KPK Kembali Garap PNS MA Orang Dekat Istri Nurhadi Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi. (KPK)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap lima saksi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA) yang menjetat eks Sekretaris MA, Nurhadi.

Mereka yakni PNS di MA bernama Kardi, dua karyawan swasta Dody Aryanto Supeno dan Indra Hartanto, ibu rumah tangga Irawati, dan wiraswasta Aditya Irwantyanto.

Baca Juga

Harta Istri Nurhadi Diduga Mengalir ke Pria Lain

"Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka NHD (Nurhadi)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Rabu (5/8).

KPK tengah menelisik aset milik istri Nurhadi, Tin Zuraida, yang diduga dikuasai oleh pihak lain. Ali mengatakan penulusuran itu dilakukan untuk mengembangkan terkait adanya peristiwa dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Bekas Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi (rompi jingga). (KPK)
Bekas Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi (rompi jingga). (KPK)

Salah satu pihak yang diduga menguasai aset milik Tin adalah Kardi. Kardi sendiri dipanggil dalam agenda pemeriksaan hari ini. Namun, Ali masih belum memastikan apakah Tin dan Kardi akan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dia mengatakan, KPK masih mengumpulkan dua alat bukti permulaan yang cukup.

"Apabila kemudian ditemukan setidaknya dua alat bukti permulaan yang cukup maka KPK tentu akan menetapkan tersangka TPPU dalam kasus tersebut," ujar Ali.

Dalam kasus suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di MA itu, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka. Ketiga tersangka itu yakni, mantan Sekretaris MA Nurhadi, menantunya Rezky Herbiono dan Hiendra Soenjoto.

Ketiganya sempat dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) alias buron karena tiga kali mangkir alias tidak memenuhi pangggilan pemeriksaan KPK. Ketiganya juga telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri.

Tim penyidik KPK menangkap Nurhadi bersama menantunya Rezky Herbiyono pada Senin (1/6) malam. Keduanya dibekuk di sebuah rumah di Simprug, Jakarta Selatan. Saat ini, tinggal Hiendra Soenjoto yang belum diamankan.

Nurhadi dijerat sebagai tersangka karena yang bersangkutan melalui Rezky Herbiono, diduga telah menerima suap dan gratifikasi senilai Rp 46 miliar.

Baca Juga

KPK Telisik Aset Nurhadi dan Menantunya di SCBD

Tercatat ada tiga perkara sumber suap dan gratifikasi Nurhadi, pertama perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara, kedua sengketa saham di PT MIT, dan ketiga gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.

Rezky selaku menantu Nurhadi diduga menerima sembilan lembar cek atas nama PT MIT dari Direkut PT MIT Hiendra Soenjoto untuk mengurus perkara itu. Cek itu diterima saat mengurus perkara PT MIT vs PT KBN. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hadi Pranoto Polisikan Balik Pelapor, Dalihnya Terhina Dibilang Profesor
Indonesia
Hadi Pranoto Polisikan Balik Pelapor, Dalihnya Terhina Dibilang Profesor

Kuasa Hukum mengklaim Hadi Pranoto tidak pernah mengaku bergelar profesor

Bantu Djoko Tjandra Buat e-KTP, Mantan Lurah Grogol Selatan Diperiksa Bareskrim
Indonesia
Bantu Djoko Tjandra Buat e-KTP, Mantan Lurah Grogol Selatan Diperiksa Bareskrim

"Saya kurang tahu. Coba tanya aja atasan langsungnya," ungkap Chaidir.

Respon Puan Maharani UU Cipta Kerja Mau Dibawa ke MK
Indonesia
Respon Puan Maharani UU Cipta Kerja Mau Dibawa ke MK

Puan mengklaim DPR sudah memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja bersama pemerintah

Anita Kolopaking Murung Dapat 'Legal Fee' USD50 dari Pinangki, Suami: Moody Gitu
Indonesia
Pemerintah Awasi Empat WNI Terpapar Virus Corona di Jepang
Indonesia
Pemerintah Awasi Empat WNI Terpapar Virus Corona di Jepang

Pemerintah menyiapkan opsi penggunaan KRI Soeharso untuk mengevakuasi 74 WNI yang dikarantina Jepang di kapal pesiar Diamond Princess.

MAKI Minta Dewas Putuskan Ketua KPK Firli Bahuri Langgar Kode Etik
Indonesia
MAKI Minta Dewas Putuskan Ketua KPK Firli Bahuri Langgar Kode Etik

MAKI meminta Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) memutuskan Ketua KPK Firli Bahuri terbukti melanggar kode etik.

Fraksi NasDem Sarankan Pemprov DKI Perpanjang PSBB, Ini Alasannya
Indonesia
Fraksi NasDem Sarankan Pemprov DKI Perpanjang PSBB, Ini Alasannya

Adapun diketahui, penerapan PSBB gelombang ketiga di DKI akan berakhir pada Kamis 4 Juni 2020 lusa.

 Redam Pandemi Corona, Indonesia Jangan Malu Minta Bantuan Negara Lain
Indonesia
Redam Pandemi Corona, Indonesia Jangan Malu Minta Bantuan Negara Lain

"Termasuk menerima bantuan teknologi uji laboratorium, tenaga dan analisis medis," ujar Ricky Gunawan dalam keterangannya, Selasa (17/3).

Bawaslu Minta Ubah Metode Kampanye Calon Kepala Daerah Tatap Muka
Indonesia
Bawaslu Minta Ubah Metode Kampanye Calon Kepala Daerah Tatap Muka

Abhan meminta KPU mengubah metode dalam tahapan kampanye dari tatap muka menjadi kegiatan virtual.

Jabat Bos Lumbung Pangan, Popularitas Prabowo Meroket
Indonesia
Jabat Bos Lumbung Pangan, Popularitas Prabowo Meroket

Ia menilai ada babak baru pentas politik nasional di tengah wabah COVID-19 yaitu makin akrab dan mesranya Jokowi dengan Prabowo.