KPK Kembali Garap Eks Presdir Lippo Cikarang Tersangka Kasus Suap Meikarta Proyek Meikarta dari Lippo Group (meikarta.com)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto dalam kasus suap perizinan proyek Meikarta. Toto akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai tersangka," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, saat dikonfirmasi, Jakarta, Senin (28/10).

Toto pernah diperiksa sebagai tersangka pada 8 Agustus lalu. Saat itu Toto mengaku akan kooperatif menjalani proses hukum yang menjeratnya. Namun, KPK belum menahan Toto usai menjalani pemeriksaan perdananya pada Agustus lalu.

Baca Juga:

KPK Tetapkan Sekda Jabar dan eks Bos Lippo Cikarang Tersangka Kasus Meikarta

Jubir KPK Febri Diansyah. (MP/Ponco Sulaksono)
Jubir KPK Febri Diansyah. (MP/Ponco Sulaksono)

"Saya menghargai proses hukum yang sedang berjalan. Saya mendukung , saya akan kooperatif. Saya yakin KPK institusi yang kredibel, independen, penyidiknya profesional," kata Toto di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (8/8).

Dalam kesempatan itu, Toto juga membantah telah memberikan uang sebesar Rp10,5 miliar kepada mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.

"Waktu saya jadi saksi itu (pemberian Rp 10,5 miliar) sudah saya bantah dalam sidang. Saya tidak pernah memberi. Jadi untuk hal ketidaksesuaian itu saya serahkan ke kuasa hukum saya yang menguasai itulah," ujar Toto.

Menurut Toto, saat ini dirinya sudah tidak lagi bekerja di PT Lippo Cikarang. Ia mengaku sudah lama berhenti dari perusahaan milik James Riady tersebut sejak Desember tahun lalu.

Baca Juga

Miris, Sekda Jabar Jadi Tersangka Suap Proyek Meikarta

Toto eks Presdir Lippo
Mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Bartholomeus Toto. (Antaranews)

Dalam perkara ini, lembaga antirasuah telah menetapkan mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto, dan Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa sebagai tersangka.

Toto diduga menyuap mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin senilai Rp10,5 miliar. Uang diberikan kepada Neneng melalui orang kepercayaannya dalam beberapa tahap.

Sementara Iwa diduga telah menerima uang Rp900 juta dari Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi Neneng Rahmi Nurlaili untuk menyelesaikan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi Tahun 2017. Perda RDTR Kabupaten Bekasi itu diperlukan untuk kepentingan perizinan proyek Meikarta.

Uang yang diberikan Neneng Rahmi kepada Iwa diduga berasal dari PT Lippo Cikarang. PT Lippo Cikarang sendiri disinyalir merupakan sumber uang suap untuk sejumlah pihak dalam mengurus perizinan proyek Meikarta. (Pon)

Baca Juga:

Usai Diperiksa KPK, Eks Bos Lippo Cikarang: Saya Akan Kooperatif

Kredit : ponco

Tags Artikel Ini

Wisnu Cipto

LAINNYA DARI MERAH PUTIH