KPK Keberatan dengan Temuan Ombudsman Terkait Malaadministrasi TWK Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di gedung KPK, Jakarta, Rabu (11/3/2020). (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merasa keberatan dengan temuan Ombudsman RI terkait dugaan malaadimistrasi pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai lembaga antirasuah.

"Kami akan menyerahkan surat keberatan ini sesegera mungkin besok, 6 Agustus 2021 pagi ke Ombudsman," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta Kamis (5/8).

Baca Juga

Kata Dewas Soal Dugaan Maladministrasi TWK Pegawai KPK

Ghufron menyebut Ombudsman tidak adil dalam memberikan rekomendasi. Ia menilai Ombudsman tidak menghormati kewenangan KPK dalam pelaksanaan TWK dan cenderung memberikan pernyataan yang menyudutkan.

Pimpinan KPK berlatar belakang akademisi ini mengklaim pelaksaan TWK sudah sesuai aturan yang berlaku. Ghufron menegaskan tidak ada maladministrasi dalam pelaksanaan tes tersebut.

Ombudsman juga dinilai sudah melewati batas dengan menyatakan TWK tidak sesuai dengan aturan berlaku. KPK menilai Ombudsman merasa lebih berkuasa dibanding aturan hukum dan perundang-undangan di Indonesia.

"Temuan Ombudsman menyatakan bahwa proses pembuatan perkom mempunyai malaadministrasi pada prosedurnya," ujarnya.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. ANTARA/Benardy Ferdiansyah
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

Menurutnya, Ombudsman tidak bisa mencampuri sikap KPK yang membebastugaskan pegawai yang gagal dalam TWK. Pasalnya, hal itu merupakan kebijakan KPK untuk mengatur kepegawaian.

Ghufron juga membantah KPK tidak mengikuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang TWK. Menurutnya, rapat gabungan yang digelar pada 25 Mei 2021 merupakan tindaklanjut dari arahan Jokowi.

Atas dasar itu, KPK menolak mengikuti rekomendasi Ombudsman. Lembaga Antikorupsi menilai rekomendasi Ombudsman terkait KPK tidak logis, melanggar hukum, dan tidak bisa diterima.

"Dengan ini terlapor menyatakan keberatan untuk melanjuti tindakan korektif yang dinyatakan Ombudsman kepada KPK," tegas Ghufron. (Pon)

Baca Juga

Ombudsman Minta KPK Angkat 75 Pegawai Tak Lolos TWK Jadi ASN

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR Peringatkan BPOM Harus Lepas dari Kepentingan saat Uji Vaksin
Indonesia
DPR Peringatkan BPOM Harus Lepas dari Kepentingan saat Uji Vaksin

Persiapan peluncuran vaksin COVID-19 harus hati-hati dan melalui persiapan matang.

Syarat Naik KA Jarak Jauh dan Lokal Saat Masa Perpanjangan PPKM Level 4
Indonesia
Syarat Naik KA Jarak Jauh dan Lokal Saat Masa Perpanjangan PPKM Level 4

PT Kereta Api Indonesia (Persero) masih menerapkan persyaratan perjalanan menggunakan Kereta Api secara ketat dengan adanya perpanjangan PPKM Level 4 di berbagai wilayah oleh pemerintah hingga 16 Agustus 2021.

Keributan soal TWK KPK Dinilai Terlambat
Indonesia
Keributan soal TWK KPK Dinilai Terlambat

Pasalnya, proses pembentukan pegawai KPK menjadi ASN merupakan proses inisiasi dari perubahan UU KPK yang di dalamnya mengatur bahwa seluruh pegawai KPK merupakan ASN.

Update COVID-19 Sabtu (31/10): 410.088 Positif, 337.801 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Sabtu (31/10): 410.088 Positif, 337.801 Sembuh

Penambahan itu menyebabkan total kasus di Indonesia kini mencapai 410.088

[HOAKS atau FAKTA]: Orang Pernah Terinfeksi COVID-19 Miliki Imunitas Lebih Baik Ketimbang Divaksin
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Orang Pernah Terinfeksi COVID-19 Miliki Imunitas Lebih Baik Ketimbang Divaksin

Beredar narasi di Twitter oleh akun @AllisonPearson yang mengklaim bahwa orang yang pernah terinfeksi COVID-19 akan memiliki imunitas tubuh lebih baik ketimbang orang yang sudah vaksin 2 dosis.

Pemilih Pemula Rentan Disuap Calon Kepala Daerah
Indonesia
Pemilih Pemula Rentan Disuap Calon Kepala Daerah

Menurut Dewi, salah satu penyebab pemilih pemula menjadi sasaran politik uang adalah kurangnya pemahaman terhadap pendidikan politik sejak dini.

Percepat Herd Immunity, Pemprov DKI Vaksin Gelandangan
Indonesia
Percepat Herd Immunity, Pemprov DKI Vaksin Gelandangan

Pemprov DKI Jakarta menggelar vaksinasi bagi gelandangan dan masyarakat marginal, agar kekebalan komunitas di Jakarta semakin cepat tercapai.

Gempa M 5,3 Guncang Tolitoli, Begini Analisa BMKG
Indonesia
Gempa M 5,3 Guncang Tolitoli, Begini Analisa BMKG

Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust fault).

Megawati Resmikan Patung Bung Karno di Lemhannas
Indonesia
Megawati Resmikan Patung Bung Karno di Lemhannas

Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri meresmikan patung Bung Karno di depan kantor Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI).

PP Pendidikan di Kawasan Ekonomi Khusus Wajib Pakai Prinsip Nirlaba
Indonesia
PP Pendidikan di Kawasan Ekonomi Khusus Wajib Pakai Prinsip Nirlaba

Pasal 65 UU Cipta Kerja mengatur tentang pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui Perizinan Berusaha.