KPK Limpahkan Barang Bukti dan Lima Tersangka Korupsi Proyek Waskita Karya Logo KPK. Foto: ANTARA

Merahputih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan barang bukti dan lima tersangka dalam kasus korupsi terkait pelaksanaan subkontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya ke penuntutan agar dapat segera disidangkan.

"Hari ini, setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P21) selanjutnya penyidik melaksanakan tahap II penyerahan tersangka dan barang bukti kepada JPU (Jaksa Penuntut Umum) dalam perkara dugaan korupsi terkait pelaksanaan subkontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (19/11).

Baca Juga

Tak Pakai Masker, Warga di Gresik Dihukum Gali Kuburan Jenazah COVID-19

Lima tersangka, yaitu mantan Kepala Divisi II PT Waskita Karya periode 2011-2013 Fathor Rachman (FR) dan mantan Kepala Proyek dan Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya Fakih Usman (FU).

Kemudian mantan Kepala Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya Desi Arryani (DSA), mantan Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya Jarot Subana (JS), dan mantan Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya periode 2010-2014 Yuly Ariandi Siregar (YAS).

Penahanan lima orang itu selanjutnya menjadi kewenangan JPU selama 20 hari terhitung sejak 19 November 2020 sampai dengan 8 Desember 2020. Adapun tempat penahanannya di rutan yang sama saat dilakukan penahanan pertama oleh penyidik.

"Dalam waktu 14 hari kerja, JPU akan menyusun surat dakwaan dan segera melimpahkannya ke Pengadilan Tipikor. Persidangan akan dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta," ucap Ali.

KPK
Logo KPK

Selain itu, selama proses penyidikan telah diperiksa 215 saksi untuk lima orang itu yang diantaranya sejumlah pejabat dari pihak internal di PT Waskita Karya dan pihak swasta.

Lima tersangka itu diduga secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi terkait pelaksanaan pekerjaan subkontraktor yang diduga fiktif pada pada proyek-proyek yang dikerjakan oleh Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya selama 2009 sampai dengan 2015.

Selama periode 2009-2015, setidaknya ada 41 kontrak pekerjaan subkontraktor fiktif pada 14 proyek yang dikerjakan oleh Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya.

Sedangkan perusahaan subkontraktor yang digunakan untuk melakukan pekerjaan fiktif tersebut adalah PT Safa Sejahtera Abadi, CV Dwiyasa Tri Mandiri, PT MER Engineering, dan PT Aryana Sejahtera.

Baca Juga

KPK Tetap Usut Kasus Korupsi Meski Jakarta Terapkan PSBB

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) total kerugian keuangan negara yang timbul dari kegiatan pelaksanaan pekerjaan subkontraktor yang diduga fiktif tersebut sejumlah Rp202 miliar.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tim DVI Masih Lakukan Identifikasi Pada Jasad Korban Kebakaran Lapas Tangerang
Indonesia
Tim DVI Masih Lakukan Identifikasi Pada Jasad Korban Kebakaran Lapas Tangerang

Korban luka akibat insiden kebakaran yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Tangerang bertambah sebanyak dua orang. Tambahan dua korban itu sebelumnya telah mendapat perawatan di Poliklinik Lapas Kelas 1 Tangerang.

Surabaya Masuk PPKM Level 1
Indonesia
Surabaya Masuk PPKM Level 1

Kota Surabaya satu di antara lima daerah di Jawa Timur masuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1.

Kawasan Padat Penduduk Mangga Dua Selatan Nyaris Nihil Kasus COVID-19
Indonesia
Kawasan Padat Penduduk Mangga Dua Selatan Nyaris Nihil Kasus COVID-19

Penyebaran COVID-19 kawasan Jakarta Pusat dinilai lebih terkendali. Penurunan pun terjadi di kawasan yang sebelumnya zona merah seperti RW 04, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar.

Edukasi COVID-19 ke Warga, Pemkot Jakpus Gandeng NU dan MUI
Indonesia
Edukasi COVID-19 ke Warga, Pemkot Jakpus Gandeng NU dan MUI

Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat menggandeng NU, MUI, dan DMI dalam mengedukasi ke masyarakat soal pencegahan penyebaran COVID-19.

Polisi Tangkap Direktur TV Swasta Terkait Kasus Dugaan Hoaks
Indonesia
Polisi Tangkap Direktur TV Swasta Terkait Kasus Dugaan Hoaks

Dalam penangkapan itu, 2 orang lainnya turut diciduk oleh aparat polisi

 Harta Rata-rata Anggota DPR Rp 23 Miliar, Anggota DPRD Rp 14 Miliar
Indonesia
Harta Rata-rata Anggota DPR Rp 23 Miliar, Anggota DPRD Rp 14 Miliar

Tercatat hanya 58 persen wakil rakyat di Senayan yang patuh serahkan LHKPN ke KPK. Pada tanggal 6 September 2021 anggota DPR RI dari kewajiban laporan 569 sudah melaporkan diri 330 dan belum melaporkan 239.

Cak Imin Desak Pemerintah Lebih Gesit Deteksi Varian Baru Virus Corona
Indonesia
Cak Imin Desak Pemerintah Lebih Gesit Deteksi Varian Baru Virus Corona

Ketua Tim Pengawas Penanggulangan Bencana COVID-19 DPR ini mengusulkan pengetatan lebih optimal utamanya bagi WNA dan WNI yang tiba dari negara berpotensi tinggi tularkan COVID varian baru.

DPR Minta Polisi Usut Tuntas Pihak Penyebar Sertifikat Vaksin COVID-19 Jokowi di Internet
Indonesia
DPR Minta Polisi Usut Tuntas Pihak Penyebar Sertifikat Vaksin COVID-19 Jokowi di Internet

Polisi diminta segera mengusut tuntas pihak-pihak yang mencoba mencuri dan menyebarkan informasi terkait dugaan sertifikat vaksin COVID-19 milik Presiden Jokowi (Jokowi) yang bocor di internet.

Hari Ini Hasil PPDB Zonasi SMA Banten Diumumkan, Peserta Diminta Cek
Indonesia
Hari Ini Hasil PPDB Zonasi SMA Banten Diumumkan, Peserta Diminta Cek

Pengumuman hasil seleksi dapat dilihat secara online melalui laman ppdbmandiri.bantenprov.go.id/. Untuk mengeceknya, Calon Peserta Didik baru (CPDB) hanya perlu memasukkan NISN dan password.

Kader PDIP Berhak Dukung Ganjar Meski Tidak Direstui Megawati
Indonesia
Kader PDIP Berhak Dukung Ganjar Meski Tidak Direstui Megawati

"Selama belum ada keputusan partai terhadap nama calon tertentu, tentu belum ada kewajiban anggota untuk hanya mendukung satu nama saja," ujar Ray