Suap Meikarta
KPK Konfirmasi Pertemuan Soni Sumarsono dengan Pemkab Bekasi Terkait Perizinan Meikarta Dirjen Otda Kemdagri Soni Sumarsono (Foto: MP/John Abimanyu)

MerahPutih.Com - Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengkonfirmasi adanya pertemuan terkait perizinan proyek Meikarta.

Soni Sumarsono diperiksa sebagai saksi disampaikan Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

"Jadi, sejauh mana pengetahuan dari Dirjen Otda pada saat itu, kami menelusuri juga informasi pertemuan tersebut terjadi karena ada dua institusi atau lebih dari satu institusi yang punya kewenangan terkait dengan perizinan Meikarta. Dalam hal ini ada Pemprov dan ada Pemerintah Kabupaten Bekasi," kata Febri Diansyah di Gedung KPK RI, Jakarta, Kamis (10/1).

Febri mengatakan bahwa Kemendagri melalui Dirjen Otda juga hadir pada pertemuan tersebut.

"Itu yang kami dalami lebih lanjut apa arahannya, misalnya dari pertemuan itu dari pihak Kemendagri karena kami sudah menemukan fakta-fakta yang cukup buat proses perizinan proyek Meikarta ini diduga bermasalah sejak awal," ucap Febri.

Jubir KPK Febri Diansyah
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. (MP/Angga)

Usai diperiksa, Soni mengaku dikonfirmasi soal regulasi dan rekomendasi Gubernur Jawa Barat terkait dengan perizinan Meikarta tersebut.

"Substansinya pembangunan sudah berjalan, sementara perizinan belum lengkap. Nah, ini menjelaskan terkait dengan konteks ini dalam hubungannya dengan rapat yang dilakukan di Ditjen Otonomi Daerah dan surat yang kami layangkan pada gubernur supaya mencari solusi, koordinasi antarkepala daerah provinsi dengan kabupaten sebaik-baiknya," ungkap Soni.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa pertemuan itu diselenggarakan sebagai tindak lanjut dari hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI.

"Kami kemudian rapat atas inisiatif Dirjen Otda mengundang pihak-pihak terkait supaya kalau polemik antara kepala daerah, gubernur, dan bupati jangan di ruang publik. Selesaikan dengan koordinasi secara resmi, termasuk mengundang kementerian terkait, termasuk ATR (Agraria dan Tata Ruang) dan seterusnya," ucap Soni.

Soni Sumarsono sebagaimana dilansir Antara menegaskan bahwa pertemuan itu atas inisiatif Ditjen Otda untuk menyelesaikan permasalahan secara formal melalui koordinasi sesuai dengan tugas pokok Ditjen Otda, yaitu memfasilitasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus itu, yakni Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS), konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ), Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin (J), dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor (SMN).

Selanjutnya, Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati (DT), Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin (NHY), dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi (NR).

Terdapat empat orang yang saat ini menjadi terdakwa dan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, yakni Billy Sindoro, Taryudi, Fitradjaja Purnama, dan Henry Jasmen Sitohang.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Osvaldo Haay Enggan Teken Kontrak Baru, Persebaya Cari Pengganti

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tjahjo Instruksikan Kader Geruduk Kantor Polisi, Ketua DPC PDIP Solo: Kejadiannya di Jakarta
Indonesia
Tjahjo Instruksikan Kader Geruduk Kantor Polisi, Ketua DPC PDIP Solo: Kejadiannya di Jakarta

FX Hadi Rudyatmo sebagai tindakan yang tidak diperlukan karena kasus pembakaran bendera tidak terjadi di Kota Bengawan.

Ini Dia Hasil Undian Nomor Paslon Pilwalkot Tangsel
Indonesia
Ini Dia Hasil Undian Nomor Paslon Pilwalkot Tangsel

Polri, TNI, Satpol PP terlihat berjaga di sisi luar dan dalam gedung pertemuan

Pasien Sembuh COVID-19 di RS Wisma Atlet Tembus 8 Ribu Orang
Indonesia
Pasien Sembuh COVID-19 di RS Wisma Atlet Tembus 8 Ribu Orang

Rincian jumlah pasien yang dirawat dari 697 pria dan 543 perempuan

Sepanjang 2020, Dewas KPK Terima 247 Surat Pengaduan
Indonesia
Sepanjang 2020, Dewas KPK Terima 247 Surat Pengaduan

Artidjo mengungkapkan dari 247 surat pengaduan, 87 laporan selesai diproses dengan surat jawaban ke pelapor. Kemudian, 60 laporan diteruskan ke unit kerja terkait di KPK. Dan 100 Laporan di file atau arsip

DPR Ingatkan Soal Sosialisasi dan Distribusi Vaksin COVID-19
Indonesia
DPR Ingatkan Soal Sosialisasi dan Distribusi Vaksin COVID-19

Seluruh rakyat Indonesia dapat menerima vaksin, tak hanya sebatas usia 18-59 tahun yang sempat diberitakan sebelumnya.

Gantikan Risma-Whisnu, PDIP Akhirnya Usung Ery Cahyadi-Armuji di Pilwalkot Surabaya
Indonesia
Gantikan Risma-Whisnu, PDIP Akhirnya Usung Ery Cahyadi-Armuji di Pilwalkot Surabaya

Ery Cahyad -Armuji menggantikan pasangan Tri Rismaharini - Whisnu Sakti Buana yang sudah hampir 10 tahun memajukan Surabaya.

Jakarta Rajai Penambahan Kasus COVID-19 Nyaris 400 Pasien
Indonesia
Jakarta Rajai Penambahan Kasus COVID-19 Nyaris 400 Pasien

Pemerintah melaporkan ada 1.882 kasus baru COVID-19 yang terkonfirmasi pada hari Rabu (22/7).

Dirut PT PAL Budiman Saleh Mangkir dari Pemeriksaan KPK
Indonesia
Dirut PT PAL Budiman Saleh Mangkir dari Pemeriksaan KPK

Budiman sedianya diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka mantan Direktur Utama PT DI Budi Santoso.

Para Pengambil Jenazah Positif COVID-19 Dijerat Pasal 214 KUHP
Indonesia
Para Pengambil Jenazah Positif COVID-19 Dijerat Pasal 214 KUHP

Polisi akan bergerak melakukan penangkapan terhadap para tersangka lain

Kasus COVID-19 Melonjak, Aljazair Kembali Berlakukan Pembatasan
Dunia
Kasus COVID-19 Melonjak, Aljazair Kembali Berlakukan Pembatasan

Pemerintah Aljazair akan memberlakukan kembali pembatasan untuk memerangi penyebaran COVID-19 mulai 17 November.