KPK Kembali Sita Kebun Sawit Milik Eks Sekretaris MA Nurhadi Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyita lahan kebun sawit yang berada di Desa Padang Bulu Lama, Padang Lawas, Sumatera Utara (Sumut), dengan luas 33.000 M2 diduga milik mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, lahan kebun sawit tersebut diduga berkaitan dengan kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan perkara di MA pada tahun 2011-2016. Untuk itu, KPK menyita lahan tersebut untuk kebutuhan penyidikan.

"Hari Rabu, 2 September 2020, penyidik KPK kembali melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan juga melakukan penyitaan aset yang diduga terkait dengan tersangka NHD berupa lahan kebun sawit dan dokumen pendukungnya yang terletak di Kabupaten Padang Lawas Sumut," kata Ali dalam keterangannya, Kamis (3/9).

Baca Juga:

KPK Sita Vila Hingga Mobil Mewah Bekas Sekretaris MA Nurhadi

Penyitaan dilakukan setelah tim penyidik KPK berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri Padang Lawas, Kristanti Yuni Purnawanti sejak Selasa, 1 September 2020. Setelah melakukan koordinasi, KPK lalu melakukan penyitaan pada Rabu, 2 September 2020, dengan disaksikan oleh sejumlah perangkat.

"Penyitaan tersebut dengan disaksikan oleh perangkat desa dan pihak yang menguasai dan mengetahui terkait aset tersebut untuk memastikan legalitas dan lokasi atas kebun sawit dimaksud," ujarmya.

Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi. (KPK)
Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi. (KPK)

Selain lahan seluas 33.000 M2, penyidik KPK juga melakukan penyitaan terhadap uang tunai dari salah satu saksi sebesar Rp100 juta. Uang itu diduga hasil pengelolaan kebun sawit tersebut.

Sebelumnya, KPK juga telah melakukan penyitaan lahan kebun sawit di kabupaten Padang Lawas dengan luas sekira 530,8 hektar. Lahan itu juga diduga berkaitan dengan kasus yang menyeret Nurhadi.

"KPK akan terus berupaya maksimal dalam penyidikan ini dengan terus mengejar aset-aset yang di duga hasil kejahatan dalam perkara dimaksud," pungkasnya.

Baca Juga:

ICW: Resistansi MA di Kasus Nurhadi Berpotensi Obstruction of Justice

Belakangan, KPK diketahui memang sedang menyelidiki dugaan aliran sejumlah uang yang diterima Nurhadi dalam mengurus perkara. Tak hanya itu KPK juga menduga Nurhadi mengalihkan hasil tindak pidana korupsinya ke sejumlah aset.

Diduga, lahan kebun sawit yang disita tersebut merupakan hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Nurhadi. Meskipun, saat ini KPK belum menjerat Nurhadi dengan pasal TPPU. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Diharapkan Pekerja, Cak Imin Minta Perusahaan Bayarkan THR
Indonesia
Diharapkan Pekerja, Cak Imin Minta Perusahaan Bayarkan THR

Berdasarkan laporan Posko THR Keagamaan 2021 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sejak 20 April hingga 10 Mei, terdapat 2.278 laporan, terdiri dari 692 konsultasi THR dan 1.586 pengaduan THR.

Pimpinan DPRD Desak Anies Segara Perbanyak Lubang Biopori
Indonesia
Pimpinan DPRD Desak Anies Segara Perbanyak Lubang Biopori

Pemprov harus secepatnya perbanyak pembuatan lubang biopori sebagai penampung air saat musim hujan mengguyur ibu kota.

Lima Jenderal Calon Kapolri yang Diajukan ke Jokowi
Indonesia
Lima Jenderal Calon Kapolri yang Diajukan ke Jokowi

"Yang diajukan semua jenderal bintang 3, tidak ada yang masih bintang 2" kata Mahfud

Nusakambangan dapat Tugas Baru Bikin Kapok Maling Ternak NTT
Indonesia
Nusakambangan dapat Tugas Baru Bikin Kapok Maling Ternak NTT

Pengiriman napi pencuri ternak ke Nusakambangan ini atas inisiatif Gubernur NTT Viktor Bungtilu Lasikodat

Libur Panjang Berakhir, 13 Ribu Orang Tinggalkan Bali Pakai Pesawat
Indonesia
Libur Panjang Berakhir, 13 Ribu Orang Tinggalkan Bali Pakai Pesawat

Meskipun Bandara Ngurah Rai dipadati oleh ribuan penumpang pada puncak arus balik liburan, namun suasana di bandara tetap lancar dan terkendali.

Puluhan Motor Peserta Aksi UU Cipta Kerja Diangkut, Begini Prosedur Pengambilannya
Indonesia
Puluhan Motor Peserta Aksi UU Cipta Kerja Diangkut, Begini Prosedur Pengambilannya

Anggota Patwal Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengamankan 69 kendaraan roda dua paska kerusuhan demo.

KPK Gandeng PPATK Telusuri Aliran Duit Suap Ekspor Benur
Indonesia
KPK Gandeng PPATK Telusuri Aliran Duit Suap Ekspor Benur

"Tentu KPK akan melibatkan pihak lain termasuk pihak perbankan maupun PPATK dalam penelusuran dugaan aliran dana dalam perkara tersebut," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri

Di Depan Mahasiswa UI, Kapolri Sindir Pihak yang Belum 'Move On' dari Pilpres
Indonesia
Di Depan Mahasiswa UI, Kapolri Sindir Pihak yang Belum 'Move On' dari Pilpres

Ia mengajak Alumni UI untuk melihat peluang bonus demografi di Indonesia

[HOAKS atau FAKTA]: Keluarga Pemilik BPJS Bakal Dapat BLT Rp4 Juta
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Keluarga Pemilik BPJS Bakal Dapat BLT Rp4 Juta

Akun Facebook Mak Dziyan Rayyan mengunggah sebuah unggahan yang berisikan keluarga pemilik BPJS akan dapat BLT Rp4 Juta.

 Deretan Klaim 'Palsu' Terakhir Trump Beberapa Jam Sebelum Turun Jabatan
Indonesia
Deretan Klaim 'Palsu' Terakhir Trump Beberapa Jam Sebelum Turun Jabatan

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali membuat klaim palsu