KPK Kembali Tetapkan Bupati PPU Abdul Gafur Mas'ud sebagai Tersangka Bupati nonaktif Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud berjalan keluar ruangan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (16/2/2022). (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap terkait proyek dan perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim).

Bupati PPU Abdul Gafur Mas'ud kembali ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi penyertaan modal pada perusahaan umum daerah di Kabupaten PPU tahun 2019-2021.

Baca Juga

Politikus Demokrat Andi Arief Serahkan Uang dari Bupati PPU ke KPK

"Tim penyidik menemukan adanya dugaan perbuatan pidana lain yang diduga turut dilakukan yang bersangkutan selama menjabat Bupati Penajam Paser Utara," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (1/8).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, KPK turut menetapkan dua tersangka selain Abdul Gafur Mas'ud. Keduanya yaitu mantan Direktur Perumda Benuo Taka, Heriyanto, dan Bendahara Perumda Benuo Taka, Karim Abidin.

Meski demikian, kata Ali, pihaknya belum bisa menyampaikan secara detail identitas hingga uraian dugaan perbuatan pidana para tersangka sekaligus pasal yang disangkakan.

"Akan kami sampaikan setelah proses penyidikan ini cukup yang kemudian dilakukan upaya paksa penangkapan maupun penahanan," ujarnya.

Juru bicara berlatar belakang jaksa ini menyebut, tim penyidik masih terus memeriksa sejumlah saksi untuk melengkapi alat bukti dugaan tindak pidana tersebut.

Baca Juga

Andi Arief Akui Terima Uang Rp 50 Juta dari Bupati PPU

KPK mengimbau para pihak yang dipanggil sebagai saksi untuk kooperatif hadir dan menjelaskan secara jujur apa yang diketahui kepada tim penyidik KPK.

"KPK persilakan masyarakat untuk turut mengawasi jalannya proses penyidikan ini," pungkasnya.

Pada perkara sebelumnya, KPK menetapkan Abdul Gafur sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, tahun 2021-2022.

Selain Gafur, KPK juga menetapkan empat orang lainnya sebagai tersangka penerima suap dalam perkara yang sama. Mereka masing-masing Mulyadi selaku Plt Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara; Edi Hasmoro selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kemudian Jusman selaku Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara; dan Nur Afifah Balqis selaku Bendara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan sebagai penerima suap. Sementara tersangka penyuap yakni Achmad Zuhdi alias Yudi.

Perkara itu kini tengah disidangkan di Pengadilan Tipikor pada PN Samarinda, Kaltim. Politikus Partai Demokrat itu didakwa menerima suap Rp 5,7 miliar terkait proyek dan perizinan di Kabupaten PPU. (Pon)

Baca Juga

KPK Sebut Andi Arief Bisa Dijerat Hukum karena Terima Uang dari Bupati PPU

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Vaksinasi COVID-19 Untuk Lansia di Jabar Terkendala Akses
Indonesia
Vaksinasi COVID-19 Untuk Lansia di Jabar Terkendala Akses

Menurut Atalia, banyak kelompok lansia yang kesulitan untuk datang ke tempat-tempat sentra vaksinasi yang tersedia.

Salah Satu Faktor Pendorong Penyelenggara Negara Korupsi
Indonesia
Salah Satu Faktor Pendorong Penyelenggara Negara Korupsi

Ia menjelaskan bentuk dan jenis konflik kepentingan yang sering terjadi di lingkungan eksekutif

Menkumham Sahkan Wantimpres Mardiono Jadi Plt Ketum PPP
Indonesia
Menkumham Sahkan Wantimpres Mardiono Jadi Plt Ketum PPP

Kemenkumham mengesahkan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Muhamad Mardiono sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk masa bakti 2020-2025.

Hari Baik Jokowi Lantik Penglima TNI Jenderal Andika Masih Dicari
Indonesia
Hari Baik Jokowi Lantik Penglima TNI Jenderal Andika Masih Dicari

Jokowi memastikan pekan depan Jenderal Andika Perkasa diilantik

Respons AHY saat Ditanya Peluang Koalisi dengan NasDem
Indonesia
Respons AHY saat Ditanya Peluang Koalisi dengan NasDem

"Sangat terbuka, sangat terbuka (koalisi dengan Partai Nasdem di Pemilu 2024)," kata AHY di DPP Partai Nasdem.

Alasan Panitia Pilih Kawasan Ancol untuk Ajang Formula E
Indonesia
Alasan Panitia Pilih Kawasan Ancol untuk Ajang Formula E

Ketua Organizing Committee Formula E Jakarta 2022, Ahmad Sahroni menjelaskan, ada beberapa faktor yang menjadikan Ancol sebagai lokasi yang dipilih. Salah satu di antaranya adalah lokasi yang ikonik dan tidak mengganggu fasilitas umum.

Kasus Ibu Arteria Dahlan dengan Perempuan Ngaku 'Anak Jenderal' Bakal Diurus MKD
Indonesia
Kasus Ibu Arteria Dahlan dengan Perempuan Ngaku 'Anak Jenderal' Bakal Diurus MKD

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi pun turun tangan atas kasus tersebut. Bahkan meminta keduanya berdamai karena baik perempuan yang disebut membentak maupun Arteria sama-sama sisebut satu keluarga partai.

KPK-OJK Perkuat Pemberantasan Korupsi Sektor Industri Jasa Keuangan
Indonesia
KPK-OJK Perkuat Pemberantasan Korupsi Sektor Industri Jasa Keuangan

KPK menerima audiensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka membahas dan memperkuat kerja sama pemberantasan korupsi di industri jasa keuangan.

Sumbang 8,5 Persen Total Makanan Indonesia, Konflik Rusia Ukraina Naikkan Harga Pangan
Indonesia
Sumbang 8,5 Persen Total Makanan Indonesia, Konflik Rusia Ukraina Naikkan Harga Pangan

Konflik kedua negara, akan meningkatkan volatilitas di pasar keuangan.

Minyak Goreng Masih Langka dan Mahal, PKS Minta Pemerintah Berantas Mafia
Indonesia
Minyak Goreng Masih Langka dan Mahal, PKS Minta Pemerintah Berantas Mafia

Kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng di pasaran masih dirasakan masyarakat.