KPK-Kemenag Terbitkan Buku Gratifikasi dalam Perspektif Agama, Gratis Unduh! Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menunjukkan Buku Gratifikasi dalam Perspektif Agama (Ist)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama dengan Kementerian Agama secara resmi meluncurkan Buku Gratifikasi dalam Perspektif Agama. Kegiatan peluncuran dilakukan secara daring oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dan Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi, Rabu (8/7).

Dalam sambutannya Ghufron menyampaikan, bahwa bukan hanya secara hukum, tetapi secara sosiologi gratifikasi tidak diperbolehkan dalam agama apapun. Lebih lanjut Nurul Ghufron menjelaskan secara singkat perbedaan antara gratifikasi, suap dan pemerasan.

“Prinsipnya hadiah antar anak bangsa boleh dan dianjurkan saling memberi, sepanjang tidak ada kaitannya dengan jabatan. Kami berharap buku ini memberi kepastian, bahwa yang disebut infaq, sedekah, hadiah, itu berbeda dengan gratifikasi,” kata Ghufron.

Baca Juga

Bahas Isu Sensitif, RDP KPK-DPR Digelar Tertutup

Lebih lanjut Ghufron menjelaskan bahwa gratifikasi juga berbeda dengan suap dan pemerasan. Kalau gratifikasi, katanya, inisiasinya dari pemberi. Sedangkan, suap inisiasinya antara pemberi dan penerima bertemu (meeting of mind). Sementara, pemerasan inisiasinya dari penerima.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, yaitu Plt. Inspektur Jenderal Kemenag M. Thambrin; Dirjen atau Plt. Dirjen Bimas 5 Agama, Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha; Inspektur di lingkungan Itjen Kemenag, Rektor atau Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), Kakanwil Kemenag Provinsi/Kabupaten/Kota, serta para Pembimbing Masyarakat (Pembimas) dan Penyuluh Agama.

Sebelum sambutan Pimpinan KPK, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi menyampaikan harapannya agar masyarakat dapat memahami substansi gratifikasi dengan benar. Pemuka agama selaku rujukan umat, lanjut Zainut, memainkan peran yang sangat vital dalam diseminasi pengetahuan tentang gratifikasi.

“Mari kita jadikan momentum yang baik ini untuk memperkuat program kerja Kementerian Agama yang lebih berintegritas, menjunjung nilai-nilai ajaran agama, moral dan etika khususnya Program Pemberantasan Korupsi,” ujar Zainut.

Wakil Ketua Menteri Agama, Zainut Tauhid Sa'adi saat peluncuran Buku Gratifikasi dalam Perspektif Agama (Ist)

Langkah ini, sebut Zainut, wajib dan harus didukung oleh Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama yang diwujudkan dengan cara, pertama, tidak melakukan pelayanan berlebihan dan/atau memberikan suatu pemberian dalam bentuk uang, barang, atau fasilitas yang dapat berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Kedua, senantiasa menolak pemberian gratifikasi yang dilarang serta tidak menggunakan fasilitas dinas di luar aktifitas kedinasan.

“Dan yang ketiga, berusaha menjadi contoh dan teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan tugas dan kewajiban,” pesannya.

Zainut sepakat bahwa komitmen pengendalian gratifikasi merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan. Karena itu, tambahnya, Kementerian Agama telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama.

Baca Juga

RDP Komisi III DPR dengan KPK Bahas Ini

Diatur dalam PMA tersebut bahwa pegawai wajib menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas. Sedangkan, kategori gratifikasi dibedakan menjadi gratifikasi yang wajib dilaporkan dan yang tidak wajib dilaporkan.

Dalam waktu dekat, KPK bersama Kemenag akan melengkapi seri buku gratifikasi dalam perspektif agama lainnya, yaitu Konghucu, pada tahun ini juga. Versi digital buku dapat diunduh di website KPK dengan tautan ini. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Siap Awasi Pendaftaran Cakada, Bawaslu Harap Bisa Koordinasi dengan KPU
Indonesia
Siap Awasi Pendaftaran Cakada, Bawaslu Harap Bisa Koordinasi dengan KPU

Bawaslu juga melakukan pencegahan dengan cara sosialisasi

Bawaslu Beberkan 4 Potensi Pelanggaran Saat Verifikasi Faktual Calon Independen
Indonesia
Bawaslu Beberkan 4 Potensi Pelanggaran Saat Verifikasi Faktual Calon Independen

Para pengawas pilkada harus mencermati dan memastikan pendukung itu bukan dari kalangan TNI, Polri atau ASN

Kwarnas Pramuka Sesalkan Insiden Tewasnya Sejumlah Pelajar saat Susur Sungai
Indonesia
Kwarnas Pramuka Sesalkan Insiden Tewasnya Sejumlah Pelajar saat Susur Sungai

Kwarnas mengimbau seluruh pihak yamg bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pramuka untuk menerapkan pengetahuan manajemen risiko dan bijak dalam membuat program.

Hasil Rapid Test Massal, 58 Pengunjung Indogrosir Reaktif COVID-19
Indonesia
Hasil Rapid Test Massal, 58 Pengunjung Indogrosir Reaktif COVID-19

Jumlah tersebut meliputi 52 warga Kabupaten Sleman dan 6 warga Kota Yogyakarta.

DKI Zona Merah COVID, Masjid Al Azhar Jaksel Tetap Gelar Salat Idul Adha
Indonesia
DKI Zona Merah COVID, Masjid Al Azhar Jaksel Tetap Gelar Salat Idul Adha

Hampir seluruh wilayah DKI Jakarta kembali berstatus zona merah COVID-19, kecuali wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu.

Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Djoko Tjandra
Indonesia
Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Djoko Tjandra

Jaksa menyebut dakwaan terhadap Djoko Tjandra sudah teliti dan cermat.

Penyebab Hujan Lebat di Jawa Barat Versi BMKG
Indonesia
Penyebab Hujan Lebat di Jawa Barat Versi BMKG

BMKG memprediksikan dalam periode sepekan kedepan, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat/petir berpotensi terjadi di berbagai wilayah

Mahfud MD Sebut Rajin Ibadah Bisa Jauhkan Diri dari Corona
Indonesia
Mahfud MD Sebut Rajin Ibadah Bisa Jauhkan Diri dari Corona

Ibadah dengan baik agar hati tenang tenteram, imunitas bertambah

Cara Pemkot Jaktim Normalisasi Saluran Air Mampet
Indonesia
Cara Pemkot Jaktim Normalisasi Saluran Air Mampet

Penyemprotan air bertekanan tinggi dari armada pompa pemadam kebakaran dapat memudahkan normalisasi saluran

 DPR Dukung Langkah Bersih-Bersih Erick Thohir di Perusahaan BUMN
Indonesia
DPR Dukung Langkah Bersih-Bersih Erick Thohir di Perusahaan BUMN

"Harapan kita Pak Erick bongkar semua seluruh kasus yang ada. Kalau bisa enam bulan pertama kita bersih-bersih dulu lah. Yang punya masalah Pak Erick sikat semua. Insya Allah Komisi VI kalau melihat komitmen Pak Erick seperti ini kita siap dukung," kata Andre.