KPK Kembangkan Kasus Suap Ketok Palu Provinsi Jambi Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pengembangan perkara dugaan suap atau kasus ketok palu dalam pembahasan RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017-2018.

"Benar, KPK saat ini kembali mengembangkan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait suap dalam pembahasan RAPBD Provinsi Jambi TA 2017 dan 2018," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, dalam keterangannya, Selasa (20/9).

Baca Juga:

KPK Tegaskan Penetapan Tersangka Lukas Enembe Murni Penegakan Hukum

Namun, Ali enggan membeberkan pihak-pihak yang menjadi tersangka dalam kasus yang sudah menjerat mantan Gubernur Jambi Zumi Zola dan sejumlah anggota DPRD Jambi tersebut.

Ali memastikan KPK akan menjelaskan ke publik mengenai pihak-pihak yang menjadi tersangka maupun kontruksi perkara saat penyidik melakukan upaya penahanan.

"Dalam hal kronologi dugaan perbuatan pidana, siapa saja yang menjadi tersangka maupun sangkaan pasal segera kami akan sampaikan setelah proses penyidikan telah cukup," ujarnya.

Ali melanjutkan saat ini pihaknya masih melakukan pengumpulan alat bukti dengan melakukan pemanggilan saksi-saksi.

Baca Juga:

Mensesneg Sudah Mengirim Surpres Pengganti Pimpinan KPK Lili Pintauli ke DPR RI

"Perkembangan dari proses penyidikan ini akan tetap kami sampaikan sebagai salah satu bentuk pengawasan publik dalam upaya penindakan yang KPK lakukan," pungkasnya.

Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara Zumi Zola. Dia sudah divonis 6 tahun penjara dalam kasus suap dan gratifikasi. Saat ini, Zumi Zola telah bebas bersyarat dari lembaga pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

Dalam kasus ini, KPK total telah menetapkan 23 orang sebagai tersangkatersangka. Perkara ini diawali dengan sebuah kegiatan tangkap tangan pada 28 November 2017 yang kemudian dalam perkembangannya, KPK menemukan indikasi dan mengungkap bahwa praktek uang ketok palu tersebut tidak hanya terjadi untuk pengesahan RAPBD TA 2018, namun juga terjadi sejak pengesahan RAPBD 2017. (Pon)

Baca Juga:

KPK Dalami Transaksi Mencurigakan Ratusan Miliar Lukas Enembe

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kejagung Perpanjang Masa Penahanan Tersangka Ekspor Minyak Goreng
Indonesia
Kejagung Perpanjang Masa Penahanan Tersangka Ekspor Minyak Goreng

Kejagung memperpanjang masa penahanan selama 40 hari terhadap empat tersangka kasus dugaan korupsi ekspor minyak goreng.

Transjakarta dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan Terintegrasi
Indonesia
Transjakarta dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan Terintegrasi

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) integrasi angkutan penumpang dan bisnis pendukung antara Direktur Utama TransJakarta M. Yana Aditya dan Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi.

Berbobot 1 Ton Lebih, Sapi Kurban Milik Jokowi Sempat Bikin Kewalahan 8 Jagal
Indonesia
Berbobot 1 Ton Lebih, Sapi Kurban Milik Jokowi Sempat Bikin Kewalahan 8 Jagal

asjid Agung Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat telah menyembelih satu ekor sapi jenis Limosin dengan berat 1,010 kg bantuan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Minggu (10/7).

HPN 2022: Kapolda Metro Ingatkan Wartawan Jangan Bosan Beri Kritik
Indonesia
HPN 2022: Kapolda Metro Ingatkan Wartawan Jangan Bosan Beri Kritik

Fadil juga bicara terkait pandemi COVID-19

Pemprov DIY Ancam Pelaku Penyelewengan Minyak Goreng Curah
Indonesia
Pemprov DIY Ancam Pelaku Penyelewengan Minyak Goreng Curah

"Kalau ada penyimpangan atau penyelewengan tidak sesuai aturan akan kena aturan hukum," tegas Yanto di Yogyakarta, Senin (21/3)

Upaya APJII Memperkuat Industri Big Data di Indonesia
Indonesia
Upaya APJII Memperkuat Industri Big Data di Indonesia

Asosiasi Pengusaha Jasa Internet Indonesia (APJII) terus berupaya menguatkan industri Big Data di Indonesia dengan menjalin kerja sama dengan Binokular Media Utama.

BPJS Kesehatan Jadi Syarat Banyak Urusan, Komisi IX: Ini Mengejutkan!
Indonesia
BPJS Kesehatan Jadi Syarat Banyak Urusan, Komisi IX: Ini Mengejutkan!

"Soal Inpres Optimasi pelaksanaan JKN ini mengejutkan buat kami karena melibatkan sekian banyak kementerian/lembaga dan urusan yang menjadikan kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai persyaratan bagi urusan administrasi," ujar Mufida dalam keterangannya, Senin (21/2).

Pemprov DKI Tegaskan tidak Pernah Tutup dan Larang Citayam Fashion Week
Indonesia
Pemprov DKI Tegaskan tidak Pernah Tutup dan Larang Citayam Fashion Week

Pemprov DKI tidak akan pernah menutup atau melarang kegiatan Citayam Fashion Week meskipun mendapatkan protes dari masyarakat

Komnas HAM Diminta Hindari Ekspose Berlebihan di Kasus Brigadir J
Indonesia
Komnas HAM Diminta Hindari Ekspose Berlebihan di Kasus Brigadir J

Komnas HAM diingatkan agar bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menangani kasus meninggalnya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Kemenkumham Diminta Batalkan Semua Pihak yang Daftarkan Merek CFW
Indonesia
Kemenkumham Diminta Batalkan Semua Pihak yang Daftarkan Merek CFW

Santoso meminta Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (DJKI Kemenkumham) untuk membatalkan semua pihak yang mendaftarkan merek CFW.