakukan pengembangan kasus tersebut dan abai terhadap pemeriksaan-pemeriksaan yang sudah dilakukan sebelumnya.

Baca Juga:

Pusako: KPK Era Firli Bahuri Tak Bernyali

Rizky mengacu pada beberapa pemberitaan di media massa, terutama mengenai hasil pemeriksaan terhadap staf Hasto, Saeful, yang menyatakan terdapat sejumlah aliran dana yang mengalir kepada Hasto dalam dugaan korupsi PAW tersebut.

"Bahwa tindakan termohon tidak mengembangkan tersangka Hasto Kristiyanto dan Dony Tri Istiqomah melanggar Pasal 44 UU KPK," pungkasnya.(Pon)

Baca Juga:

KPK Jebloskan Adik Ketum PAN Zulkifli Hasan ke Lapas Bandar Lampung

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hadapi Liburan Panjang, KAI Daop 6 Tambah 12 Perjalanan KA
Indonesia
Hadapi Liburan Panjang, KAI Daop 6 Tambah 12 Perjalanan KA

Guna menjaga jarak selama perjalanan, KAI juga hanya menjual tiket sebanyak 70 persen dari kapasitas tempat duduk yang tersedia.

Buntut Bentrokan Massa dengan Polisi, Bioskop Legendaris Mulia Agung Senen Terbakar
Indonesia
Buntut Bentrokan Massa dengan Polisi, Bioskop Legendaris Mulia Agung Senen Terbakar

Bioskop Mulia Agung (Grand) di Simpang Lima Senen, Jakarta Pusat, hangus terbakar pada Kamis (8/10) malam.

Kapolri Mutasi 8 Kapolres, ini Daftar Lengkapnya
Indonesia
Kapolri Mutasi 8 Kapolres, ini Daftar Lengkapnya

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Idham Azis merombak besar-besaran sejumlah perwira menengah.

Reshuffle Kabinet Diprediksi Januari 2021, Berikut Tiga Skenarionya
Indonesia
Reshuffle Kabinet Diprediksi Januari 2021, Berikut Tiga Skenarionya

Pengamat politik Ray Rangkuti memprediksi reshuffle akan terjadi pada awal Januari 2021. Dia tidak melihat perombakan kabinet akan dilakukan pada bulan Desember ini.

Polda Metro Jaya Ciduk Buronan Penipuan Rp11 Miliar
Indonesia
Polda Metro Jaya Ciduk Buronan Penipuan Rp11 Miliar

AW melakukan perbuatan pidana dugaan penipuan sebesar Rp11 Miliar dengan memalsukan keterangan dalam akte notaris.

Jakarta Dikepung Banjir, Sebanyak 3.565 Warga Mengungsi
Indonesia
Jakarta Dikepung Banjir, Sebanyak 3.565 Warga Mengungsi

Banjir yang disebabkan guyuran hujan deras di wilayah Jakata sejak Senin (24/2) kemarin hingga Selasa (25/2) ini mengakibatkan 3.565 warga mengungsi.

Dua Kasubag Diduga Terseret Insiden Kebakaran Kejagung
Indonesia
Dua Kasubag Diduga Terseret Insiden Kebakaran Kejagung

Kedua Kasubag ini dipanggil sebagai saksi perkara kebakaran Gedung Utama Kejagung.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Positif COVID-19
Indonesia
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Positif COVID-19

Sebelumnya beredar pesan melalui aplikasi Whatsapp berisi keterbukaan Zulfikri bahwa Ia positif terinfeksi virus corona

Pilwakot Solo, Prabowo Resmi Berikan Surat Rekomendasi Gibran-Teguh
Indonesia
Pilwakot Solo, Prabowo Resmi Berikan Surat Rekomendasi Gibran-Teguh

Surat rekomendasi tersebut diberikan langsung pada pasangan Gibran dan Teguh di Kantor DPD Partai Gerindra di Semarang, Jawa Tengah, Senin (3/8).

Mantan Pimpinan Sesalkan Pegawai KPK Jadi ASN
Indonesia
Mantan Pimpinan Sesalkan Pegawai KPK Jadi ASN

Hal tersebut sebagai sebuah ironi lantaran KPK pernah mendapat predikat best practice lembaga antirasuah dari United Nation Convention Against Corruption (UNCAC).