KPK Klaim Tuntutan Juliari Batubara Berdasarkan Fakta Persidangan Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/HO-Humas KPK

MerahPutih.com - Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengklaim Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara berdasarkan fakta-fakta di persidangan.

Ali menyatakan, tuntutan dilayangkan bukan atas dasar pengaruh opini, keinginan, bahkan desakan pihak-pihak tertentu.

Baca Juga

Eks Jubir KPK Kritik Tuntutan 11 Tahun Penjara Juliari Batubara

"Dalam menuntut terdakwa, tentu berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan perkara dimaksud bukan karena pengaruh adanya opini, keinginan, maupun desakan pihak manapun," kata Ali dalam keterangannya, Kamis (29/7).

Ali mengatakan, pertimbangan alasan memberatkan dan meringankan juga menjadi dasar dalam menuntut baik pidana penjara, uang pengganti, maupun denda dan pencabutan hak politik.

Ia menyampaikan, Juliari dituntut terkait pasal suap, bukan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

"Penerapan pasal tentu karena berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penyidikan," ujar Ali.

Sebagai pemberatan tuntutan, kata dia, dalam perkara ini jaksa juga menuntut uang pengganti yang apabila tidak dibayarkan maka dapat diganti dengan hukuman penjara.

Meski, dalam beberapa perkara tindak pidana korupsi, uang pengganti dibebankan kepada terdakwa dalam perkara yang berhubungan dengan penerapan Pasal 2 atau 3 UU Tipikor atau berhubungan dengan kerugian negara.

Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara menjalani sidang pembacaan dakwaan. (Desca Lidya Natalia)
Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara menjalani sidang pembacaan dakwaan. (Desca Lidya Natalia)

Namun, ia menyebut JPU tentu memiliki dasar hukum yang kuat dalam menuntut uang pengganti terhadap Juliari Batubara.

"Kami berharap majelis hakim akan mengabulkan seluruh tuntutan tim JPU," pungkasnya.

Sebelumnya mantan Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengkritik tuntutan 11 tahun penjara terhadap Juliari Batubara atas kasus dugaan korupsi bantuan sosial (Bansos) COVID-19. Febri menilai, tuntutan tersebut tidak mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19.

"Di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, tuntutan untuk terdakwa korupsi bansos COVID-19 hanya 11 tahun saya rasa tidak bisa mengobati penderitaan masyarakat yang menjadi korban korupsi Bansos," kata Febri dalam keterangan tertulis, Kamis (29/7).

Padahal, kata Febri, dalam Pasal 12 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dikenakan terhadap Juliari, ancaman pidananya maksimal penjara seumur hidup atau 20 tahun.

"Ancaman hukuman maksimal adalah 20 tahun atau seumur hidup. Jauh sekali dari ancaman maksimal," ujarnya. (Pon)

Baca Juga

Korupsi Bansos COVID-19, Eks Mensos Juliari Batubara Dituntut 11 Tahun Penjara

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah Diminta Selidiki Dugaan Mafia Kesehatan di Balik Mahalnya Harga Tes PCR
Indonesia
Pemerintah Diminta Selidiki Dugaan Mafia Kesehatan di Balik Mahalnya Harga Tes PCR

Pemerintah diminta menyelidiki penyebab mahalnya harga tes PCR di dalam negeri. Pasalnya, harga tes PCR di Indonesia mencapai Rp 1 juta rupiah sekali tes.

KAI Bandung Operasikan 1.539 Perjalanan Kereta Selama Nataru
Indonesia
KAI Bandung Operasikan 1.539 Perjalanan Kereta Selama Nataru

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 2 Bandung akan mengoperasikan 1.539 perjalanan kereta api pada masa Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.

Upaya Kapolri Bentuk Polri Humanis Tak Hanya Berhenti di Fit and Proper Tes
Indonesia
Upaya Kapolri Bentuk Polri Humanis Tak Hanya Berhenti di Fit and Proper Tes

Apalagi tradisi zaman dulu-dulu itu cenderung ada sifat self defense

Temui Natalius Pigai, Tak Berarti Abu Janda Lolos dari Jeratan Hukum
Indonesia
Temui Natalius Pigai, Tak Berarti Abu Janda Lolos dari Jeratan Hukum

Praktisi hukum, Suparji Ahmad mengatakan, mediasi antar pihak yang bermasalah bukan berarti menandakan selesainya masalah hukum tersebut.

Kegiatan yang Dilarang di Yogyakarta Selama Libur Natal dan Tahun Baru
Indonesia
Kegiatan yang Dilarang di Yogyakarta Selama Libur Natal dan Tahun Baru

Pemerintah Kota Yogyakarta akan menerapkan sejumlah larangan untuk mencegah kenaikan kasus COVID-19 saat libur Natal dan Tahun Baru 2022.

Staf BPN hingga Mantan Camat di Kota Serang Bekerja Sama Jadi Mafia Tanah
Indonesia
Staf BPN hingga Mantan Camat di Kota Serang Bekerja Sama Jadi Mafia Tanah

Kesepuluh tersangka berinisial MH, RD, ID, SB, SA, JD, HS, SD, AH, dan HW. Tersangka MH merupakan mantan kepala desa dan camat Desa Bendung, Serang. Sedangkan, RD adalah petugas ukur BPN Serang.

Pengadilan Tipikor Jakarta Gelar Sidang Perdana Kasus Dugaan Korupsi Asabri
Indonesia
Pengadilan Tipikor Jakarta Gelar Sidang Perdana Kasus Dugaan Korupsi Asabri

Komposisinya tiga Hakim Karir Tipikor dan dua Hakim Ad Hoc Tipikor

Pemkot Bandung Mulai Salurkan Bansos PPKM Darurat
Indonesia
Pemkot Bandung Mulai Salurkan Bansos PPKM Darurat

Pemerintah (Pemkot) Bandung mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) untuk warga terdampak pembatasan sosial PPKM Darurat.

Anies Persilakan Warga Takbiran di Masjid
Indonesia
Anies Persilakan Warga Takbiran di Masjid

"Dilakukan di masjid setempat dengan kapasitas 10 persen, maksimal," ungkapnya.

Respons Polda Metro Soal Hoaks Empat Warga Terpapar COVID-19 Varian Omicron
Indonesia
Respons Polda Metro Soal Hoaks Empat Warga Terpapar COVID-19 Varian Omicron

Informasi yang salah kutip itu kemudian dimuat di situs resmi Pemerintah Kabupaten Bekasi