KPK: Kartu Prakerja Berpotensi Rugikan Keuangan Negara Ilustrasi program Kartu Prakerja (ANTARA/HO-dok pri)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa metode pelaksanaan program pelatihan program Kartu Prakerja yang dilakukan secara daring tak efektif dan bahkan berpotensi merugikan negara.

"Metode pelaksanaan program pelatihan secara daring berpotensi fiktif, tidak efektif, dan merugikan keuangan negara," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat memaparkan hasil kajian dan rekomendasi atas program Kartu Prakerja di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (18/6).

Baca Juga

Jokowi Diminta Hapus Program Kartu Prakerja bagi Pekerja PHK

Menurut Alex, metode pelatihan secara daring tidak efektif dan merugikan negara karena hanya satu arah dan tidak memiliki mekanisme kontrol atas penyelesaian pelatihan yang sesungguhnya oleh peserta.

Selain itu, dari 1.895 pelatihan yang tayang dalam program Kartu Prakerja, hanya 24% atau sekitar 457 pelatihan yang memenuhi syarat sebagai materi pelatihan. Selanjutnya, dari 457 pelatihan itu, hanya 55% dari 457 pelatihan yang dapat diberikan secara daring.

"Sisanya harus dilakukan secara offline dan kombinasi," ujarnya.

Sejumlah materi pelatihan dalam Kartu Pra Kerja dianggap tidak sesuai kondisi industri dan pelaku usaha
Pemerintah mengeluarkan kartu pra kerja bagi warga yang terdampak Covid-19 (Foto: antaranews)

Dalam kajian ini, KPK juga menemukan lembaga pelatihan telah menerbitkan sertifikat meski peserta belum menyelesaikan keseluruhan paket pelatihan yang telah dipilih.

“Peserta sudah mendapatkan insentif meskipun belum menyelesaikan seluruh pelatihan yang sudah dibeli, sehingga negara tetap membayar pelatihan yang tidak diikuti oleh peserta,” ungkap Alex.

Baca Juga

Badai PHK dan Polemik Kartu Prakerja di Tengah Pandemi COVID-19

Atas temuan-temuan tersebut, lembaga antirasuah merekomendasikan agar pelaksanaan pelatihan metode daring dilakukan secara interaktif untuk menjamin peserta menyelesaikan seluruh paket pelatihan.

KPK juga meminta manajemen pelaksana memperbaiki sistem untuk menjamin terlaksananya sistem pelatihan dan pembayaran insentif sesuai dengan Permenko Nomor 03 Tahun 2020.

Terkait konten pelatihan, KPK merekomendasikan manajemen pelaksana untuk menyusun kurasi materi pelatihan dalam bentuk petunjuk teknis dengan melibatkan ahli yang kompeten.

Selain itu, manajemen pelaksana wajib memastikan bahwa materi pelatihan tidak tersedia secara gratis di internet.

"KPK juga merekomendasikan Pelibatan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dalam penyusunan standar materi pelatihan dan sertifikasi pelaksana program," kata Alex.

Diketahui, pelaksanaan program kartu prakerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 26 Februari 2020. Dalam situasi pandemi COVID-19, program ini diharapkan menjadi instrumen untuk penyaluran bantuan sosial dengan anggaran yang dikucurkan sebesar Rp 20 triliun dan target peserta sebesar 5,6 juta orang.

Baca Juga

Pengamat Hukum: Banyak Pelanggaran Hukum di Program Kartu Prakerja

Anggaran tersebut terdiri dari total insentif pascapelatihan sebesar Rp 2.400.000 per orang, insentif survei kebekerjaan sebesar Rp 150.000 per orang, dan bantuan pelatihan sebesar Rp 1.000.000 per orang. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Berkaca dari Ledakan Lebanon, Berikut Langkah Mabes Polri Awasi Gedung Bahan Peledak
Indonesia
Berkaca dari Ledakan Lebanon, Berikut Langkah Mabes Polri Awasi Gedung Bahan Peledak

Polri melakukan sejumlah langkah antisipasi agar kejadian ledakan akibat amonium nitrat di Beirut tak terjadi di Indonesia.

Gempa Magnitudo 5,1 Landa Tobelo Maluku Utara
Indonesia
Gempa Magnitudo 5,1 Landa Tobelo Maluku Utara

Untuk jenis bencana geologi dan vulkanologi, untuk kejadian bencana gempa bumi telah terjadi sebanyak 16 kali dan 7 kejadian untuk peristiwa erupsi gunungapi di 2020.

Tolak Saran Satgas COVID-19, Wagub DKI: WFH Sudah 75 Persen, Buat Apa Lagi Ganjil-Genap
Indonesia
Tolak Saran Satgas COVID-19, Wagub DKI: WFH Sudah 75 Persen, Buat Apa Lagi Ganjil-Genap

WFH 75 persen tersebut sudah mengurangi aktivitas masyarakat

Cerita Febri Diansyah Soal Ketatnya Proses Seleksi Pegawai KPK
Indonesia
Cerita Febri Diansyah Soal Ketatnya Proses Seleksi Pegawai KPK

Pegiat antikorupsi ini juga ditanyai soal situasi yang paling sulit ketika harus memilih kepentingan pribadi dengan kepentingan pelaksanaan tugas

Jokowi: RCEP Komitmen Perdamaian, Stabilitas dan Kesejahteraan di Kawasan
Indonesia
Jokowi: RCEP Komitmen Perdamaian, Stabilitas dan Kesejahteraan di Kawasan

Presiden mengatakan, semua negara merasakan bahwa proses perundingan RCEP ini bukanlah sesuatu yang mudah.

Segera Naikkan Upah dan Pajak, Yallen Jadi Menkeu Perempuan Pertama AS
Dunia
Segera Naikkan Upah dan Pajak, Yallen Jadi Menkeu Perempuan Pertama AS

Yellen akan memainkan peran kunci dalam bekerja dengan Kongres mengenai rencana stimulus virus corona

Rantis Polisi Kena Tembak Saat Aparat-KKB Saling Baku Tembak
Indonesia
Rantis Polisi Kena Tembak Saat Aparat-KKB Saling Baku Tembak

Baku tembak terjadi antara aparat dengan kelompok Numbuk Telenggen

Kejagung Usut Pemalsuan Paspor Buron Pembalakan Liar Adelin Lis
Indonesia
Kejagung Usut Pemalsuan Paspor Buron Pembalakan Liar Adelin Lis

Mahkamah Agung menjatuhkan hukum kepada Adelin pidana 10 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsider enam bulan, dan uang pengganti Rp199,8 miliar dan reboisasi USD 2,938 juta.

Menparekraf Ingatkan Hotel Isolasi OTG Jangan Jadi Klaster Baru Pekerja
Indonesia
Menparekraf Ingatkan Hotel Isolasi OTG Jangan Jadi Klaster Baru Pekerja

Wishnutama menjelaskan program ini akan mulai dijalankan lebih dulu di Jakarta dan daerah lainnya sesuai arahan dari Kementerian Kesehatan

Virus SARS di Balik Kerja Sama Bio Farma dan Perusahaan Vaksin Tiongkok
Indonesia
Virus SARS di Balik Kerja Sama Bio Farma dan Perusahaan Vaksin Tiongkok

Sebelum dunia diserang pandemi COVID-19, virus corona jenis lain telah membuat gempar sejumlah negara.