KPK: Kekayaan Cakada Petahana Naik Rp2-4 Miliar Ilustrasi - Pilkada serentak 2020. (ANTARA Jatim/Naufal Ammar)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan harta kekayaan calon kepala daerah (cakada) petahana pada Pilkada 2020 mngalami kenaikan senilai Rp2 miliar hingga Rp4miliar selama menjabat pada periode pertama.

Temuan tersebut berdasarkan hasil analisis 299 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) cakada petahana di Pilkada 2020. Analisis dilakukan dengan membandingkan kekayaan yang dilaporkan saat mencalonkan diri pada periode pertama dengan pelaporan LHKPN terkini.

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, peningkatan harta kekayaan tersebut berkorelasi positif dengan besaran nilai APBD pada periode menjabat.

Baca Juga:

KPK Beberkan 10 Cakada Terkaya dan Termiskin di Pilkada 2020

"Sehingga dapat diartikan bahwa kenaikan harta cakada petahana di suatu periode sejalan dengan besarnya nilai APBD daerahnya pada periode yang sama," ujar Pahala dalam jumpa pers di kantornya, Jumat (4/12).

Sebanyak 62 persen cakada petahana yang dianalisis bahkan tercatat mengalami kenaikan harta kekayaan lebih dari Rp1 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: kpk.go.id)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: kpk.go.id)

Dua cakada di antaranya meningkat hingga Rp100 miliar, sementara yang hartanya bertambah Rp10 miliar hingga Rp100 miliar sebanyak 27 cakada, bertambah Rp1 miliar hingga Rp10 miliar sebanyak 156 cakada, dan bertambah Rp1 juta hingga Rp1 miliar sebanyak 63 cakada.

"Namun demikian, terdapat 39 cakada yang mencatatkan penurunan nilai harta kekayaan selama periode tersebut," kata Pahala.

Menurut Pahala, kenaikan dan penurunan harta kekayaan cakada petahana idealnya dipengaruhi adanya peningkatan atau penyusutan nilai aset, perolehan dan pelepasan harta, ataupun hibah serta peningkatan atau penurunan harta kekayaan secara tidak wajar.

Baca Juga:

KPK Sita Dokumen Suap Izin Ekspor Benur dari Rumah Dinas Istri Menteri Edhy

Namun, peningkatan dan penurunan bisa terjadi secara tidak wajar yang disebabkan adanya pendapatan atau pun pengeluaran harta yang tidak dilaporkan melalui LHKPN. Atau adanya pelaporan nilai harta/pendapatan/pengeluaran yang tidak sesuai.

"Tidak menutup kemungkinan, harta kekayaan yang dilaporkan cakada petahana berada pada kondisi tersebut," kata Pahala.

Pahala mengingatkan, apabila kondisi tersebut terjadi maka bisa mengindikasikan adanya fraud yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi. (Pon)

Baca Juga:

KPK Panggil Stafsus Menteri KP Hingga Mahasiswa Terkait Kasus Edhy Prabowo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penganiayaan Muhammad Kece di Rutan Bareskrim Dianggap Peristiwa Ironis
Indonesia
Penganiayaan Muhammad Kece di Rutan Bareskrim Dianggap Peristiwa Ironis

Tersangka penista agama Muhammad Kosman alias Mohammad Kece diduga menjadi korban penganiayaan Irjen Napoleon Bonaparte dan sejumlah tahanan lain.

Libur dan Cuti Bersama, Disdukcapil Surabaya Tetap Buka Layanan
Indonesia
Libur dan Cuti Bersama, Disdukcapil Surabaya Tetap Buka Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya masih membuka layanan seperti hari biasa.

Per Jumat (11/12), Penambahan Kasus COVID-19 Ibu Kota Capai 1.232 Jiwa
Indonesia
Per Jumat (11/12), Penambahan Kasus COVID-19 Ibu Kota Capai 1.232 Jiwa

Dengan positivity rate 9,2 persen, penambahan kasus positif hari ini sebanyak 1.232 jiwa.

Polresta Surakarta Lepas 10 Mahasiswa UNS yang Bentang Poster Kritik Jokowi
Indonesia
Polresta Surakarta Lepas 10 Mahasiswa UNS yang Bentang Poster Kritik Jokowi

Polresta Surakarta melepas 10 mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Senin (13/9). Pelepasan mahasiswa tersebut dilakukan usai diberikan pembinaan.

Dilarang Coret Rumah Orang, Gibran Janjikan Tambah Lokasi Mural
Indonesia
Dilarang Coret Rumah Orang, Gibran Janjikan Tambah Lokasi Mural

Di kawasan Jalan Juanda Pucangsawit, Kecamatan Jebres masih banyak ruang untuk dimural. Selain itu, juga ada Flyover Manahan dan Overpass Purwosari.

Ini Tanggapan PP Muhammadiyah Soal Wacana Penerapan PPN Pendidikan
Indonesia
Ini Tanggapan PP Muhammadiyah Soal Wacana Penerapan PPN Pendidikan

Pimpinan Pusat Muhammadiyah menentang rencana pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk bidang pendidikan.

Satu Tahun Pandemi, Belanja Sektor Kesehatan Capai Rp 490 Triliun
Indonesia
Satu Tahun Pandemi, Belanja Sektor Kesehatan Capai Rp 490 Triliun

Situasi itu menggambarkan betapa besarnya potensi usaha dan bisnis di sektor kesehatan yang saat ini bergulir di Indonesia.

Gibran Kampanye Daring, Warga Keluhkan Bantuan UMKM Rp2,4 Juta Tak Kunjung Cair
Indonesia
Gibran Kampanye Daring, Warga Keluhkan Bantuan UMKM Rp2,4 Juta Tak Kunjung Cair

"Saya sudah mengajukan bantuan sosial produktif UMKM Rp2,4 pada dinas terkait di Solo, tetapi bantuan itu tak kunjung cair," ujar warga setempat Anna pada Gibran

Wagub DKI Beberkan Kabar Menggembirakan Penanganan COVID-19
Indonesia
Wagub DKI Beberkan Kabar Menggembirakan Penanganan COVID-19

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan tingkat keterisian tempat tidur di Jakarta mengalami penurunan.