KPK Minta Andi Arief Kooperatif Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Antara/HO-Humas KPK)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan pemanggilan pemeriksaan terhadap Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Andi Arief sesuai dengan kebutuhan penyidikan.

Andi Arief sedianya diperiksa dalam kasus dugaan suap proyek dan perizinan yang menjerat Bupati nonaktif Penajam Paser Utara, yang juga kader Partai Demokrat, Abdul Gafur Mas'ud.

Baca Juga:

Sekjen DPR Klaim Anggaran Gorden Per Rumah Dinas Tembus Rp 90 Juta

Untuk itu, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengingatkan Andi Arief untuk kooperatif dengan memenuhi panggilan pemeriksaan tim penyidik.

"Kami ingin sampaikan bahwa tentu tim penyidik KPK memanggil pihak-pihak sebagai saksi karena ada kebutuhan proses penyidikan, yang diharapkan dengan keterangan saksi maka perbuatan dari para tersangka ini akan semakin jelas dan terang," kata Ali di Gedung KPK, Jakarta, Senin (28/3).

Ali mengatakan, Andi Arief sepatutnya menyampaikan langsung kepada penyidik jika mengklaim tidak terkait dengan kasus suap yang menjerat Abdul Gafur Mas'ud.

"Silakan kooperatif hadir kemudian sampaikan langsung di hadapan teman-teman tim penyidik sehingga menjadi jelas juga apa yang kemudian ingin dia sampaikan setelah kemudian kami panggil sebagai saksi tentunya," ujarnya.

"Prinsipnya tentu kami berharap siapa pun ketika dipanggil oleh tim dari KPK kooperatif hadir memenuhi pangilan dan sampaikan apa yang dia ketahui, dia rasakan, dia alami di hadapan tim penyidik ," sambung Ali.

Andi Arief. Foto: Twitter/@AndiArief__
Andi Arief. Foto: Twitter/@AndiArief__

Diketahui, tim penyidik KPK menjadwalkan memeriksa Andi Arief sebagai saksi kasus dugaan suap proyek dan perizinan dengan tersangka Bupati nonaktif Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas'ud pada hari ini.

Namun, Andi Arief mengklaim tidak menerima surat pemanggilan dari KPK dan mengaku tidak memiliki kaitan dengan kasus suap yang menjerat Abdul Gafur Mas'ud.

Bahkan, Andi Arief menuding Ali Fikri selaku Plt Jubir KPK telah menyampaikan berita hoax. Tak hanya itu, Andi Arief pun berencana untuk memanggil Ali Fikri ke DPP Partai Demokrat.

Ali memastikan, KPK telah melayangkan surat pemanggilan pemeriksaan sesuai alamat rumah Andi Arief dan sudah diterima sejak 24 Maret 2022. Untuk itu, KPK memastikan tidak ada kesalahan dalam agenda pemeriksaan Andi Arief pada hari ini.

"Hari ini benar kami memanggil saksi atas nama Andi Arief, di data kami memang tertulis wiraswasta dan Wasekjen Partai Demokrat. Kami sudah telusuri juga surat pemanggilan terhadap yang bersangkutan tertanggal 23 Maret 2022, dan sudah diterima di tanggal 24 Maret 2022, alamat yang kami miliki ada di Cipulir," kata Ali. (Pon)

Baca Juga:

Migrasi TV Digital Dukung Pertumbuhan Siaran Televisi Komunitas

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dinkes DKI Sebut 5 Orang Meninggal Dunia akibat Hepatitis Akut
Indonesia
Dinkes DKI Sebut 5 Orang Meninggal Dunia akibat Hepatitis Akut

Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta terus memantau perkembangan kasus hepatitis akut di ibu kota.

Kapal Tiongkok Gentayangan di Natuna, Prabowo dan Luhut Harus Bersikap
Indonesia
Kapal Tiongkok Gentayangan di Natuna, Prabowo dan Luhut Harus Bersikap

Kalau tidak maka target 1 juta bph hanya angan-angan belaka

Di Sidang Tahunan MPR, Jokowi Klaim Dirinya Tidak Antikritik
Indonesia
Di Sidang Tahunan MPR, Jokowi Klaim Dirinya Tidak Antikritik

Presiden Joko Widodo menyinggung soal kritik yang kerap dilakukan elemen masyarakat dalam Sidang Tahunan MPR 2021.

[HOAKS atau FAKTA]: Nonton Gratis Persib Bandung Vs Bali United di Stadion GBLA
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Nonton Gratis Persib Bandung Vs Bali United di Stadion GBLA

Beberapa waktu lalu sempat beredar sebuah informasi terkait diadakannya nonton gratis pertandingan sepak bola antara Persib Bandung dan Bali United.

Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi, Pemprov DKI Dukung Layanan Kartu Prakerja
Indonesia
Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi, Pemprov DKI Dukung Layanan Kartu Prakerja

Program bantuan kepada pekerja maupun prakerja menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi di ibu kota, khususnya di tengah pandemi COVID-19.

Denmark Pasok Ukraina Rudal Antikapal Harpoon
Dunia
Denmark Pasok Ukraina Rudal Antikapal Harpoon

Rudal Harpoon akan dioperasikan bersama rudal Neptune Ukraina untuk mempertahankan wilayah pesisir negara tersebut, termasuk pelabuhan selatan Odesa.

Pemprov DKI Tampung Protes Warga Soal Pergantian Nama Jalan di Jakarta
Indonesia
Pemprov DKI Tampung Protes Warga Soal Pergantian Nama Jalan di Jakarta

Wakil Gubernur (Gubernur) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menyatakan pihaknya akan menampung adanya aksi protes dan penolakan warga terkait pergantian 22 nama jalan tersebut.

Pembangunan Mal Pelayanan Publik di Bandung Ditargetkan Rampung di Akhir Tahun
Indonesia
Pembangunan Mal Pelayanan Publik di Bandung Ditargetkan Rampung di Akhir Tahun

Tidak hanya soal pelayanan publik, Pemerintah Kota Bandung berencana merelokasi sejumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjajar di badan Jalan.

Hari Ini Batas Akhir Penyelenggara Sistem Elektronik Daftar Sebelum Diblokir
Indonesia
Hari Ini Batas Akhir Penyelenggara Sistem Elektronik Daftar Sebelum Diblokir

Jika setelah 20 Juli masih ada PSE privat yang belum mendaftar, Kominfo akan memberikan sanksi mulai keesokan hari, yaitu 21 Juli.

Komisi II DPR Pertanyakan BPJS Kesehatan Jadi Syarat Jual Beli Tanah
Indonesia
Komisi II DPR Pertanyakan BPJS Kesehatan Jadi Syarat Jual Beli Tanah

"Apa hubungannya antara jual beli tanah dengan BPJS Kesehatan? Secara filosofi konstitusi, kepemilikan tanah dan jaminan sosial kesehatan merupakan hak rakyat yang harus dilindungi negara," ujar Luqman dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (20/2).