KPK Kumpulkan 7 Kepala Daerah di Solo Raya, Ingatkan soal Tindak Pidana Korupsi Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mendapatkan cindramata dari Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, Selasa (23/3). (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumpulkan tujuh kepala daerah di Solo Raya di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa (23/3).

Ketujuh kepala daerah tersebut, yakni Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, Bupati Karanganyar Juliyatmono, Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati, Bupati Klaten Sri Mulyani, Bupati Boyolali Said Hidayat, dan Bupati Sukoharjo Etik Suryani.

Baca Juga

KPK Periksa Suami Terduga Korupsi Lahan DP Nol Rupiah

Para Bupati serta Wali Kota tersebut mengikuti rapat koordinasi (rakor) supervisi pencegahan, yang dipimpin Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata.

“KPK mendorong tata kelola di pemerintah daerah terutama di bidang perencanaan dan anggaran, bidang pengadaan barang dan jasa, manajemen dan pengawasan ASN serta lainnya agar lebih baik," ujar Alexander

Alexander menilai selama ini titik lemah yang berpotensi untuk munculnya tindak pidana korupsi adalah terkait pengadaan barang dan pengawasan ASN. Terkait pengawasan tersebut KPK memiliki sarana untuk memonitor kepala daerah, yakni melalui Monitoring Center for Prevention (MPC).

"Jika MPC tinggi maka sistem yang dijalankan pemda juga kuat. Sehingga diharapkan semakin rendah kemungkinan munculnya tindak pidana korupsi," kata dia.

Tujuh bupati Soloraya mendapatkan sosialisasi dari KPK. (MP/Ismail)
Tujuh bupati Soloraya mendapatkan sosialisasi dari KPK. (MP/Ismail)

Ia menegaskan jika nilai MP tinggi, maka artinya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemda juga tinggi. Bagi pemda yang memiliki rating MPC tinggi akan mendapatkan intensif.

"Mulai tahun 2020 lalu kami mendorong Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar kalau capaian MPC diatas 80, maka pemda yang bersangkutan bisa mendapatkan insentif,” ucapnya.

Di Solo Raya sendiri, lanjutnya, Kabupaten Boyolali memiliki MPC tertinggi dibandingkan enam wilayah tetangganya. Bahkan, tiga tahun terakhir, kota susu tersebut mendapat penghargaan dari KPK karena capaian MPC-nya masuk 10 besar.

“Makanya saya tadi bilang kepada yang lain, belajar dong dengan Boyolali. Apa yang mereka lakukan sampai MPC tinggi

Sementara itu, terkait MPC Kota Solo, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka mengakui jika peringkat Solo masih rendah dengan poin 71,1. Ia akan memperbaikinya agar MPC naik.

"OPD juga sudah dipanggil dan dibimbing oleh KPK. Kami akan perbaiki lagi kinerja Pemkot Solo," tandasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga

KPK Periksa Wagub Terkait Suap Gubernur Sulsel

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menilik Peran Diaspora Indonesia Dalam 'Pertarungan' Joe Biden-Donald Trump
Indonesia
Politisi DKI Minta Pemprov Evaluasi Penanggulangan Banjir
Indonesia
Politisi DKI Minta Pemprov Evaluasi Penanggulangan Banjir

Data Pemprov untuk waktu surut, berturut-turut adalah 6 hari (2002), 10 hari (2007), 7 hari (2013), 7 hari (2015), 4 hari (2020), dan 1 hari (2021).

Update COVID-19 Nasional Rabu (5/8): Pasien Positif Bertambah 1.815 Kasus
Indonesia
Update COVID-19 Nasional Rabu (5/8): Pasien Positif Bertambah 1.815 Kasus

Pemerintah juga melaporkan pada hari ini dipantau 94.593 kasus suspek

Pasca-pengeboman di Makassar, DKI Tingkatkan Keamanan Gereja Jelang Paskah
Indonesia
Pasca-pengeboman di Makassar, DKI Tingkatkan Keamanan Gereja Jelang Paskah

Pemprov DKI Jakarta mengaku akan melakukan peningkatan keamanan di gereja-gereja ibu kota menjelang perayaan Paskah yang jatuh pada Jumat, 2 April 2021 mendatang.

Eks Bos KPK Pimpin Pencarian Calon Anggota Ombudsman 2021-2026
Indonesia
Eks Bos KPK Pimpin Pencarian Calon Anggota Ombudsman 2021-2026

Ombudsman sendiri bergerak dalam ruang lingkup layanan publik berdasarkan UU layanan publik

Kepuasan Kinerja Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin Jomplang
Indonesia
Kepuasan Kinerja Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin Jomplang

Mayoritas publik mengaku puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu terungkap dalam salah satu temuan survei Lembaga Survei Indonesia (LSI).

Sebelum Larangan Mudik, Ribuan Penumpang Booking Tiket Kereta Api
Indonesia
Sebelum Larangan Mudik, Ribuan Penumpang Booking Tiket Kereta Api

Manager Humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta, Supriyanto mengatakan, jelang mudik Lebaran atau sebelum tanggal 6 Mei yang booking tiket kereta di KAI Daop 6 Yogyakarta belum begitu banyak. Rata-rata masih 2.000 per hari untuk hari Senin-Jumat.

KPK Janji Sampaikan Modus Dugaan Korupsi Menteri Edhy Prabowo
Indonesia
KPK Janji Sampaikan Modus Dugaan Korupsi Menteri Edhy Prabowo

Politikus Gerindra tersebut ditangkap dalam dugaan korupsi proyek ekspor benih lobster atau benur

Soal Kisruh Partai Demokrat, SBY Diminta Tak Keluarkan Tudingan ke Pihak Luar
Indonesia
Soal Kisruh Partai Demokrat, SBY Diminta Tak Keluarkan Tudingan ke Pihak Luar

“SBY seyogyanya batasi evaluasinya dalam bingkai konflik internal elit Partai Demokrat saja,” kata Hikam

Periksa Daning Saraswati, KPK Dalami Jatah Bansos PT Rajawali Parama Indonesia
Indonesia
Periksa Daning Saraswati, KPK Dalami Jatah Bansos PT Rajawali Parama Indonesia

KPK mendalami penunjukan PT Rajawali Parama Indonesia (RPI) yang kebagian jatah pengadaan bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek.