KPK Larang Warga DKI Pilih DPRD Petahana, Caleg PDIP Minta Maaf Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. MP/Asropih

MerahPutih.com - Caleg Petahana DPRD DKI PDIP Gembong Warsono memilih tak mau berkomentar menanggapi pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengimbau warga Jakarta agar tidak memilih calon petahana anggota DPRD DKI.

Pasalnya, dari total 106 legislator ibu kota tak satu pun melaporkan harta kekayaannya di periode 2018 ke lembaga antirasuah.

"Mohon maaf. Saya gak komen mas (soal LHKPN ini)," kata Gembong Warsono saat dikonfirmasi MerahPutih.com, Kamis (31/1).

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta itu menambahkan hanya mau berkomentar bila ditanyakan isu lain terkait Jakarta, selain soal kepatuhan LHKPN anggota dewan.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau kepada warga DKI Jakarta agar tidak memilih calon petahana anggota DPRD DKI Jakarta.

Laode KPK
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (Ant/Dhemas Re)

Menurut Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, dari total 106 legislator ibu kota tak satu pun Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di periode 2018 ke lembaga antirasuah.

"Oleh karena itu kita mengimbau dan saya pikir masyarakat Jakarta berhak untuk mendapatkan wakil yang lebih baik," ujar Laode M Syarif di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (29/1) kemarin.

Ia pun menyayangkan perilaku wakil rakyat Jakarta yang masih malas melaporkan harta kekayaannya. Seharusnya, kata Laode, anggota DPRD DKI bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah lain.

"Masa Jakarta gitu loh, Jakarta yang betul-betul barometer Indonesia tak satu pun melaporkan LHKPN. Ini provinsi DPRD Jakarta, pusat, masa sama dengan yang lain-lain harusnya kan Jakarta itu jauh lebih baik," ujarnya. (Asp)


Tags Artikel Ini

Wisnu Cipto

LAINNYA DARI MERAH PUTIH