KPK Klaim Tuntutan Juliari Batubara Berdasarkan Fakta Persidangan Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/HO-Humas KPK

MerahPutih.com - Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengklaim Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara berdasarkan fakta-fakta di persidangan.

Ali menyatakan, tuntutan dilayangkan bukan atas dasar pengaruh opini, keinginan, bahkan desakan pihak-pihak tertentu.

Baca Juga

Eks Jubir KPK Kritik Tuntutan 11 Tahun Penjara Juliari Batubara

"Dalam menuntut terdakwa, tentu berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan perkara dimaksud bukan karena pengaruh adanya opini, keinginan, maupun desakan pihak manapun," kata Ali dalam keterangannya, Kamis (29/7).

Ali mengatakan, pertimbangan alasan memberatkan dan meringankan juga menjadi dasar dalam menuntut baik pidana penjara, uang pengganti, maupun denda dan pencabutan hak politik.

Ia menyampaikan, Juliari dituntut terkait pasal suap, bukan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

"Penerapan pasal tentu karena berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penyidikan," ujar Ali.

Sebagai pemberatan tuntutan, kata dia, dalam perkara ini jaksa juga menuntut uang pengganti yang apabila tidak dibayarkan maka dapat diganti dengan hukuman penjara.

Meski, dalam beberapa perkara tindak pidana korupsi, uang pengganti dibebankan kepada terdakwa dalam perkara yang berhubungan dengan penerapan Pasal 2 atau 3 UU Tipikor atau berhubungan dengan kerugian negara.

Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara menjalani sidang pembacaan dakwaan. (Desca Lidya Natalia)
Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara menjalani sidang pembacaan dakwaan. (Desca Lidya Natalia)

Namun, ia menyebut JPU tentu memiliki dasar hukum yang kuat dalam menuntut uang pengganti terhadap Juliari Batubara.

"Kami berharap majelis hakim akan mengabulkan seluruh tuntutan tim JPU," pungkasnya.

Sebelumnya mantan Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengkritik tuntutan 11 tahun penjara terhadap Juliari Batubara atas kasus dugaan korupsi bantuan sosial (Bansos) COVID-19. Febri menilai, tuntutan tersebut tidak mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19.

"Di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, tuntutan untuk terdakwa korupsi bansos COVID-19 hanya 11 tahun saya rasa tidak bisa mengobati penderitaan masyarakat yang menjadi korban korupsi Bansos," kata Febri dalam keterangan tertulis, Kamis (29/7).

Padahal, kata Febri, dalam Pasal 12 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dikenakan terhadap Juliari, ancaman pidananya maksimal penjara seumur hidup atau 20 tahun.

"Ancaman hukuman maksimal adalah 20 tahun atau seumur hidup. Jauh sekali dari ancaman maksimal," ujarnya. (Pon)

Baca Juga

Korupsi Bansos COVID-19, Eks Mensos Juliari Batubara Dituntut 11 Tahun Penjara

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
'Munarman' Bikin Geger Warga Depok
Indonesia
'Munarman' Bikin Geger Warga Depok

Gegana Polri langsung ke lokasi kejadian untuk mengecek kaleng yang dibungkus kertas

MKD DPR Minta Warga Awasi Kendaraan Anggota Dewan
Indonesia
MKD DPR Minta Warga Awasi Kendaraan Anggota Dewan

"Kami ingin menjadi DPR itu 24 jam, kami ingin masyarakat mengawasi kami. Sehingga tidak ada yang merasa jadi DPR lalu melakukan kesewenang-wenangan, " kata Maman.

Tidak Ada Terpapar COVID-19, Jakarta Kembali Uji Coba Sekolah Tatap Muka
Indonesia
Tidak Ada Terpapar COVID-19, Jakarta Kembali Uji Coba Sekolah Tatap Muka

Pihak sekolah harus membuat pakta integritas yang kemudian diserahkan kepada Disdik DKI. Tetapi, mereka tidak perlu asesmen dari awal.

Wamenkumham Sebut Jangan Bandingan RUU KUHP dengan KUHP Negara Lain
Indonesia
Wamenkumham Sebut Jangan Bandingan RUU KUHP dengan KUHP Negara Lain

Paling tidak terdapat tiga BAB yang berbeda antara satu negara dengan negara lain. Pertama, menyangkut kejahatan politik. Dalam KUHP tidak ada satu pun BAB terjemahan Belanda yang berjudul kejahatan politik.

Luncurkan Program Sadar Sampah, Anies Minta Warga Peduli Lingkungan
Indonesia
Luncurkan Program Sadar Sampah, Anies Minta Warga Peduli Lingkungan

Anies yakin Jakarta memiliki penduduk yang mempunyai kesadaran mengurangi residu sampah

Mendagri Wanti-wanti Libur Panjang Jangan Sampai Terjadi Lonjakan Corona
Indonesia
Mendagri Wanti-wanti Libur Panjang Jangan Sampai Terjadi Lonjakan Corona

Masyarakat diprediksi bakal mengunjungi tempat-tempat wisata saat libur panjang di akhir Oktober.

Pengamat Yakin Tak Mungkin Ada Kudeta Militer di Indonesia, Ini Alasannya
Berita
Pengamat Yakin Tak Mungkin Ada Kudeta Militer di Indonesia, Ini Alasannya

Pada tanggal 1 Februari, Suu Kyi seharusnya melanjutkan masa jabatan periode kedua

Artidjo Alkostar di Mata Jokowi
Indonesia
Artidjo Alkostar di Mata Jokowi

Presiden Joko Widodo berduka atas meninggalnya anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Artidjo Alkostar.

Jaksa Ungkap Titipan Duit dari Pejabat Kemensos ke Eks Ajudan Juliari Batubara
Indonesia
Jaksa Ungkap Titipan Duit dari Pejabat Kemensos ke Eks Ajudan Juliari Batubara

Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan perkara korupsi Bansos COVID-19 dengan terdakwa Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (22/3).

Bahas RUU Larangan Minuman Beralkohol, DPR Ingin Selamatkan Kehidupan Warga
Indonesia
Bahas RUU Larangan Minuman Beralkohol, DPR Ingin Selamatkan Kehidupan Warga

"Adanya RUU ini juga untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya minuman beralkohol," sebut Illiza.