KPK Limpahkan Berkas Penyidikan AKP Robin ke Pengadilan Tipikor Jakarta Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju digiring petugas untuk mengikuti konferensi pers usai menjalani pemeriksaan, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (22/4/2021). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

MerahPutih.com - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju dan Maskur Husain ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Dengan demikian, penyidik KPK asal Polri itu akan segera menjalani sidang kasus dugaan suap penanganan perkara yang menjerat Wali Kota Tanjungbalai, M. Syahrial.

Baca Juga

Eks Penyidik KPK Robin Akui Terima Uang Rp 500 Juta dari Walkot Cimahi

"Jaksa KPK Heradian Salipi (2/9) telah selesai melimpahkan berkas perkara terdakwa Stephanus Robin Pattuju dan terdakwa Markus Husein ke Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (3/9).

g  Sidang etik penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)
Sidang etik penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Ali mengatakan saat ini penahanan kedua terdakwa tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Tipikor Jakarta. KPK saat ini masih menunggu penetapan majelis hakim serta jadwal sidang perdana para terdakwa.

"Penahanan para Terdakwa telah sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat," ujarnya.

Dalam perkara ini, Robin diduga telah menerima suap sekitar Rp 1,3 miliar dari Walkot Tanjungbalai Syahrial.

Suap diberikan agar Robin bisa membantu supaya penyelidikan dugaan korupsi di Pemkot Tanjungbalai yang menjerat Syahrial tidak ditingkatkan ke tahap penyidikan oleh KPK. (Pon)

Baca Juga

KPK Dalami Sejumlah Pertemuan Walkot Tanjungbalai dengan Eks Penyidik Robin

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Lihat Pola Konsumsi Teranyar, BPS Lakukan Survei Biaya Hidup di 2022
Indonesia
Lihat Pola Konsumsi Teranyar, BPS Lakukan Survei Biaya Hidup di 2022

SBH 2022 akan mencakup SBH urban yang terdiri dari 90 kabupaten/kota dan rumah tangga per triwulan sebanyak 35.800.

KPK Bakal Konfirmasi Bukti Kasus Suap Laporan Keuangan Pemkab Bogor ke Ade Yasin
Indonesia
KPK Bakal Konfirmasi Bukti Kasus Suap Laporan Keuangan Pemkab Bogor ke Ade Yasin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bupati nonaktif Bogor, Ade Yasin bersama dua tersangka lain dalam penyidikan kasus pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tahun anggaran 2021.

KemenPAN RB Buka Formasi CPNS Disabilitas, Pelamar Wajib Kirim Video Keseharian
Indonesia
KemenPAN RB Buka Formasi CPNS Disabilitas, Pelamar Wajib Kirim Video Keseharian

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) membuka kebutuhan formasi bagi penyandang disabilitas dalam calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2021.

Pasar Kebanjiran Minyak Goreng dengan Harga Tinggi
Indonesia
Pasar Kebanjiran Minyak Goreng dengan Harga Tinggi

Setelah dicabutnya harga eceran tertinggi (HET) oleh pemerintah pada Rabu (16/3), minyak goreng kini membanjiri pasar.

Ajukan STRP untuk Dampingi Pasien Corona Ditolak, Ini Penjelasan Anak Buah Anies
Indonesia
Ajukan STRP untuk Dampingi Pasien Corona Ditolak, Ini Penjelasan Anak Buah Anies

"Jelas ditolak petugas, karena aplikasi JakEVO bukan untuk penanganan COVID-19," kata Rinaldi

Turun level 3, Pemda DIY Belum akan Selenggarakan PTM
Indonesia
Turun level 3, Pemda DIY Belum akan Selenggarakan PTM

Raja Yogyakarta ini baru akan mengizinkan PTM jika seluruh siswa sudah di vaksin sekurang-kurangnya dosis pertama.

Senator Aceh Minta Jokowi Lakukan Reshuffle Sejumlah Menteri
Indonesia
Senator Aceh Minta Jokowi Lakukan Reshuffle Sejumlah Menteri

Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi meminta Presiden Joko Widodo segera melakukan reshuffle sejumlah menteri yang tidak berhasil menangani COVID-19.

Kasasi Ditolak, Bentjok dan Heru Hidayat Tetap Divonis Seumur Hidup
Indonesia
Kasasi Ditolak, Bentjok dan Heru Hidayat Tetap Divonis Seumur Hidup

Benny Tjoktrosaputro dan Heru Hidayat tetap divonis seumur hidup. Mereka divonis terbukti merugikan keuangan negara sebesar Rp 16.807.283.375.000,00 triliun.

Anies Minta Karang Taruna Semakin Bermanfaat bagi Warga
Indonesia
Anies Minta Karang Taruna Semakin Bermanfaat bagi Warga

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri puncak Bulan Bhakti Karang Taruna sekaligus peringatan 61 tahun Karang Taruna di RPTRA Karang Anyar.

Wagub DKI: PTM Dimulai, Mulai Lagi Peningkatan Covid-nya
Indonesia
Wagub DKI: PTM Dimulai, Mulai Lagi Peningkatan Covid-nya

Sejauh ini PTM di DKI Jakarta berjalan dengan baik dan tidak ada kendala