KPK Klaim Tuntutan Juliari Batubara Berdasarkan Fakta Persidangan Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/HO-Humas KPK

MerahPutih.com - Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengklaim Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara berdasarkan fakta-fakta di persidangan.

Ali menyatakan, tuntutan dilayangkan bukan atas dasar pengaruh opini, keinginan, bahkan desakan pihak-pihak tertentu.

Baca Juga

Eks Jubir KPK Kritik Tuntutan 11 Tahun Penjara Juliari Batubara

"Dalam menuntut terdakwa, tentu berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan perkara dimaksud bukan karena pengaruh adanya opini, keinginan, maupun desakan pihak manapun," kata Ali dalam keterangannya, Kamis (29/7).

Ali mengatakan, pertimbangan alasan memberatkan dan meringankan juga menjadi dasar dalam menuntut baik pidana penjara, uang pengganti, maupun denda dan pencabutan hak politik.

Ia menyampaikan, Juliari dituntut terkait pasal suap, bukan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

"Penerapan pasal tentu karena berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penyidikan," ujar Ali.

Sebagai pemberatan tuntutan, kata dia, dalam perkara ini jaksa juga menuntut uang pengganti yang apabila tidak dibayarkan maka dapat diganti dengan hukuman penjara.

Meski, dalam beberapa perkara tindak pidana korupsi, uang pengganti dibebankan kepada terdakwa dalam perkara yang berhubungan dengan penerapan Pasal 2 atau 3 UU Tipikor atau berhubungan dengan kerugian negara.

Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara menjalani sidang pembacaan dakwaan. (Desca Lidya Natalia)
Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara menjalani sidang pembacaan dakwaan. (Desca Lidya Natalia)

Namun, ia menyebut JPU tentu memiliki dasar hukum yang kuat dalam menuntut uang pengganti terhadap Juliari Batubara.

"Kami berharap majelis hakim akan mengabulkan seluruh tuntutan tim JPU," pungkasnya.

Sebelumnya mantan Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengkritik tuntutan 11 tahun penjara terhadap Juliari Batubara atas kasus dugaan korupsi bantuan sosial (Bansos) COVID-19. Febri menilai, tuntutan tersebut tidak mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19.

"Di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, tuntutan untuk terdakwa korupsi bansos COVID-19 hanya 11 tahun saya rasa tidak bisa mengobati penderitaan masyarakat yang menjadi korban korupsi Bansos," kata Febri dalam keterangan tertulis, Kamis (29/7).

Padahal, kata Febri, dalam Pasal 12 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dikenakan terhadap Juliari, ancaman pidananya maksimal penjara seumur hidup atau 20 tahun.

"Ancaman hukuman maksimal adalah 20 tahun atau seumur hidup. Jauh sekali dari ancaman maksimal," ujarnya. (Pon)

Baca Juga

Korupsi Bansos COVID-19, Eks Mensos Juliari Batubara Dituntut 11 Tahun Penjara

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Rudal Rusia Serang Ibu Kota Ukraina Saat Pertemuan G7 Berlangsung di Jerman
Dunia
Rudal Rusia Serang Ibu Kota Ukraina Saat Pertemuan G7 Berlangsung di Jerman

Inggris, Kanada, Jepang dan Amerika Serikat, sepakat untuk melarang impor emas dari Rusia

Heru Budi Dinilai Cocok jadi Pj Gubernur DKI
Indonesia
Heru Budi Dinilai Cocok jadi Pj Gubernur DKI

"Kalau ngomong kriteria Pj Gubernur itu, menurut saya yang paling mumpuni sebenarnya adalah Heru," kata Anggota Fraksi DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik, Jumat (9/9)

Prabowo Unggul sebagai Capres 2024 di Dua Lembaga Survei, Disusul Anies-Ganjar
Indonesia
Prabowo Unggul sebagai Capres 2024 di Dua Lembaga Survei, Disusul Anies-Ganjar

Indonesian Publik Review (IPR) dan Poligov mengunggulkan nama Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) pada Pemilu 2024 mendatang.

Jokowi Ungkap Penyebab Harga Minyak Goreng di Indonesia Mahal
Indonesia
Jokowi Ungkap Penyebab Harga Minyak Goreng di Indonesia Mahal

Jokowi pun mengungkapkan, penyebab harga minyak goreng di Indonesia mahal. Saat harga minyak dunia mengalami kenaikan, pasar domestik ikut terdampak.

[HOAKS atau FAKTA]: Hepatitis Akut Pada Anak Akibat Ibu Menyusui Divaksin COVID-19
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Hepatitis Akut Pada Anak Akibat Ibu Menyusui Divaksin COVID-19

Klaim vaksin COVID-19 dapat diturunkan melalui ASI juga salah. Vaksin COVID-19 juga tidak terbukti mempengaruhi kandungan ASI.

Ketum PP Muhammadiyah Undang Jokowi Hadiri Muktamar Ke-48
Indonesia
Ketum PP Muhammadiyah Undang Jokowi Hadiri Muktamar Ke-48

Haedar mengundang Kepala Negara untuk membuka Muktamar Muhammadiyah dan Aisyiyah ke-48 di Solo.

Wacana Kenaikan Harga BBM Ancam Daya Beli Masyarakat
Indonesia
Wacana Kenaikan Harga BBM Ancam Daya Beli Masyarakat

Rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) menuai kontroversi.

Kader PDIP Solo Beri Kaos Bergambar Banteng Celeng, Ganjar Tutupi dari Wartawan
Indonesia
Kader PDIP Solo Beri Kaos Bergambar Banteng Celeng, Ganjar Tutupi dari Wartawan

Ganjar Pranowo berusaha menutupi kaos yang diberikan kepadanya ketika awak media berusaha mengambil gambar.

Hari Santri, Wagub Jabar Sebut Ada Ponpes Yang Tabu Berhubungan Dengan Pemerintah
Indonesia
Hari Santri, Wagub Jabar Sebut Ada Ponpes Yang Tabu Berhubungan Dengan Pemerintah

Hari Santri diperingati secara nasional sejak 2015 melalui Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 2015 tentang Hari Santri. Peringatan ini, merujuk pada peristiwa Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 di mana para santri dan ulama pondok pesantren se-Nusantara mewajibakn tiap muslim membela tanah air dari ancaman penjajah.

Bank Dunia Segera Gelontorkan Duit Bagi Ukraina
Indonesia
Bank Dunia Segera Gelontorkan Duit Bagi Ukraina

Bank Dunia memobilisasi kelompok krisis global untuk berkoordinasi di antara divisi dan mitra pembangunannya untuk bekerja pada tanggapan yang cepat.