KPK Limpahkan Berkas Perkara Eks Petinggi Waskita Karya Gedung KPK. (Foto: MP/Dicke Pasetia)

MerahPutih.com - Mantan Direktur Operasi PT Waskita Karya (WSKT) Adi Wibowo segera disidang atas kasus dugaan korupsi pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Hal itu setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara Adi Wibowo ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta.

"Jaksa KPK Masmudi telah melimpahkan berkas perkara terdakwa Adi Wibowo ke Pengadilan Tipikor pada PN Pusat," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (24/5).

Baca Juga:

KPK Duga Pegawai BPK Jabar Terima Suap dari Banyak Pihak

Ali mengatakan, penahanan terdakwa Adi Wibowo sepenuhnya telah menjadi kewenangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Di mana, jaksa KPK tinggal menunggu penetapan majelis hakim yang akan memimpin dan waktu jadwal sidang perdana dari mantan Kepala Divisi (Kadiv) I Waskita Karya tersebut.

"Penetapan penunjukan majelis hakim berikut penetapan hari sidang pertama masih akan ditunggu oleh tim jaksa dari Kepaniteraan Pidana Khusus Pengadilan Tipikor," jelas Ali.

Adi Wibowo didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan mantan Direksi PT Waskita Karya Adi Wibowo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan kampus IPDN Gowa tahun anggaran 2011.

Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang menjerat mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal Kemendagri Dudy Jocom (DJ) dan Kepala Divisi Konstuksi VI PT Adhi Karya (AK) Dono Purwoko (DP).

Baca Juga:

KPK Amankan Dokumen Berkode Khusus Terkait Kasus Wali Kota Ambon

Adi Wibowo diduga melakukan pengaturan bagi calon pemenang lelang proyek gedung kampus IPDN Gowa, Sulawesi Selatan, dengan nilai kontrak sebesar Rp 125 miliar. Pengaturan dilakukan dengan meminta pihak kontraktor lain mengajukan penawaran di atas nilai proyek PT Waskita Karya.

Adi diduga juga menyusun dokumen kontraktor lain sedemikian rupa sehingga tidak memenuhi persyaratan dan mempermudah PT Waskita Karya.

Agar pembayaran bisa dilakukan 100 persen, Adi diduga memalsukan progres pekerjaan hingga mencapai 100 persen. Padahal fakta di lapangan hanya mencapai progres 70 persen serta adanya pencantuman perubahan besaran denda yang lebih ringan dalam kontrak pekerjaan.

Adi juga diduga menyetujui pemberian sejumlah uang maupun barang bagi PPK maupun pihak-pihak lain di Kemendagri. Akibat perbuatan Adi dan kawan-kawan, negara diduga mengalami kerugian sejumlah Rp 27 miliar dari nilai kontrak sebesar Rp 125 miliar. (Pon)

Baca Juga:

Kasus Korupsi Pupuk, KPK Tahan Eks Dirjen Kementan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Ultimatum Azis Syamsuddin
Indonesia
KPK Ultimatum Azis Syamsuddin

KPK mengultimatum Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin agar kooperatif menjalani proses hukum kasus dugaan suap penanganan perkara di Lampung Tengah.

Airlangga Dinilai Beri Harapan Semu soal 3 Manfaat JHT Cair di Usia 56 Tahun
Indonesia
Airlangga Dinilai Beri Harapan Semu soal 3 Manfaat JHT Cair di Usia 56 Tahun

"Itu justru mengaburkan substansi persoalan, dan memberikan harapan-harapan semu karena masih abu-abu, belum kelihatan, dan 'pemanis'," kata Presiden DPP Aspek Indonesia, Mirah Sumirah, saat dihubungi di Jakarta, Senin (21/2).

Komisi Eropa Nyatakan Ukraina sebagai Calon Anggota EU
Dunia
Komisi Eropa Nyatakan Ukraina sebagai Calon Anggota EU

Komisi Eropa menyatakan keputusan tersebut menjadi sebuah tonggak dalam perjalanan bekas republik Soviet itu menuju ekonomi maju di blok perdagangan terbesar di dunia.

Sudah Dapat Persetujuan, Jokowi Lantik Fadjroel Rachman dan Para Dubes RI
Indonesia
Sudah Dapat Persetujuan, Jokowi Lantik Fadjroel Rachman dan Para Dubes RI

Komisi I DPR RI sebelumnya menggelar uji kelayakan terhadap 33 calon Dubes RI pada 12-14 Juli 2021. Fit and proper test dilakukan dalam beberapa sesi.

Sebelum Presiden Jokowi Turun, Sistem Pajak Indonesia Bakal Berubah
Indonesia
Sebelum Presiden Jokowi Turun, Sistem Pajak Indonesia Bakal Berubah

Sebelum Presiden Jokowi Turun, Sistem Pajak Indonesia Bakal Berubah menjadi sistem core tax pada tahun 2023 segera dikeluarkan peraturannya

Pegiat Media Sosial Adam Deni Segera Diadili
Indonesia
Pegiat Media Sosial Adam Deni Segera Diadili

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri melimpahkan berkas perkara yang menjerat pegiat media sosial Adam Deni

Dinar Candy Tersangka Gegara Berbikini, Pengamat: Mau Ditaruh Dimana Muka Jokowi?
Indonesia
Dinar Candy Tersangka Gegara Berbikini, Pengamat: Mau Ditaruh Dimana Muka Jokowi?

Polisi sendiri telah menetapkan Dinar Candy sebagai tersangka

Antusiasme Tinggi, Dua Puluh Ribu Lebih Pedagang Pasar DKI Sudah Divaksin
Indonesia
Antusiasme Tinggi, Dua Puluh Ribu Lebih Pedagang Pasar DKI Sudah Divaksin

Kegiatan vaksinasi COVID-19 yang digelar di sejumlah pasar dalam pengelolaan Pasar Jaya hingga kini masih terus dilakukan.

Korlantas Polri: Tak Semua Polisi Bisa Lakukan Tilang ETLE Mobile
Indonesia
Korlantas Polri: Tak Semua Polisi Bisa Lakukan Tilang ETLE Mobile

Dirgakkum Korlantas Polri, Brigjen Aan Suhanan mengatakan tidak semua polisi bisa melakukan tilang tersebut.

Rencana Tata Ruang IKN Nusantara Sudah Final, Skala Detailnya 1 : 5.000
Indonesia
Rencana Tata Ruang IKN Nusantara Sudah Final, Skala Detailnya 1 : 5.000

BPN menyiapkan Rencana Tata Ruang IKN Nusantara dengan skala 1:25.000