KPK Langsung Bereaksi Usai Vonis Gubernur Sulsel Lebih Rendah dari Tuntutan Arsip - Tersangka Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (19/3/2021). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/aww.

MerahPutih.com - Gubernur Sulawesi Selatan non-aktif Nurdin Abdullah harus menerima kenyataan saat hakim menjatuhkan vonis penjara selama lima tahun.

Namun, Nurdin mesti "bersyukur" karena vonis ini sejatinya lebih rendah dari tuntutan jaksa yang mencapai 6 tahun.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung bereaksi dengan adanya putusan itu.

Baca Juga:

Tatapan Kosong Gubernur Sulsel Nonaktif Nurdin Abdullah setelah Divonis 5 Tahun Penjara

"Kami akan pelajari secara utuh seluruh pertimbangan majelis hakim," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (30/11).

Setelah itu, KPK akan menentukan sikap apakah menerima atau mengajukan upaya hukum banding.

"Saat ini tim jaksa menyatakan pikir-pikir dalam waktu 7 hari ke depan setelah putusan dibacakan. Kemudian setelahnya kami segera tentukan sikap atas putusan dimaksud," kata Ali.

Seperti diketahui, majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan pidana 5 tahun penjara denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah.

Nurdin terbukti menerima suap dan gratifikasi terkait sejumlah proyek di lingkungan Pemprov Sulsel.

Baca Juga:

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Dituntut 6 Tahun Bui

Nurdin juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 2,18 miliar dan SGD 350 ribu.

Jika dalam jangka waktu satu bulan setelah vonis berkekuatan hukum tetap tidak dibayar, maka harta benda Nurdin akan disita dan dilelang untuk menutupi kewajiban uang pengganti tersebut.

Bila harta benda Nurdin tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana selama 10 bulan.

Tak hanya itu, hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik atau hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama tiga tahun setelah ia selesai menjalani pidana pokok.

Nurdin dinyatakan terbukti bersalah menerima suap dan gratifikasi bersama-sama dengan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Edy Rahmat, terkait sejumlah proyek di Sulawesi Selatan. (Knu)

Baca Juga:

KPK Siap Hadirkan 30 Saksi di Lanjutan Sidang Nurdin Abdullah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Beri Tabungan ke Ghifari yang Orang Tuanya Meninggal Akibat COVID-19
Indonesia
Jokowi Beri Tabungan ke Ghifari yang Orang Tuanya Meninggal Akibat COVID-19

Bude Ghifari, Eni Sulistiyowati mengaku sangat berterima kasih dengan pemberian bantuan tabungan pendidikan

Pendaftaran Diperpanjang, 35 Formasi CPNS Pemprov Jateng Nihil Peminat
Indonesia
Pendaftaran Diperpanjang, 35 Formasi CPNS Pemprov Jateng Nihil Peminat

Sebanyak 35 formasi lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pekerja Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah nihil yang mendaftar.

Rangkaian Kereta Terakhir LRT Jabodebek Uji Beban di Atas Lintasan
Indonesia
Rangkaian Kereta Terakhir LRT Jabodebek Uji Beban di Atas Lintasan

Rangkaian kereta atau trainset terakhir dari LRT Jabodebek telah tiba di Stasiun Harjamukti, Cibubur, Jawa Barat, pada Minggu (17/10).

Penanganan Pandemi COVID-19 Butuh Sila Kedua Pancasila
Indonesia
Penanganan Pandemi COVID-19 Butuh Sila Kedua Pancasila

Penanganan pandemi COVID-19 membutuhkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Gempa Magnitudo 6,2 Guncang Sulut
Indonesia
Gempa Magnitudo 6,2 Guncang Sulut

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan selama Januari sampai dengan Juni 2021, telah terjadi 4.701 kali gempa bumi di wilayah Tanah Air.

DKI Targetkan 1 Juta Anak 6-11 Tahun Divaksin COVID-19, Waktunya Tunggu Kemenkes
Indonesia
DKI Targetkan 1 Juta Anak 6-11 Tahun Divaksin COVID-19, Waktunya Tunggu Kemenkes

Dinkes DKI masih melakukan persiapan pendataan anak penerima vaksin.

Kader Gerindra Cari Kesempatan Baik Laporkan Dinamika Partai ke Prabowo
Indonesia
Demokrat Kubu Moeldoko Bakal Beberkan Nama Pengurus, Termasuk Nazaruddin?
Indonesia
Demokrat Kubu Moeldoko Bakal Beberkan Nama Pengurus, Termasuk Nazaruddin?

Partai Demokrat (PD) kubu Moeldoko belum mengumumkan secara resmi nama-nama kepengurusannya.

Respons KPK Bakal Digugat MAKI Soal Kasus BLBI
Indonesia
Jakarta PPKM Level 1, Mal Dibuka Kapasitas 100 Persen Sampai Jam 10 Malam
Indonesia
Jakarta PPKM Level 1, Mal Dibuka Kapasitas 100 Persen Sampai Jam 10 Malam

Pemprov DKI Jakarta melonggarkan sejumlah sektor seiring dengan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1.