KPK Minta Andi Arief Penuhi Panggilan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: MP/Dicke Prasetia)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Andi Arief untuk kooperatif.

Sikap kooperatif itu dapat ditunjukkan Andi Arief dengan memenuhi panggilan pemeriksaan tim penyidik terkait penyidikan kasus dugaan suap proyek dan perizinan yang menjerat Bupati nonaktif Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas'ud.

Baca Juga

Demokrat Sebut Andi Arief Belum Terima Surat Panggilan KPK

"Sebagai bagian dari ketaatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan, kami mengingatkan kepada saksi ini untuk kooperatif hadir pada penjadwalan pemanggilan berikutnya," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (29/3).

Peringatan ini disampaikan KPK lantaran Andi Arief mangkir atau tidak memenuhi panggilan pemeriksaan pada Senin (28/3) kemarin. Padahal, keterangan Andi Arief dibutuhkan tim penyidik untuk menuntaskan kasus dugaan suap Abdul Gafur Mas'ud.

"Karena Informasi dari saksi sangat penting bagi tim penyidik untuk mengungkap dugaan perkara tindak pidana korupsi dengan tersangka AGM (Abdul Gafur Mas'ud) dan kawan-kawan ini menjadi makin terang," ujar Ali.

Baca Juga

Andi Arief Bakal Panggil Jubir KPK ke DPP Partai Demokrat

Ali memastikan KPK telah melayangkan surat panggilan pemeriksaan secara patut kepada Andi Arief. Dengan ketidakhadiran Andi Arief dalam pemeriksaan kemarin, KPK akan melayangkan surat panggilan kembali ke alamatnya di Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

"Sikap kooperatif dan dukungan dari pihak-pihak terkait dalam pengungkapan dan penyelesaian perkara dugaan korupsi oleh KPK sangat diperlukan agar proses penegakkan hukumnya menjadi lebih efektif dan efisien," kata Ali.

Belum diketahui materi yang bakal didalami tim penyidik saat memeriksa Andi Arief. Namun, pemeriksaan ini diduga berkaitan dengan status Abdul Gafur sebagai kader Partai Demokrat dan Ketua DPC Partai Demokrat Balikpapan.

Bahkan, sebelum ditangkap KPK, Abdul Gafur sempat mencalonkan diri sebagai ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur. Apalagi, saat ditangkap tim satgas KPK di sebuah mal di Jakarta pada 12 Januari 2022 lalu, Abdul Gafur sedang bersama Bendahara DPC Partai Demokrat Balikpapan, Nur Afifah Balqis.

KPK sebelumnya menyatakan akan mendalami sumber dan peruntukkan suap yang diterima Abdul Gafur. Salah satunya mendalami adanya dugaan uang suap yang diterima Abdul Gafur Mas'ud terkait dengan pemilihan ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur (Kaltim). (Pon)

Baca Juga

KPK Minta Andi Arief Kooperatif

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ditunjuk Jadi Ketua Pelaksana Formula E, Ahmad Sahroni: Demi Kepentingan Bangsa
Indonesia
Ditunjuk Jadi Ketua Pelaksana Formula E, Ahmad Sahroni: Demi Kepentingan Bangsa

"Saya mau menerima amanah ini dengan satu syarat untuk kepentingan bangsa Indonesia. Karena ini branding negara yang kita musti sama-sama suksesi dalam kegiatan formula E di Jakarta," ucap Sahroni

Gibran Ogah Tanggapi Rumor Pernikahan Tantenya Muluskan Isu Jokowi Tiga Periode
Indonesia
Gibran Ogah Tanggapi Rumor Pernikahan Tantenya Muluskan Isu Jokowi Tiga Periode

Gibran mengaku belum pernah bertemu langsung dengan calon suami tantenya.

Jam Operasional KRL Ditambah, Penumpang Boleh Berbuka Puasa di Kereta
Indonesia
Jam Operasional KRL Ditambah, Penumpang Boleh Berbuka Puasa di Kereta

Layanan operasional Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek ditambah dari 1.007 perjalanan per harinya menjadi 1.053 perjalanan per hari, mulai Senin (4/4).

Kadin Sebut Kondisi Ekonomi Masih Dipenuhi Ketidakpastian
Indonesia
Kadin Sebut Kondisi Ekonomi Masih Dipenuhi Ketidakpastian

Angka proyeksi pertumbuhan ekonomi kuartal III 2021 itu jauh lebih rendah dibanding realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal II 2021 yang sebesar 7,07 persen (yoy).

Hakim Sebut Perhitungan Kerugian Negara Rp 22,788 Triliun Kasus Asabri Tidak Terbukti
Indonesia
Hakim Sebut Perhitungan Kerugian Negara Rp 22,788 Triliun Kasus Asabri Tidak Terbukti

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menilai perhitungan kerugian negara sebesar Rp 22,788 triliun oleh BPK dalam kasus dugaan korupsi Asabri tidak tepat.

Bawaslu Ingatkan Politik Uang Lahirkan Pemimpin yang Korup
Indonesia
Bawaslu Ingatkan Politik Uang Lahirkan Pemimpin yang Korup

Bawaslu telah melakukan berbagai upaya keterlibatan masyarakat terutama kalangan generasi muda dalam mengawasi pemilu.

TNI-Polri Dikerahkan Salurkan Bantuan Tunai untuk PKL dan Pemilik Warung
Indonesia
TNI-Polri Dikerahkan Salurkan Bantuan Tunai untuk PKL dan Pemilik Warung

"Presiden memutuskan TNI Polri diberi kewenangan untuk menyalurkan langsung kepada PKL dan warung," terang Sri kepada wartawan, Kamis (9/9).

Atur PTM 100 Persen, Pemerintah Terbitkan SKB 4 Menteri Terbaru
Indonesia
Atur PTM 100 Persen, Pemerintah Terbitkan SKB 4 Menteri Terbaru

Pemerintah menerbitkan surat keputusan bersama (SKB) terbaru mengenai pembelajaran tatap muka 100 persen pada masa pandemi COVID-19. SKB itu diputuskan melalui Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri.

KSP Dorong BPN Verifikasi Status Tanah IKN Agar Bebas Konflik Agraria
Indonesia
KSP Dorong BPN Verifikasi Status Tanah IKN Agar Bebas Konflik Agraria

"IKN harus dibangun di atas tanah yang sudah tidak mengandung masalah sehingga di masa depan tidak lagi memicu konflik agraria," kata Usep dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (14/3).

Polri Ungkap Target Kerja Novel Baswedan dkk yang Kini Jadi ASN
Indonesia
Polri Ungkap Target Kerja Novel Baswedan dkk yang Kini Jadi ASN

"Target sasaran kerjanya yaitu peningkatan indeks persepsi korupsi, pendapatan negara serta keberhasilan program pemulihan ekonomi nasional," kata Ramadhan kepada wartawan, Selasa (18/1).