KPK Kembangkan Kasus Dugaan Korupsi Infrastruktur, Joko Widodo Ikut Diperiksa Ilustrasi Gedung KPK (MP/Dicke Prasetia)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan kasus dugaan suap terkait proyek infrastruktur di Tulungagung. KPK telah menetapkan tersangka baru dalam kasus yang telah menjerat mantan Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo.

"KPK saat ini melaksanakan pengembangan penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi suap terkait proyek pekerjaan di Pemda Kabupaten Tulungagung," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (26/1).

Baca Juga

KPK Tetapkan Ketua DPRD Tulungagung Sebagai Tersangka Suap

Meski begitu, Ali masih merahasiakan identitas pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka tersebut. Nama-nama tersangka baru diumumkan saat dilakukan upaya paksa penahanan.

"KPK akan selalu menyampaikan kepada publik perkembangan penanganan perkara ini dan meminta masyarakat untuk aktif mengawasi selama proses ini berlangsung. Di mana hal ini sebagai bentuk transparansi kami dalam menangani perkara," ujarnya.

Bupati Tulungagung Syahri Mulyo

Seiring dengan pengembangan kasus tersebut, pada hari ini KPK memeriksa delapan saksi. Mereka akan diperiksa di Polres Kediri Kota. Adapun kedelapan saksi tersebut yakni, pihak PT Kediri Putra, Isa Ansori; wiraswasta Andriyani; karyawan swasta Rini Maherwati, dan Direktur PT Karya Harmoni Mandiri Yoyok Tanjung.

"Kemudian, Joko Widodo wirausaha Staf di PT Kediri Putra Group periode 1988-2018, Sony Sandra pemilik Triple S, Budi Santosa swasta di PT Kediri Putra, dan Indra Fauzi selaku pensiunan PNS atau Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung 2012-2019," kata Ali.

Baca Juga

KPK Tetapkan Bupati Tulungagung dan Wali Kota Blitar Tersangka Suap

Sebelumnya, KPK menetapkan mantan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek peningkatan infrastruktur jalan tahun 2017. Dia divonis sepuluh tahun penjara dan denda Rp 700 juta dalam kasus itu. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Trik Ngebul Eks Waketum AMPG Hindari Media Usai Diperiksa KPK terkait Suap Azis
Indonesia
Trik Ngebul Eks Waketum AMPG Hindari Media Usai Diperiksa KPK terkait Suap Azis

Mantan Wakil Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Aliza Gunado diperiksa KPK terkait kasus Azis Syamsuddin

Wakil Presiden Ma’ruf Amin Tinjau Huntara Korban Erupsi Semeru
Indonesia
Wakil Presiden Ma’ruf Amin Tinjau Huntara Korban Erupsi Semeru

Pemerintah akan membangun 1.951 unit hunian sementara di atas lahan seluas 81 hektare bagi masyarakat terdampak erupsi Gunung Semeru.

Secara Moral Dukung Jagoan Jokowi, JK Akui Jenderal Andika Pengalaman dan Kekar
Indonesia
Secara Moral Dukung Jagoan Jokowi, JK Akui Jenderal Andika Pengalaman dan Kekar

Komisi I DPR sendiri menyebut uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa paling mungkin dilakukan pekan depan

Pimpinan DPRD DKI Sebut Kenaikan UMP Bikin Untung Pengusaha Menipis
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Kenaikan UMP Bikin Untung Pengusaha Menipis

Jika dicermati, kenaikan UMP lebih kecil daripada besaran inflasi di Jakarta sebesar 1,1 persen

Penangkapan Terduga Teroris di Sejumlah Daerah Terkait Rencana Aksi Teror pada 17 Agustus
Indonesia
Penangkapan Terduga Teroris di Sejumlah Daerah Terkait Rencana Aksi Teror pada 17 Agustus

Penangkapan terduga teroris tersebut berkaitan dengan rencanakan aksi teror pada HUT ke-76 RI atau pada 17 Agustus

Moeldoko: Proyek Ibu Kota Negara Super Prioritas
Indonesia
Moeldoko: Proyek Ibu Kota Negara Super Prioritas

Pembangunan dan pemindahan IKN ini sebuah perjuangan untuk mewujudkan Indonesia berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kasus COVID-19 Jabar Melonjak, Layanan Ambulans Kewalahan
Indonesia
Kasus COVID-19 Jabar Melonjak, Layanan Ambulans Kewalahan

Melonjaknya kasus diduga karena mulai meningkatnya paparan kasus COVID-19 oleh varian Delta, yaitu virus mutan yang pertama kali diidentifikasi di India.

Biar Tidak Dibayar Dana BOS, Jatim Minta Guru Honorer Daftar PPPK
Indonesia
Biar Tidak Dibayar Dana BOS, Jatim Minta Guru Honorer Daftar PPPK

Pemeritah Provinsi Jawa Timur membuka 11.220 formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Dipanggil BK soal Interpelasi Formula E, Ketua DPRD DKI: Sudah Lama Saya Tunggu
Indonesia
Dipanggil BK soal Interpelasi Formula E, Ketua DPRD DKI: Sudah Lama Saya Tunggu

"Ini sudah lama saya tunggu, kapan dipanggil supaya saya bisa menjelaskan gitu lho," kata Prasetyo di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (24/1).

[Hoaks atau Fakta]: Punya Sertifikat Vaksin Dapat BLT Rp 1 Juta
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Punya Sertifikat Vaksin Dapat BLT Rp 1 Juta

Pemerintah memang memiliki program bantuan kepada masyarakat yang terdampak akibat dari PPKM Rp 1 juta, namun bantuan ini diberikan kepada pekerja dengan penghasilan di bawah Rp 3,5 juta