KPK-Kemnaker Bahas Penyaluran Bantuan Subsidi Gaji Pekerja Menaker Ida Fauziyah dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta, Rabu (2/9/2020). (ANTARA/HO-Kementerian Ketenagakerjaan)

MerahPutih.com - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengadakan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas proses penyaluran program bantuan subsidi gaji/upah bagi pekerja.

"Pertemuan ini dilakukan untuk menindaklanjuti arahan KPK bagaimana pengelolaan penyaluran subsidi gaji atau upah, agar dilakukan secara akuntabel dan memenuhi tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Menaker Ida di Jakarta, Jumat (2/10).

Baca Juga:

Asik, Tahun Depan Subsidi Gaji Rp600 Ribu Masih Diterima Pekerja

Para pekerja akan menerima subsidi gaji/upah Rp600 ribu per bulan selama 4 bulan, dan dibayarkan tiap 2 bulan sekali. Pihak Kemnaker telah menerima data penerima bantuan subsidi gaji/upah sebanyak 12,4 juta pekerja dari BPJS Ketenagakerjaan.

"Sebanyak 10,5 juta penerima bantuan subsidi upah/gaji telah menerima bantuan subsidi dari pemerintah yang dilakukan sejak 24 Agustus 2020," kata Ida didampingi Kepala BPJS Ketengakerjaan Agus Susanto.

Ilustrasi - Pekerja menerima subsidi gaji. (ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho.)

Secara rinci, bantuan subdisi gaji/upah tahap I telah tersalurkan kepada 2.484.429 penerima atau setara 99,38 persen dari total penerima sebanyak 2,5 juta orang; Tahap II telah tersalurkan kepada 2.981.533 penerima atau setara 99,38 persen dari total 3 juta orang; Tahap III tersalurkan kepada 3.476.122 penerima atau setara 99,32 persen dari total 3,5 juta orang.

“Untuk tahap IV telah tersalurkan kepada 1.836.177 penerima atau setara 69,18 persen dari total 2,6 juta orang. Sementara untuk tahap V, saat ini masih dalam proses cek kelengkapan data,” kata Ida.

Ida melanjutkan, ada sejumlah kendala dalam penyaluran subsidi gaji/upah. Di antaranya adanya duplikasi rekening, rekening tutup, rekening pasif, tidak valid, rekening dibekukan, rekening tidak sesuai NIK, dan rekening tidak terdaftar.

Baca Juga:

Pandemi COVID-19, Suplai Rumah Bersubsidi Lebih Tinggi Dibanding Permintaan

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, pihaknya telah melaporkan kendala tersebut ke KPK dan berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk validasi data dan bank penyalur.

"Kami juga membuat posko pengaduan dan sistem cek secara online melalui portal Sisnaker," kata Ida. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dinkes DKI Dalami Kasus Vaksinasi COVID-19 Selebgram Helena Lim
Indonesia
Dinkes DKI Dalami Kasus Vaksinasi COVID-19 Selebgram Helena Lim

Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta tengah mendalami kasus selebgram Helena Lim yang menerima vaksinasi COVID-19.

Dukung Instruksi Jokowi, Pemprov DKI Siap Berantas Preman di Ibu Kota
Indonesia
Dukung Instruksi Jokowi, Pemprov DKI Siap Berantas Preman di Ibu Kota

Pemprov DKI Jakarta bakal menindak tegas para pelaku yang melakukan pungutan liar (pungli) kepada masyarakat di ibu kota.

Redesign Halte TransJakarta Hancur akibat Demo, Ada Resto dan Coffee Shop
Indonesia
Redesign Halte TransJakarta Hancur akibat Demo, Ada Resto dan Coffee Shop

Halte-halte yang mengalami kerusakan berat saat aksi unjuk rasa di Jakarta pada 8 Oktober 2020 lalu akan dilakukan redesign.

PKPU Atur Kampanye Pertemuan Terbatas dan Tatap Muka, Formappi: Ini Favorit Paslon
Indonesia
PKPU Atur Kampanye Pertemuan Terbatas dan Tatap Muka, Formappi: Ini Favorit Paslon

Aturan ini membuat pasangan calon bisa memilih apakah melakukan kampanye secara daring atau langsung

Anak Buah Anies yang Hendak Diklarifikasi 'Kerumunan Petamburan' Positif COVID-19
Indonesia
Anak Buah Anies yang Hendak Diklarifikasi 'Kerumunan Petamburan' Positif COVID-19

Setiyanto kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara Polri

Pakar Hukum Tata Negara Sebut UU Ciptaker Penuhi Syarat Digugat ke MK
Indonesia
Pakar Hukum Tata Negara Sebut UU Ciptaker Penuhi Syarat Digugat ke MK

Secara formil, pembentukan UU Ciptaker dinilai tidak transparan

Kasih Subsidi Pegawai, Jokowi Targetkan Daya Beli Masyarakat Naik
Indonesia
Kasih Subsidi Pegawai, Jokowi Targetkan Daya Beli Masyarakat Naik

Mengingat, akibat pandemi COVID-19 seluruh sektor terganggu termasuk kebutuhan masyarakat.

Nyaris 250 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek
Indonesia
Nyaris 250 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek

GT Kalihurip Utama Jalan Tol Cipularang, dengan jumlah 41.192 kendaraan meninggalkan Jakarta

Anies Manut Jokowi Soal PPKM Mikro
Indonesia
Anies Manut Jokowi Soal PPKM Mikro

PPKM mikro jilid 4 ini berlaku selama 14 hari

 2.760 Orang Positif COVID-19 di Papua
Indonesia
2.760 Orang Positif COVID-19 di Papua

Semua tersebar di 19 dari 29 kabupaten dan kota.