KPK Kukuhkan 78 Penyelidik dan 112 Penyidik, Firli: Peralihan Status Jangan Jadi Hambatan Ketua KPK Firli Bahuri (Humas KPK)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar Upacara Pengukuhan dan Pengambilan Sumpah Penyelidik dan Penyidik KPK di Aula Gedung Juang Merah Putih, Selasa (3/8). Pengukuhan dilakukan kepada sejumlah 78 penyelidik dan 112 penyidik yang bertugas pada Kedeputian Bidang Penindakan dan Eksekusi.

Pengukuhan dilakukan oleh Ketua KPK Firli Bahuri dengan Saksi oleh Sekretaris Jenderal KPK Cahya H. Harefa selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Karyoto Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi.

Baca Juga

KPK Dalami Mark Up Harga Tanah di Munjul Lewat Direktur Sarana Jaya

Pengukuhan dan pengambilan sumpah kembali ini merupakan konsekuensi peralihan pegawai KPK yang kini telah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Firli berharap peralihan status tersebut tidak mempengaruhi semangat pegawai KPK dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi.

“Peralihan status Pegawai KPK menjadi ASN jangan menjadi hambatan untuk melakukan pemberantasan korupsi. Rakyat mengharapkan Anda semua mampu melaksanakan tugas pokok KPK tanpa terpengaruh kekuasaan apapun. Baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif,” kata Firli.

Ketua KPK, Firli Bahuri. ANTARA/HO-Humas KPK
Ketua KPK, Firli Bahuri. ANTARA/HO-Humas KPK

Upacara yang berlangsung secara daring dan luring ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 secara ketat. Tercatat 50 orang penyidik dan penyelidik mengikutinya secara langsung di lokasi dan 140 pegawai lainnya mengikuti secara daring.

Firli menaruh harapan besar di pundak para pegawai KPK. Dia menuturkan, meski dengan jumlah SDM yang terbatas, namun diharapkan tetap mampu memberikan daya upayanya untuk memberantas korupsi.

Para penyelidik dan penyidik yang hari ini dilantik juga diingatkan kembali oleh Firli, bahwa keberadaan KPK adalah untuk mewujudkan Tujuan Nasional bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

Baca Juga

KPK Temukan Dokumen Pencairan Dana Tanah di Munjul Senilai Rp 1,8 Triliun

Jenderal bintang tiga ini mengatakan, rakyat telah memberikan mandat kepada KPK untuk memberantas korupsi. Korupsi, kata Firli, bukan sekadar kejahatan luar biasa yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, namun korupsi juga bisa menggagalkan tujuan negara yang kita cita-citakan.

“Pimpinan boleh saja silih berganti, tetapi yang pasti tugas pemberantasan korupsi tidak pernah berganti. Undang-undang boleh saja berubah, tetapi tugas pokok KPK jangan pernah terdegradasi,” pungkas Firli. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ketua DPRD Jakarta Klaim Tunjangan Naik Buat Bantu Rakyat
Indonesia
Ketua DPRD Jakarta Klaim Tunjangan Naik Buat Bantu Rakyat

Bila dihitung, satu anggota DPRD mengantongi uang sebesar Rp 1,67 miliar per tahun atau Rp 139 juta per bulan.

Rakernas II PDIP Bakal Hasilkan Rekomendasi Eksternal
Indonesia
Rakernas II PDIP Bakal Hasilkan Rekomendasi Eksternal

Saat pelaksanaan Rakernas II di Bali pada 2018, secara tiba-tiba Megawati mengumumkan Jokowi untuk maju lagi sebagai capres.

Pegawai KPK Gagal TWK Ditawari Bekerja di BUMN, Novel Baswedan: Penghinaan
Indonesia
Pegawai KPK Gagal TWK Ditawari Bekerja di BUMN, Novel Baswedan: Penghinaan

"Beberapa kawan-kawan dihubungi oleh insan KPK yang diyakini dengan pengetahuan Pimpinan KPK diminta untuk menandatangani dua lembar surat. Yaitu permohonan pengunduran diri dan permohonan agar disalurkan ke BUMN. Bagi kami itu adalah suatu penghinaan," kata Novel kepada wartawan, Selasa (14/9).

 Kejagung Tahan Mantan Petinggi Garuda Indonesia
Indonesia
Kejagung Tahan Mantan Petinggi Garuda Indonesia

Kejaksaan Agung melakukan penahanan Tersangka AB sesuai dengan Surat Perintah Penahanan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: PRINT-10/F.2/Fd.2/03/2022 tanggal 10 Maret 2022.

Viral Limbah Antigen Kotori Selat Bali, Pimpinan DPR Duga Sengaja Ada yang Membuang
Indonesia
Viral Limbah Antigen Kotori Selat Bali, Pimpinan DPR Duga Sengaja Ada yang Membuang

Penindakan itu dapat ditempuh melalui penangguhan atau pencabutan izin operasional fasilitas layanan kesehatan

PPKM Level 3 Nataru Batal, Warga Jangan Paksakan Berlibur
Indonesia
PPKM Level 3 Nataru Batal, Warga Jangan Paksakan Berlibur

Jangan menjustifikasi bahwa kekebalan sudah kuat dan tahan terhadap COVID-19 karena sudah divaksin.

Hingga Sabtu (25/6), Sebanyak 49,9 Juta Penduduk Indonesia Telah Divaksin Booster
Indonesia
Hingga Sabtu (25/6), Sebanyak 49,9 Juta Penduduk Indonesia Telah Divaksin Booster

Pemerintah terus mengupayakan pemenuhan vaksinasi nasional penguat atau booster bagi seluruh masyarakat.

Polisi Bakal Periksa Sekjen MPN Pemuda Pancasila
Indonesia
Polisi Bakal Periksa Sekjen MPN Pemuda Pancasila

Kasus ini berawal pada 25 November lalu

Ingat! Dilarang Nobar Liga 1
Indonesia
Ingat! Dilarang Nobar Liga 1

Para suporter diingatkan tidak membuat acara yang melanggar kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan berdampak negatif pada tim kesayangan mereka.

Korban Pinjol Banyak DM ke Instagram, Gibran: Saya Sudah Sebar Call Center Polisi
Indonesia
Korban Pinjol Banyak DM ke Instagram, Gibran: Saya Sudah Sebar Call Center Polisi

Pemerintah Kota Solo, Jawa Tengah menerima banyak aduan terkait maraknya pinjaman online ilegal.