KPK-Kemenag Terbitkan Buku Gratifikasi dalam Perspektif Agama, Gratis Unduh! Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menunjukkan Buku Gratifikasi dalam Perspektif Agama (Ist)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama dengan Kementerian Agama secara resmi meluncurkan Buku Gratifikasi dalam Perspektif Agama. Kegiatan peluncuran dilakukan secara daring oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dan Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi, Rabu (8/7).

Dalam sambutannya Ghufron menyampaikan, bahwa bukan hanya secara hukum, tetapi secara sosiologi gratifikasi tidak diperbolehkan dalam agama apapun. Lebih lanjut Nurul Ghufron menjelaskan secara singkat perbedaan antara gratifikasi, suap dan pemerasan.

“Prinsipnya hadiah antar anak bangsa boleh dan dianjurkan saling memberi, sepanjang tidak ada kaitannya dengan jabatan. Kami berharap buku ini memberi kepastian, bahwa yang disebut infaq, sedekah, hadiah, itu berbeda dengan gratifikasi,” kata Ghufron.

Baca Juga

Bahas Isu Sensitif, RDP KPK-DPR Digelar Tertutup

Lebih lanjut Ghufron menjelaskan bahwa gratifikasi juga berbeda dengan suap dan pemerasan. Kalau gratifikasi, katanya, inisiasinya dari pemberi. Sedangkan, suap inisiasinya antara pemberi dan penerima bertemu (meeting of mind). Sementara, pemerasan inisiasinya dari penerima.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, yaitu Plt. Inspektur Jenderal Kemenag M. Thambrin; Dirjen atau Plt. Dirjen Bimas 5 Agama, Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha; Inspektur di lingkungan Itjen Kemenag, Rektor atau Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), Kakanwil Kemenag Provinsi/Kabupaten/Kota, serta para Pembimbing Masyarakat (Pembimas) dan Penyuluh Agama.

Sebelum sambutan Pimpinan KPK, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi menyampaikan harapannya agar masyarakat dapat memahami substansi gratifikasi dengan benar. Pemuka agama selaku rujukan umat, lanjut Zainut, memainkan peran yang sangat vital dalam diseminasi pengetahuan tentang gratifikasi.

“Mari kita jadikan momentum yang baik ini untuk memperkuat program kerja Kementerian Agama yang lebih berintegritas, menjunjung nilai-nilai ajaran agama, moral dan etika khususnya Program Pemberantasan Korupsi,” ujar Zainut.

Wakil Ketua Menteri Agama, Zainut Tauhid Sa'adi saat peluncuran Buku Gratifikasi dalam Perspektif Agama (Ist)

Langkah ini, sebut Zainut, wajib dan harus didukung oleh Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama yang diwujudkan dengan cara, pertama, tidak melakukan pelayanan berlebihan dan/atau memberikan suatu pemberian dalam bentuk uang, barang, atau fasilitas yang dapat berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Kedua, senantiasa menolak pemberian gratifikasi yang dilarang serta tidak menggunakan fasilitas dinas di luar aktifitas kedinasan.

“Dan yang ketiga, berusaha menjadi contoh dan teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan tugas dan kewajiban,” pesannya.

Zainut sepakat bahwa komitmen pengendalian gratifikasi merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan. Karena itu, tambahnya, Kementerian Agama telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama.

Baca Juga

RDP Komisi III DPR dengan KPK Bahas Ini

Diatur dalam PMA tersebut bahwa pegawai wajib menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas. Sedangkan, kategori gratifikasi dibedakan menjadi gratifikasi yang wajib dilaporkan dan yang tidak wajib dilaporkan.

Dalam waktu dekat, KPK bersama Kemenag akan melengkapi seri buku gratifikasi dalam perspektif agama lainnya, yaitu Konghucu, pada tahun ini juga. Versi digital buku dapat diunduh di website KPK dengan tautan ini. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sultan HB X Sebut Protokol Kesehatan Harus Mendukung Kebangkitan Ekonomi
Indonesia
Sultan HB X Sebut Protokol Kesehatan Harus Mendukung Kebangkitan Ekonomi

Dua kegiatan tersebut harus bisa saling melengkapi dan mendukung.

Kementerian PPPA: Mayoritas Anak Tidak Senang Belajar di Rumah
Indonesia
Kementerian PPPA: Mayoritas Anak Tidak Senang Belajar di Rumah

Anak berharap para guru tidak banyak memberikan tugas

Sepanjang Jalan Margonda City bakal Dipasang Kamera e-Tilang
Indonesia
Sepanjang Jalan Margonda City bakal Dipasang Kamera e-Tilang

Lanjut Erwin, e-tilang akan berlaku pada sekitar pertengahan atau akhir bulan Agustus 2020 mendatang

H-1 Pilkada Serentak, 49 Ribu TPS Masuk Kategori Rawan
Indonesia
H-1 Pilkada Serentak, 49 Ribu TPS Masuk Kategori Rawan

Jumlah TPS ini tersebar di 21.250 desa/kelurahan pada 30 provinsi yang akan melaksanakan Pilkada Serenrak 2020.

Hari Ini Jokowi Lantik Riza Jadi Wagub DKI, Hanya Pimpinan DPRD yang Diundang
Indonesia
Hari Ini Jokowi Lantik Riza Jadi Wagub DKI, Hanya Pimpinan DPRD yang Diundang

Hanya pimpinan Dewan Parlemen Kebon Sirih yang diundang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat pelaksanaan pelantikan tersebut.

Waspada, Jakarta Dilanda Hujan Deras Disertai Angin Kencang Sore Ini
Indonesia
Waspada, Jakarta Dilanda Hujan Deras Disertai Angin Kencang Sore Ini

BMKG mngeluarkan peringatan dini cuaca terkait potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Jakarta, Selasa (18/8) sore.

Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Praperadilan Rizieq
Indonesia
Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Praperadilan Rizieq

Putusan itu diambil setelah mempertimbangkan surat permohonan dan surat jawaban yang diajukan pihak pemohon dan termohon

MPR Usul Pemerintah Berikan Bunga Kredit UMKM 1 Persen
Indonesia
MPR Usul Pemerintah Berikan Bunga Kredit UMKM 1 Persen

Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan antara 0,9- 1,9 persen di 2020 dan pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi naik menjadi 5- 6 persen.

Nyaris 100 Hoaks Corona Bertebaran di Medsos, Pelaku Ngaku Tak Suka dengan Pemerintah
Indonesia
Nyaris 100 Hoaks Corona Bertebaran di Medsos, Pelaku Ngaku Tak Suka dengan Pemerintah

Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Timur masih jadi dua polda dengan penanganan kasus hoaks corona terbanyak.

Ribuan Calon Siswa Cabut Berkas PPDB Online karena Takut Dipolisikan Ganjar
Indonesia
Ribuan Calon Siswa Cabut Berkas PPDB Online karena Takut Dipolisikan Ganjar

"Alhamdulillah mulai ada kesadaran orang menarik SKD palsu. Bahwa hipotesis kami yang menduga ada banyak pemalsuan SKD ada benarnya," tutur dia.