KPK Korek Sekda Medan Cari Bukti Suap Wali Kota Tengku Dzulmi Eldin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin, Kamis (17/10) dini hari. Foto: MP/Ponco

MerahPutih.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekertaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Medan Wiriya Al Rahman dalam kasus dugaan suap proyek dan promosi jabatan di Pemkot Medan.

Wiriya akan diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Wali Kota nonaktif Medan, Tengku Dzulmi Eldin (TDE).

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka TDE," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (29/10).

Tim penyidik KPK juga akan memeriksa Staf Subag Protokoler Pemkot Medan Uli Arta Simanjuntak, ajudan Wali Kota Medan Muhamad Arbi Utama, dua orang Honorer Protokoler Pemkot Medan Sultan Sholahudin dan M Taufik Rizal, serta Honorer Staf Wali Kota Medan Eghi Dhefara Harefa.

"Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka yang sama, TDE," ujar Febri.

Jubir KPK Febri Diansyah ungkap pihaknya sita dokumen di Pemkot Medan
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (MP/Ponco Sulaksono)

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Wali Kota nonaktif Medan Tengku Dzulmi Eldin (TDE) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait dengan proyek dan jabatan di lingkungan pemerintahan Kota Medan tahun anggaran 2019.

Selain Dzulmi, KPK juga menjerat dua orang lainnya, yakni Kadis PUPR Kota Medan Isa Ansyari (IAN) dan Kabag Protokoler Kota Medan, Syamsul Fitri Siregar (SFI).

Dzulmi diduga menerima suap untuk menutupi ekses perjalanan dinas wali kota ke Jepang. Dalam perjalanan dinas, Dzulmi membawa serta keluarga dan beberapa kepala dinas. Dzulmi dan keluarganya memperpanjang waktu tinggal di Jepang selama tiga hari di luar waktu perjalanan dinas.

Baca Juga:

KPK Sita Mobil dan Dokumen Pelesiran Wali Kota Medan ke Jepang

Akibat keikutsertaan pihak-pihak yang tidak berkepentingan, terdapat pengeluaran perjalanan dinas Wali Kota yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bisa dibayarkan dengan dana APBD.

Pihak travel kemudian menagih sejumlah pembayaran tersebut kepada Dzulmi. Dzulmi kemudian bertemu dengan Syamsul dan memerintahkannya untuk mencari dana dan menutupi ekses perjalanan ke Jepang tersebut dengan nilai sekitar Rp 800 juta.

Syamsul kemudian membuat daftar target kepala-kepala dinas yang akan dimintakan dana, termasuk diantaranya adalah kadis-kadis yang ikut berangkat ke Jepang dan Isa meskipun tidak ikut berangkat ke Jepang. (Pon)

Baca Juga:

Ruangan Wali Kota Medan Dijaga Ketat, Pintunya Diganjal Sapu Merah Jambu

Kredit : ponco

Tags Artikel Ini

Wisnu Cipto

LAINNYA DARI MERAH PUTIH