KPK Konfrontir Aktor Rudy Wahab Soal Akta Tanah Kasus Eks Bupati Bogor Rachmat Yasin Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa aktor senior Rudy Wahab. Pemeran film laga Tutur Tinular itu diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap dan gratifikasi mantan Bupati Bogor, Rachmat Yasin.

Dalam pemeriksaan kali ini, Rudy mengaku hanya mencocokkan keterangannya dengan pernyataan dua saksi lain yang juga diperiksa tim penyidik KPK hari ini.

"Jadi mencocokkan semua hasil penyidikan. Terakhir keterangan terakhir saya, Adi Lesmana, dan Hendra itu dicocokkan. Tadinya kan ada kejanggalan, nah itu kan sama-sama ditanyain," kata Rudy di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (12/11).

Baca Juga

Polri dan Kejagung Tak Gubris Permintaan KPK Kirim Berkas Skandal Djoko Tjandra

Rudy mengungkapkan, kejanggalan yang dimaksud adalah seputar proses penandatanganan akta tanah.

"Masalah proses penandatanganan akta-akta di kantor kecamatan atau di kantor Adi Lesmana, saya sampaikan semuanya di kantornya Adi Lesmana," ujarnya.

Atas kejanggalan itu, Rudy sempat meminta tim penyidik turut menghadirkan dua saksi lain, yakni Lesmana selaku pengelola pesantren dan Muhamad Suhendra dari unsur swasta.

"Ya selama ini keterangan saya jadi patokan, saya bilang panggil aja keduanya, konfrontir, jadi jelas. Kalau tanya satu-satu enggak tuntas," katanya.

Rudy pun mengungkapkan, penyidik akan melakukan penyitaan lahan pekan depan. Ia diminta hadir dalam proses tersebut.

"Rencana minggu depan ada penyitaan lahan dan saya lagi harus ikut turun. Lahan fisik, kan itu akta juga, kemarin kan sudah sempat dipatok, sekarang proses penyitaan," imbuhnya.

KPK pada Senin (9/11) juga telah memeriksa Rudy sebagai saksi. Saat itu, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengungkap, tim penyidik mengonfirmasi pengetahuan Rudy mengangkut hibah tanah yang diterima Rachmat Yasin.

"Rudy Wahab (Wiraswasta) didalami pengetahuannya terkait gratifikasi dalam bentuk hibah tanah kepada tersangka RY (Rachmat Yasin), termasuk bagaimana proses pemberian hibah tersebut," kata Ali.

KPK telah menetapkan Rachmat sebagai tersangka pada 25 Juni 2019 dan melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan pada 13 Agustus 2020.

Rachmat diduga meminta, menerima atau memotong pembayaran dari beberapa SKPD sebesar Rp8,93 miliar.

Uang tersebut diduga digunakan untuk biaya operasional bupati serta kebutuhan kampanye pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif yang diselenggarakan pada 2013 dan 2014.

Selain itu, Rachmat juga diduga menerima gratifikasi, yaitu berupa tanah seluas 20 hektare di Jonggol, Kabupaten Bogor, guna memperlancar perizinan lokasi pendirian pondok pesantren dan Kota Santri

Ia turut diduga menerima gratifikasi berupa mobil Toyota Vellfire senilai Rp825 juta dari pengusaha.

Baca Juga

KPK Dalami Munculnya Nama BG hingga Pramono Anung dalam Sidang Nurhadi

Gratifikasi tersebut diduga berhubungan dengan jabatan tersangka dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya serta tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja.

Rachmat disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tahun 2021 Diharapkan Jadi Tonggak Bebaskan Indonesia dari Diskriminasi
Indonesia
Tahun 2021 Diharapkan Jadi Tonggak Bebaskan Indonesia dari Diskriminasi

Pengamat politik Ray Rangkuti mengatakan, tahun ini juga diharapkan menjadi tonggak untuk membebaskan Indonesia dari segala bentuk diskriminasi atas nama apapun.

Dewas KPK Sebut Laporan Novel Soal Pelanggaran Etik Lili Pintauli Masih Sumir
Indonesia
Dewas KPK Sebut Laporan Novel Soal Pelanggaran Etik Lili Pintauli Masih Sumir

Dewas KPK mengaku telah menerima laporan terkait dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua Lili Pintauli Siregar.

Kubu Moeldoko Diyakini 'Bedol Desa' Gabung Partai Lain
Indonesia
Kubu Moeldoko Diyakini 'Bedol Desa' Gabung Partai Lain

Kubu Moeldoko dimungkinkan bergabung dengan partai politik lain, setelah Kemenkumham menolak Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang.

Bareskrim Polri Pastikan Muhammad Kece tak Alami Gangguan Jiwa
Indonesia
Bareskrim Polri Pastikan Muhammad Kece tak Alami Gangguan Jiwa

Polri menyatakan tersangka Muhammad Kece normal ketika menjalani pemeriksaan. Sehingga, penyidik merasa tidak perlu melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap yang bersangkutan.

[Hoaks atau Fakta]: Berperang dengan Palestina,Warga Israel Bakar Bendera Negaranya
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Berperang dengan Palestina,Warga Israel Bakar Bendera Negaranya

Dalam video yang berdurasi 1 menit, orang-orang Yahudi tersebut membakar bendera Israel sambil mengucap dengan bahasa Ibrani.

Ini Instruksi Mendagri, Berlaku hingga 6 September 2021 Terkait PPKM
Indonesia
Ini Instruksi Mendagri, Berlaku hingga 6 September 2021 Terkait PPKM

Pada instruksi pertama untuk gubernur di Jawa-Bali, mengatur sejumlah daerah yakni kabupaten dan kota dengan zona level 4, 3 dan 2.

Nekat Merokok di Kawasan Malioboro Siap-siap Didenda Rp7,5 Juta
Indonesia
Nekat Merokok di Kawasan Malioboro Siap-siap Didenda Rp7,5 Juta

Pengunjung yang nekat melanggar ketentuan ini terancam didenda maksimal hingga Rp7,5 juta

Polda Metro Musnahkan Ratusan Kilogram Narkotika Yang Diungkap Selama Pandemi
Indonesia
Polda Metro Musnahkan Ratusan Kilogram Narkotika Yang Diungkap Selama Pandemi

Ada sembilan kasus dan tersangka diamankan 24 orang, barang bukti diamankan sabu 217,44 kg, ganja 801,48 kg, ekstasi 18.000 butir, tembakau gorila 1,37 kg.

Dua Kali Tak Hadir, Polisi Bisa Jemput Paksa Rizieq
Indonesia
Dua Kali Tak Hadir, Polisi Bisa Jemput Paksa Rizieq

Polisi akan menjemput paksa Rizieq Shihab jika ia tidak memenuhi pemanggilan kedua terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan.

Balik Kandang M Luthfi Mendag Era SBY
Indonesia
Balik Kandang M Luthfi Mendag Era SBY

Pada tahun 2005, ia diangkat oleh Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indonesia termuda sebelum jadi Mendag.