KPK Masih Koordinasi dengan Forkominda Papua Terkait Lukas Enembe Tim dokter Gubernur Papua melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Lukas Enembe di kediamannya pada Rabu (14/9). (ANTARA/ HO - Juru Bicara Gubernur Papua)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua terkait pemanggilan kembali Gubernur Papua Lukas Enembe.

Lukas Enembe diketahui telah dua kali dipanggil oleh penyidik KPK baik sebagai saksi maupun tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi. Namun, politikus Partai Demokrat itu selalu mangkir atau tidak hadir.

Baca Juga

Periksa Pramugari, KPK Dalami Penggunaan Private Jet First Class Lukas Enembe

"Terkait dengan pemanggilan LE (Lukas Enembe), kami masih dalam fokus pada koordinasi dengan Forkopimda, nanti ada perkembangan situasi dilaporkan, kapan waktu yang tepat," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto kepada wartawan, Rabu (5/10).

Karyoto mengaku Lukas tak lama lagi akan kembali dipanggil oleh KPK sebagai tersangka. Hal ini lantaran pihaknya harus koordinasi dengan Menkopolhukam untuk langkah lanjutan terkait pemanggilan Lukas.

"Masih wait and see, tapi juga tidak lama-lama karena dalam hal ini kita nanti harus koordinasi dengan Menkopolhukam untuk langkah-langkah berikutnya," ujarnya.

Baca Juga

Kapolri Siapkan 1.800 Personel untuk Jemput Paksa Lukas Enembe

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi. Namun, KPK belum menjelaskan secara detail soal kasus yang menjerat Enembe.

Lukas sudah dua kali dipanggil KPK baik sebagai saksi maupun tersangka, tetapi ia selalu mangkir. Lukas Enembe pertama kali dipanggil pada tanggal 12 September 2022.

Saat itu, penyidik KPK masih memanggil Lukas sebagai saksi di tahap penyelidikan dugaan kasus suap dan gratifikasi APBD Provinsi Papua.

Dalam pemanggilan di Polda Papua tersebut Lukas mengonfirmasi ketidakhadirannya. Lukas mengirimkan tim kuasa hukumnya untuk menjelaskan ketidakhadirannya.

Kemudian, pada Senin (26/9) KPK menetapkan perkara Lukas Enembe ke tahap penyidikan. KPK pun melayangkan surat panggilan pertama sebagai tersangka kepada Lukas Enembe.

Akan tetapi, panggilan pertama Lukas Enembe sebagai tersangka itu juga tidak dihadiri olehnya. Lukas kembali datang mengirimkan tim kuasa hukumnya untuk memberikan alasan kesehatan. (Pon)

Baca Juga

KPK Duga Ada Pihak yang Minta Lukas Enembe Hindari Proses Hukum

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kebijakan Tarik Biaya Akses NIK Bakal Diawasi DPR
Indonesia
Kebijakan Tarik Biaya Akses NIK Bakal Diawasi DPR

Kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam menarik biaya untuk mengakses Nomor Induk Kependudukan atau NIK sebesar Rp 1.000 mendapatkan sorotan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Gibran Tegaskan Komitmen Larangan Penjualan Daging Anjing
Indonesia
Gibran Tegaskan Komitmen Larangan Penjualan Daging Anjing

Gibran menyepakati terbitnya Surat Edaran (SE) larangan perdagangan daging anjing dalam waktu dekat.

Isu Reshuffle Kabinet, PAN Dinilai Rugi jika Tak Dapat Kursi Menteri
Indonesia
Isu Reshuffle Kabinet, PAN Dinilai Rugi jika Tak Dapat Kursi Menteri

Isu reshuffle atau perombakan kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin muncul saat Partai Amanat Nasional (PAN) disebut mendapat jatah menteri.

Tilang Elekronik di Jateng Dongkrak PAD Hingga 115 Persen
Indonesia
Tilang Elekronik di Jateng Dongkrak PAD Hingga 115 Persen

"Jadi Ini tercapai 115 persen. Alhamdulilah naik 15 persen dari target awal tahun,” kata Peni

[HOAKS atau FAKTA]: Panglima TNI Turun Tangan Dalam Kasus Ferdy Sambo
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Panglima TNI Turun Tangan Dalam Kasus Ferdy Sambo

Di bagian awal video yang menampilkan Panglima TNI berkaitan dengan perkembangan penanganan kasus meninggalnya Sertu Bayu Pratama.

DPR RI Sebut Tidak Ada Rencana Bahas Pilkada Dipilih DPRD
Indonesia
DPR RI Sebut Tidak Ada Rencana Bahas Pilkada Dipilih DPRD

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan Komisi II DPR tidak punya rencana untuk menghidupkan kembali aturan pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Menag Bakal Tindak Tegas Travel Haji Berangkatkan Calon Jemaah Secara Ilegal
Indonesia
Menag Bakal Tindak Tegas Travel Haji Berangkatkan Calon Jemaah Secara Ilegal

Kasus deportasi yang melibatkan 46 calon jemaah haji furoda (non-kuota) asal Indonesia mencuat ke publik.

Industri Sawit Kinclong, Dana Pungutan Ekspor Capai 69 Triliun
Indonesia
Industri Sawit Kinclong, Dana Pungutan Ekspor Capai 69 Triliun

Langkah hilirisasi, menurut Eddy, merupakan bukti industri kelapa sawit telah menjadi mesin penggerak perekonomian Indonesia.

Nasdem Minta Pemerintah dan DPR Sikapi Demo Mahasiswa dengan Bijak
Indonesia
Nasdem Minta Pemerintah dan DPR Sikapi Demo Mahasiswa dengan Bijak

Partai Nasdem mengajak DPR dan pemerintah menyikapi demonstrasi mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) secara bijak. Sebab, tuntutan BEM SI yang menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPR RI, Jakarta, hari ini merupakan keresahan dan aspirasi masyarakat seluruh Indonesia.

Gibran Jamu Pemain dan Ofisial Persis Solo di Loji Gandrung
Indonesia
Gibran Jamu Pemain dan Ofisial Persis Solo di Loji Gandrung

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo menjamu pemain dan ofisial Persis Solo di Rumah Dinas Wali Kota Loji Gandrung usai juara Liga 2, Sabtu (1/1).