KPK Limpahkan Berkas Eks Pejabat Adhi Karya ke Pengadilan Tipikor Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/HO-Humas KPK

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan atas nama terdakwa Dono Purwoko selaku mantan Kepala Divisi Konstruksi VI PT Adhi Karya (Persero) ke Pengadilan Tipikor Jakarta.

Dono merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan gedung IPDN Minahasa, Sulawesi Utara, pada Kemendagri tahun anggaran 2011.

Baca Juga:

Jadi Tersangka, Eks Bupati Tabanan Punya Harta Rp 15 Miliar

"Jaksa Ikhsan Fernandi Z telah melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan terdakwa Dono Purwoko ke Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (25/3).

Atas pelimpahan itu, penahanan terhadap Dono Purwoko beralih menjadi kewenangan pengadilan.

"Tim Jaksa akan menunggu penetapan penunjukan majelis hakim berikut penetapan hari sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan," tandas Ali.

Tim jaksa KPK pun menyiapkan dua dakwaan terhadap Dono Purwoko. Pertama, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP atau kedua, Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Dono Purwoko selaku Kepala Divisi Konstruksi VI PT Adhi Karya pada Rabu, 10 November 2021.

Dono merupakan tersangka korupsi pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Minahasa, Sulawesi Utara, pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun anggaran 2011. Ia telah ditetapkan tersangka pada 2018.

Dalam konstruksi perkara dijeaskan pada sekitar awal 2010, diadakan pertemuan terkait adanya rencana pengadaan dan pekerjaan pembangunan gedung kampus IPDN di beberapa lokasi di Indonesia. Salah satunya di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Kemendagri, perusahaan konsultan, dan perusahaan kontraktor yang salah satunya adalah PT Adhi Karya.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Antara/HO-Humas KPK)
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Antara/HO-Humas KPK)

Pertemuan lanjutan beberapa kali dilaksanakan di kantor PT Adhi Karya yang dihadiri oleh pihak PT Adhi Karya dan pihak Kemendagri untuk membahas lebih rinci terkait proses lelang.

Hasil dari pertemuan tersebut kemudian disepakati bahwa pengerjaan proyek pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kampus IPDN di Kabupaten Minahasa akan dilaksanakan oleh PT Adhi Karya, disertai adanya komitmen berupa pemberian sejumlah uang dalam bentuk fee proyek untuk pihak Kemendagri yang dimasukkan dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Kampus IPDN di Sulawesi Utara tahun anggaran 2011.

Pemberian fee tersebut diduga telah disetujui Dono Purwoko. Pemberian fee turut dicantumkan dalam surat penawaran PT Adhi Karya atas perintah Dono Purwoko.

Sekitar Desember 2011, Dono Purwoko diduga mengajukan pembayaran pelaksanaan pekerjaan mencapai 100 persen kepada PPK AKPA Setjen Kemendagri Dudy Jocom. Padahal, progres pekerjaan baru terlaksana 89 persen.

Ditindaklanjuti lagi oleh Dudy Jocom dengan memerintahkan Panitia Penerima Barang menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Pada kurun November 2011 hingga April 2012, Dono Purwoko diduga telah menyerahkan sejumlah uang dari PT Adhi Karya kepada Dudy Jocom sebagai imbalan fee atas dilaksanakannya proyek tersebut.

Akibat perbuatan Dono Purwoko dan kawan-kawan, negara diduga mengalami kerugian keuangan nergara sebesar Rp19,7 miliar dari kontrak proyek senilai Rp124 miliar. (Pon)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Konsumsi Vitamin C Berlebihan Tak Akan Rusak Ginjal

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Selama Sepekan, Merapi Belasan Kali Luncurkan Guguran Lava
Indonesia
Selama Sepekan, Merapi Belasan Kali Luncurkan Guguran Lava

Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengalami peningkatan aktivitas dalam beberapa pekan belakangan.

Indonesia Jadi Kontributor Utama Penerbitan Surat Utang Syariah di Pasar Dunia
Indonesia
Indonesia Jadi Kontributor Utama Penerbitan Surat Utang Syariah di Pasar Dunia

Pangsa pasar Indonesia mencapai 23,11 persen dari total penerbitan global sebesar USD 23,65 miliar.

 Lapas Anyar Dengan Penjagaan Super Maksimum Dibangun di Nusakambangan
Indonesia
Lapas Anyar Dengan Penjagaan Super Maksimum Dibangun di Nusakambangan

Telah terbangun Lapas Khusus Kelas IIA Karanganyar Nusakambangan dengan kategori supermaximum security sebagai tempat pembinaan bagi narapidana risiko tinggi.

 KPK Dalami 'Atasan' AKP Robin di Suap Penanganan Perkara Lewat Saksi Lain
Indonesia
KPK Dalami 'Atasan' AKP Robin di Suap Penanganan Perkara Lewat Saksi Lain

"KPK akan memanggil para saksi lain untuk mengonfirmasi keterangan tersebut pada persidangan berikutnya," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (13/10).

[HOAKS atau FAKTA]: Makan Makanan Yang Hangat Baik Bagi Jantung
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Makan Makanan Yang Hangat Baik Bagi Jantung

Faktor risiko jantung yang bisa, harus dihindari, dan dikontrol adalah Hipertensi (batasi asupan garam), diabetes mellitus.

11 Ruas Jalan Tol Baru Akan Tuntas Hingga Akhir 2021
Indonesia
11 Ruas Jalan Tol Baru Akan Tuntas Hingga Akhir 2021

Kementerian PUPR akan melaporkan terkait jadwal peresmian, ke pihak Sekretariat Presiden (Setpres) untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut mengenai waktu peresmian.

MAKI Minta KPK Usut Kasus Dugaan Korupsi Kapal Tongkang Rp 240 Miliar
Indonesia
MAKI Minta KPK Usut Kasus Dugaan Korupsi Kapal Tongkang Rp 240 Miliar

asyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) melaporkan perkara dugaan korupsi di BPD Kaltim-Kaltara senilai Rp 240 miliar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Jakarta Fair 2022 Sediakan Vaksin Booster, Simak Syarat-syaratnya
Indonesia
Jakarta Fair 2022 Sediakan Vaksin Booster, Simak Syarat-syaratnya

Lokasi kegiatan vaksinasi berada di area Hall B Jakarta Fair Kemayoran dan berlangsung selama tiga jam, mulai pukul 17.00 – 20.00 WIB.

DPR Minta Usulan Kapolri Soal WFH Cegah Macet Arus Balik untuk Ditindaklanjuti
Indonesia
DPR Minta Usulan Kapolri Soal WFH Cegah Macet Arus Balik untuk Ditindaklanjuti

Imbauan dan saran Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar instansi pemerintah dan swasta menerapkan Work From Home (WFH) setelah momen libur lebaran disambut baik politikus Senayan.

Legislator PKS Minta Pembahasan RUU IKN Ditunda
Indonesia
Legislator PKS Minta Pembahasan RUU IKN Ditunda

Pasalnya, keputusan pemindahan IKN yang tergesa-gesa dikhawatirkan membebani keuangan negara