KPK Minta 4 Tersangka Kasus Suap Perkara di MA Kooperatif Ketua KPK Firli Bahuri, (Tengah)saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (23/9/2022) terkait penetapan 10 tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA). ANTARA/Benardy Fer

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau empat tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) agar kooperatif memenuhi panggilan penyidik.

Empat tersangka, yakni Hakim Agung pada Mahkamah Agung (MA) Sudrajad Dimyati (SD), PNS MA Redi (RD) serta dua pihak swasta/debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana (ID) masing-masing Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS) dan Heryanto Tanaka (HT).

Baca Juga:

KPK Sita 205 Ribu Dolar Singapura dan Rp 50 Juta Dari OTT Hakim Agung

"KPK mengimbau dan memerintahkan berdasarkan Undang-Undang terhadap semua pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka agar hadir secara kooperatif, sebagai berikut SD, RD, IDKS, HT," kata Ketua KPK Firli Bahuri saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat dini hari.

Ia meyakini sebagai warga negara yang baik, keempatnya bakal kooperatif memenuhi panggilan.

"Tentu sebagai warga negara yang baik saya kira dia tahu diumumkan sekarang, besok berduyun-duyun ramai datang semua. Kalau tidak, ya kami cari, itu tugasnya kami," ucap Firli.

KPK total menetapkan 10 tersangka kasus tersebut. Adapun, enam tersangka lainnya telah ditahan untuk 20 hari pertama, terhitung mulai 23 September 2022 sampai dengan 12 Oktober 2022.

Enam tersangka tersebut, yakni Hakim Yustisial/Panitera Pengganti MA Elly Tri Pangestu (ETP), dua PNS pada Kepaniteraan MA Desy Yustria (DY) dan Muhajir Habibie (MH), PNS MA Albasri (AB) serta Yosep Parera (YP) dan Eko Suparno (ES) masing-masing selaku pengacara.

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan bahwa mulanya ada laporan pidana dan gugatan perdata terkait dengan aktivitas dari Koperasi Simpan Pinjam ID di Pengadilan Negeri Semarang yang diajukan HT dan IDKS dengan diwakili melalui kuasa hukumnya, yakni YP dan ES.

Saat proses persidangan di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, HT dan ES belum puas dengan keputusan pada dua lingkup pengadilan tersebut sehingga melanjutkan upaya hukum berikutnya di tingkat kasasi pada MA.

Baca Juga:

OTT Hakim Agung, KPK: Bukti Dunia Peradilan Masih Tercemari Uang

Dalam pengurusan kasasi tersebut, KPK menduga YP dan ES melakukan pertemuan dan komunikasi dengan beberapa pegawai di Kepaniteraan MA yang dinilai mampu menjadi penghubung hingga fasilitator dengan majelis hakim yang nantinya bisa mengkondisikan putusan sesuai dengan keinginan YP dan ES.

"Adapun pegawai yang bersedia dan bersepakat dengan YP dan ES, yaitu DY dengan adanya pemberian sejumlah uang," ungkap Firli.

Selanjutnya, DY turut mengajak MH dan ETP untuk ikut serta menjadi penghubung penyerahan uang ke majelis hakim.

KPK juga menduga DY dan kawan-kawan sebagai representasi dari SD dan beberapa pihak di MA untuk menerima uang dari pihak-pihak yang mengurus perkara di MA.

Sementara, terkait sumber dana yang diberikan YP dan ES pada majelis hakim berasal dari HT dan IDKS.

"Jumlah uang yang kemudian diserahkan secara tunai oleh YP dan ES pada DY sejumlah sekitar 202 ribu dolar Singapura (ekuivalen Rp 2,2 miliar)," kata Firli.

Kemudian oleh DY dibagi lagi dengan pembagian DY menerima sekitar sejumlah Rp250 juta, MH menerima sekitar sejumlah Rp 850 juta, ETP menerima sekitar sejumlah Rp100 juta, dan SD menerima sekitar sejumlah Rp 800 juta yang penerimaannya melalui ETP.

"Dengan penyerahan uang tersebut, putusan yang di harapkan YP dan ES pastinya dikabulkan dengan menguatkan putusan kasasi sebelumnya yang menyatakan KSP (Koperasi Simpan Pinjam) ID (Intidana) pailit," ujar dia. (*)

Baca Juga:

KPK Amankan Mata Uang Asing dari OTT di MA

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Berkaca dari Pandemi, Jabar Butuh Puluhan Rumah Sakit dan Ribuan Puskesmas Baru
Indonesia
Berkaca dari Pandemi, Jabar Butuh Puluhan Rumah Sakit dan Ribuan Puskesmas Baru

Pascapandemi Pemda Provinsi Jabar akan meningkatkan akses pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat

Ancol Jadi Arena untuk Sirkuit Balap yang Dihelat Polda Metro Jaya
Indonesia
Ancol Jadi Arena untuk Sirkuit Balap yang Dihelat Polda Metro Jaya

Polda Metro Jaya terus mematangkan rencana untuk menggelar balapan motor.

Kemendag Ajak Investor Bisnis Kripto di Indonesia
Indonesia
Kemendag Ajak Investor Bisnis Kripto di Indonesia

Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga, mengajak investor asal Singapura dan negara lainnya untuk berbisnis kripto di Indonesia dengan mengatakan Indonesia berpotensi menjadi pasar kripto yang menjanjikan.

Berbagai Fasilitas Bandara Sudah Siap Layani Peserta ASEAN Para Games 2022
Indonesia
Berbagai Fasilitas Bandara Sudah Siap Layani Peserta ASEAN Para Games 2022

Bandara Soekarno-Hatta menjadi bandara transit, untuk kemudian atlet dan ofisial melanjutkan perjalanan ke Surakarta.

Pemkab Cirebon Optimistis Cakupan Vaksinasi COVID-19 Selesai Akhir Tahun Ini
Indonesia
Pemkab Cirebon Optimistis Cakupan Vaksinasi COVID-19 Selesai Akhir Tahun Ini

Bupati Cirebon, Imron Rosyadi optimistis cakupan vaksinasi COVID-19 di wilayahnya hingga akhir tahun mencapai 70 persen.

[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin COVID-19 Menurunkan Fertilitas Pria
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin COVID-19 Menurunkan Fertilitas Pria

Beredar di media sosial Twitter klaim bahwa vaksin COVID-19 menurunkan kesuburan pria. Cuitan oleh @GratisTerbaik tersebut sudah diposting kembali sebanyak 312.

Mayjen Widodo Dwi Purwanto Pimpin Korps Marinir
Indonesia
Mayjen Widodo Dwi Purwanto Pimpin Korps Marinir

Sertijab digelar lapangan upacara Markas Komando Korps Marinirjalan Prajurit KKO Usman dan Harun Kwitang Jakarta Pusat, Senin (7/2).

Gerindra Apresiasi PDIP Dukung Formula E di Ancol
Indonesia
Gerindra Apresiasi PDIP Dukung Formula E di Ancol

Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mulai melunak dengan menyetujui kawasan Ancol sebagai lokasi Formula E.

Penanganan di 6 Negara Kasus Tertinggi Omicron Jadi Pembelajaran Indonesia
Indonesia
Penanganan di 6 Negara Kasus Tertinggi Omicron Jadi Pembelajaran Indonesia

Saat ini setidaknya sudah 150 negara yang memiliki kasus Omicron dengan lebih dari 500.000 kasus Omicron terdeteksi.

Mendag Sebut Harga Beras Stabil dan Normal
Indonesia
Mendag Sebut Harga Beras Stabil dan Normal

Mendag menyebut harga beras elatif stabil atau tidak terjadi kenaikan karena pendistribusian berjalan lancar.