KPK Kembali Panggil Eks KSAU Agus Supriatna di Sidang Kasus Helikopter AW-101 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: MP/Dicke Prasetia)

MetahPutih.com - Tim jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil eks Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Agus Supriatna.

Agus akan bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan Helikopter Agusta Westland (AW)-101 di TNI Angkatan Udara (AU).

“Informasi yang kami terima betul hari ini dijadwalkan pemeriksaan yang bersangkutan sebagai saksi di hadapan majelis hakim,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (5/12).

Baca Juga:

KPK Segera Panggil Hakim Agung Gazalba Saleh sebagai Tersangka Suap

Ali mengatakan, KPK sudah dua kali melayangkan surat panggilan kepada Agus Supriatna untuk hadir di pengadilan. Namun, dua kali pula Agus mangkir.

Padahal, kata Ali, surat pemanggilan terhadap Agus sudah dikirimkan ke dua alamat rumahnya dan juga meminta bantuan pihak TNI, namun Agus tetap tidak bersikap kooperatif.

“Sebelumnya kami juga melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan melalui 2 alamat rumahnya dan bantuan pihak TNI. Namun saksi ini tetap tidak taat hukum dan mangkir dari panggilan pengadilan,” ujarnya.

Baca Juga:

Ketua KPK soal Bupati Bangkalan Belum Ditahan Meski Berstatus Tersangka

Lebih lanjut Ali mengatakan, terkait pemanggilan hari ini KPK sudah mengirimkan surat panggilan ke kantor tim pengacara Agus. Namun, surat tersebut ditolak.

“Hal tersebut sangat disayangkan karena sebagai penegak hukum semestinya turut memperlancar proses pemeriksaan persidangan,” pungkas Ali. (Pon)

Baca Juga:

KPK Periksa Eks Kepala Kanwil BPN Riau Terkait Kasus Suap

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
BPN DKI Pastikan Biaya Perubahan Nama Jalan di Sertifikat Tanah Gratis
Indonesia
BPN DKI Pastikan Biaya Perubahan Nama Jalan di Sertifikat Tanah Gratis

BPN DKI mengatakan, sertifikat atas tanah dengan dokumen lama masih berlaku dan tidak ada tambahan biaya apabila masyarakat ingin mengubah ke nama jalan yang baru pada surat-surat tanah.

Pelantikan Marullah Jadi Deputi untuk Bantu Gubernur dalam Skala Besar
Indonesia
Pelantikan Marullah Jadi Deputi untuk Bantu Gubernur dalam Skala Besar

Tak ada rumor perombakan dan secara mengejutkan, Marullah Matali pada Jumat (2/12) lalu dicopot dari posisi Sekertaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta digantikan Uus Kuswanto.

Masyarakat Jangan Sesuka Hati Lepas Masker meski Sudah Vaksin Booster Kedua
Indonesia
Masyarakat Jangan Sesuka Hati Lepas Masker meski Sudah Vaksin Booster Kedua

Vaksin COVID-19 booster kedua atau dosis empat kini sudah menyasar masyarakat umum.

Gus Yahya Tegaskan NU Tidak Mau Diperalat untuk Kepentingan Politik
Indonesia
Gus Yahya Tegaskan NU Tidak Mau Diperalat untuk Kepentingan Politik

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU ) menegaskan, bahwa NU tak boleh dijadikan alat politik. Khususnya menjelang Pemilu 2024.

Pemerintah Upayakan Inisiatif Dana Global Seni dan Budaya di G20
Indonesia
Pemerintah Upayakan Inisiatif Dana Global Seni dan Budaya di G20

Rangkaian pertemuan G20 di bidang kebudayaan penting dalam konteks pembangunan budaya.

Di Surabaya, 79 Persen Warga Terpapar COVID-19 Berusia Produktif
Indonesia
Di Surabaya, 79 Persen Warga Terpapar COVID-19 Berusia Produktif

Terdapat temuan klaster baru di Kota Surabaya pada tahun 2022, yakni klaster fasilitas umum, keluarga, riwayat perjalanan dalam dan luar negeri, PTM sekolah, dan perkantoran.

KSAD Perintahkan Pecat Oknum TNI Pelaku Mutilasi di Papua
Indonesia
KSAD Perintahkan Pecat Oknum TNI Pelaku Mutilasi di Papua

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Dudung Abdurachman meminta jajarannya agar mengusut tuntas kejadian tersebut. Dudung mengatakan, anggota tersebut mesti diproses hukum.

Kapolri Siapkan 1.800 Personel untuk Jemput Paksa Lukas Enembe
Indonesia
Kapolri Siapkan 1.800 Personel untuk Jemput Paksa Lukas Enembe

Upaya proses hukum terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe tengah dilakukan.

DPRD Minta Anak Buah Anies Perbaiki Sejumlah TPU di Jakarta
Indonesia
DPRD Minta Anak Buah Anies Perbaiki Sejumlah TPU di Jakarta

Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Nova Harivan Paloh mengungkapkan, TPU yang perlu mendapat sentuhan peningkatan sarana dan prasarana yakni TPU Menteng Pulo Jakarta Selatan dan TPU Kober Jatinegara Jakarta Timur.

PBB Sebut Referendum 4 Wilayah Ukraina Gabung Rusia Ilegal
Dunia
PBB Sebut Referendum 4 Wilayah Ukraina Gabung Rusia Ilegal

Media pemerintah Rusia mengumumkan bahwa 98 persen pemilih memirulih untuk bergabung dengan Rusia setelah referendum.