KPK Masih Butuhkan Penyidik dari Polri dan Kejaksaan Gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku masih membutuhkan tenaga penyidik yang berasal dari Polri dan penuntut umum Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menjalankan tugas memberantas korupsi. Lembaga antirasuah merasa terbantu dengan adanya dukungan dari dua lembaga negara tersebut.

"Kami masih membutuhkan (penyidik) dari kepolisian dan (penuntut umum) kejaksaan, saya kira," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (12/9).

Febri menerangkan peranan KPK dalam menangani kasus rasuah mesti melibatkan penyidik dan penuntut umum dari berbagai unsur institusi, baik Polri, Kejaksaan, hingga pegawai negeri sipil (PNS).

"Kalau penuntut umum kan harus dari jaksa. Jadi dukungan dari kepolisian itu hal penting,"
Jelasnya.

Febri menambahkan pada tahun 2017, KPK telah menerima tujuh penyidik dari unsur Polri. Mereka harus mengikuti seleksi secara ketat agar bisa lolos menjadi penyidik di lembaga antirasuah.

Proses rekruitmen penyidik ini, kata Febri, disebut tidak mengenal kuota. Saat melakukan rekrutmen ada tes yang harus dilalui oleh mereka yang dikirim Mabes Polri lewat serangkaian standar kompetensi.

"Rekruitmen kita lakukan, kita minta ke Polri, jadi Polri mengirimkan sejumlah nama, lalu proses seleksi dilakukan," terang dia.

Rekruitmen penyidik KPK juga dilakukan secara internal melalui program alih tugas. Program tersebut dibuka selain untuk penyidik juga untuk sejumlah posisi lainnya.

Khusus penyidik, lanjut dia, pegawai KPK yang ingin mendaftar minimal sudah bertugas selama dua tahun di posisinya yang terakhir. Waktu dua tahun ini setidaknya menjadi pengalaman dasar bagi yang bersangkutan untuk mengikuti tes seleksi penyidik.

"Misalnya kalau ditempatkan di bagian penyelidikan, pengaduan masyarakat, gratifikasi, LHKPN atau bagian lainnya yang masih relevan, itu minimal dia sudah jalankan dua tahun," ucap Febri.

Lebih lanjut, Febri membeberkan ada rangkaian tes yang harus dilakukan dalam program alih daya ini, di antaranya tes potensi atau psikotes, kompetensi, bahasa Inggris, dan wawancara. Setelah proses tersebut dilalui dan dinyatakan lulus, maka mereka tak langsung bertugas, namun harus magang terlebih dahulu.

"Jadi penyidik di KPK memang tidak bisa menunjuk orang saja. Jadi ada proses seleksi berlapis yang dilakukan," pungkasnya. (Pon)

Baca juga berita terkait KPK dan Polri di: DPR Ancam Tahan Anggaran, Ini Reaksi KPK Dan Polri



Zaimul Haq Elfan Habib

LAINNYA DARI MERAH PUTIH