KPK Konfirmasi Aliran Duit Dari Dua Sespri Edhy Prabowo Menteri Edhy Prabowo tersangka suap ekspor benih lobster. (Foto: MP/Ponco)).

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi dua Sekretaris Pribadi (Sespri) Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif Edhy Prabowo (EP) soal aliran uang dalam kasus suap terkait perizinan benih lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Dua sespri masing-masing Fidya Yusri dan Anggia Putri telah diperiksa KPK pada Jumat (11/12) sebagai saksi untuk tersangka Edhy dan kawan-kawan dalam penyidikan kasus suap tersebut.

Baca Juga:

Penangkapan Menteri Edhy Prabowo Panaskan Peta Politik di Pemerintahan

"Para saksi diperiksa penyidik seputar pengetahuan saksi mengenai dugaan adanya aliran uang yang diterima tersangka AMP (Andreau Pribadi Misata) dan EP kepada pihak lain yang diduga bersumber dari perizinan ekspor benih lobster di KKP," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin (14/12.

Selain itu, KPK pada Jumat (11/12) juga memeriksa Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Andreau Pribadi Misata (APM) dan Amiril Mukminin (AM), swasta/sespri Edhy Prabowo sebagai saksi.

"Saksi AMP diperiksa penyidik mengenai pengetahuan saksi tentang pelaksanaan tugas tim uji tuntas (due diligence) Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait ekspor benih lobster," kata Ali.

Sementara saksi Amiril dikonfirmasi penyidik terkait pengetahuan saksi soal dugaan penerimaan uang yang diterima tersangka Edhy dari pihak-pihak yang berhubungan dengan perizinan ekspor benih lobster.

Menteri Edhy Prabowo. (Foto: Antara).
Menteri Edhy Prabowo. (Foto: KKP).

Selain Edhy, enam orang yang juga telah ditetapkan tersangka, yaitu Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Safri (SAF), Andreau Pribadi Misata (APM), dan Amiril Mukminin (AM).

Selanjutnya, pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK) Siswadi (SWD), staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan Ainul Faqih (AF), dan Direktur PT Dua Putra Perkasa (DPP) Suharjito (SJT).

KPK telah menetapkan Edhy sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari perusahaan-perusahaan yang mendapat penetapan izin ekspor benih lobster menggunakan perusahaan "forwarder" dan ditampung dalam satu rekening hingga mencapai Rp9,8 miliar.

Uang yang masuk ke rekening PT ACK yang saat ini jadi penyedia jasa kargo satu-satunya untuk ekspor benih lobster itu selanjutnya ditarik ke rekening pemegang PT ACK, yaitu Ahmad Bahtiar dan Amri senilai total Rp9,8 miliar.

Selanjutnya pada 5 November 2020, Ahmad Bahtiar mentransfer ke rekening staf istri Edhy bernama Ainul sebesar Rp3,4 miliar yang diperuntukkan bagi keperluan Edhy, istrinya Iis Rosyati Dewi, Safri, dan Andreau.

Antara lain dipergunakan untuk belanja barang mewah oleh Edhy dan istrinya di Honolulu, AS pada 21 sampai dengan 23 November 2020 sejumlah sekitar Rp750 juta d antaranya berupa jam tangan Rolex, tas Tumi dan LV, dan baju Old Navy. Selain itu, sekitar Mei 2020, Edhy juga diduga menerima USD100 ribu dolar dari Suharjito melalui Safri dan Amiril. (Pon)

Baca Juga:

Polemik Ekspor Benur: Dilarang Era Susi, Dibuka Menteri Edhy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Eks Ketua Komisi I Buka-bukaan Soal Gatot Nurmantyo Diganti karena Film G30S
Indonesia
Eks Ketua Komisi I Buka-bukaan Soal Gatot Nurmantyo Diganti karena Film G30S

Nama mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo kembali menjadi sorotan.

Polda Metro Minta Pemprov DKI Tambah CCTV Intai Begal Sepeda
Indonesia
Polda Metro Minta Pemprov DKI Tambah CCTV Intai Begal Sepeda

"Ini masih kita koordinasikan lagi dari kepolisian kemudian dari Pemda untuk memasang lagi beberapa lokasi yang kita anggap di lokasi tersebut banyak menimbulkan kerawanan khususnya terkait pembegalan pesepeda," ucapnya.

BNPB Tunggu Kriteria Hotel Ruang Karantina Corona dari Pemprov DKI
Indonesia
BNPB Tunggu Kriteria Hotel Ruang Karantina Corona dari Pemprov DKI

"Mudah-mudahan pagi ini kami dapat update dari Pemprov DKI," kat Dody

Tiga Terminal Bus di Jakarta Bakal Ditutup saat Pelarangan Mudik
Indonesia
Tiga Terminal Bus di Jakarta Bakal Ditutup saat Pelarangan Mudik

Sebanyak tiga terminal di wilayah DKI Jakarta akan ditutup terkait pelarangan mudik Lebaran 2021 pada 6-17 Mei 2021.

Suksesor Idham Azis Harus Mampu Deteksi Dini Ancaman Gangguan Keamanan
Indonesia
Suksesor Idham Azis Harus Mampu Deteksi Dini Ancaman Gangguan Keamanan

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sudah menyerahkan lima nama jenderal bintang tiga Polri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ini Langkah Pemkot Jakpus Antisipasi Penyebaran COVID-19 Setelah Libur Lebaran
Indonesia
Ini Langkah Pemkot Jakpus Antisipasi Penyebaran COVID-19 Setelah Libur Lebaran

Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat telah melakukan sejumlah langkah antisipatif guna mencegah penyebaran COVID-19 pada warga usai libur Lebaran.

KPK Pastikan Dalami Dugaan Keterlibatan Puan Maharani dalam Kasus Suap Bansos
Indonesia
KPK Pastikan Dalami Dugaan Keterlibatan Puan Maharani dalam Kasus Suap Bansos

KPK memastikan bakal mendalami setiap informasi terkait kasus dugaan suap pengadaan bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek yang menjerat Mensos Juliari Batubara.

Donald Trump Jr Positif COVID-19
Dunia
Donald Trump Jr Positif COVID-19

Donald Trump Jr, putra Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dinyatakan positif COVID-19 pada pekan ini.

Pembukaan Kafe dan Resepsi Pernikahan di Bandung Diperketat
Indonesia
Pembukaan Kafe dan Resepsi Pernikahan di Bandung Diperketat

Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bandung memperketat cafe dan tempat atau gedung resepsi pernikahan dalam rangka pencegahan meluasnya penularan virus corona.

ICW Kritisi Pelantikan Perwira Tinggi Polri Jadi Pejabat KPK
Indonesia
ICW Kritisi Pelantikan Perwira Tinggi Polri Jadi Pejabat KPK

“Secara umum, problematika pelantikan pejabat struktural baru KPK dapat dipandang sebagai upaya dari pimpinan untuk semakin mengikis independensi kelembagaan,” kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana