KPK Kaji Restorative Justice untuk Tindak Pidana Korupsi Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

MerahPutih.com - Tindak pidana korupsi berbeda dengan kejahatan lain. Meskipun demikian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap melakukan kajian terhadap penerapan restorative justice untuk mengusut dugaan korupsi.

"Sampai saat ini kami masih melakukan kajian tentang penerapan restorative justice pada tindak pidana korupsi. Ini adalah proses pencarian bentuk bagaimana agar proses hukum itu benar-benar menyelesaikan masalah bangsa ini dari tindak pidana korupsi," ucap Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (28/10).

Baca Juga

KPK Suarakan Pemuda Bangun Budaya Antikorupsi

Keadilan restoratif adalah konsep penyelesaian tindak pidana secara damai, bertoleransi pada korban, mencari solusi bukan mencari benar atau salah, rekonsiliasi, restitusi, tidak ada pemidanaan, bersifat memperbaiki hubungan dan memotong dendam, melibatkan mediator profesional, dan mediasi penal.

Menurut Ghufron, dalam melakukan upaya penindakan hingga saat ini, KPK masih mengikuti proses peradilan yang bersifat "inquisitoir" atau pemeriksaan. Artinya, kebenaran akan didapatkan melalui serangkaian proses mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga mencari kebenaran materiil di persidangan.

"Melalui putusan pengadilan ini diharapkan dapat menghasilkan kebenaran dan keadilan, baik bagi pelaku tindak pidana korupsi, korban, dan kepentingan negara," ujar Ghufron.

Pada sisi lain, melihat konsep keadilan restoratif, Ghufron menuturkan bahwa tindak pidana korupsi memiliki perbedaan dengan pidana umum di mana pada satu kasus tindak pidana korupsi biasanya dilakukan lebih dari satu orang atau bisa disebut sebagai kejahatan komunal.

Baca Juga

Sekretaris MA Sebut Jokowi Pecat Sementara Hakim Agung Sudrajad Dimyati

Dengan demikian, kata dia lagi, melihat tindak pidana korupsi tidak hanya selalu menggunakan sudut pandang kerugian keuangan negara saja. Lebih dari itu, korupsi memberikan dampak kerugian besar bagi rakyat yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan menyalahgunakan wewenang atau jabatan yang dimiliki.

"Pertanyaannya kalau kejahatannya bersifat mencederai kepentingan publik seperti tindak pidana korupsi misal suap di mana seharusnya pemimpin bekerja untuk publik, tetapi tidak (dia lakukan), bagaimana? Keadilan di hadapan publik itu bagaimana me-'restore'-nya? Ini yang harus kita kaji bersama," ujar Ghufron.

Ia mengatakan KPK selalu terbuka terhadap aspirasi dari seluruh elemen masyarakat tentang cara-cara pemberantasan korupsi yang berlandaskan asas keadilan. Termasuk, KPK turut menampung aspirasi tentang penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Kepala Biro Perencanaan pada Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan RI Narendra Jatna menilai jika korupsi dipandang hanya dari sisi pengembalian jumlah nominal yang diambil, maka penerapan keadilan restoratif tidak tepat untuk digunakan.

Alasannya, kata dia, biasanya kasus korupsi besar akan berbarengan dengan tindak pidana lainnya seperti tindak pidana pencucian uang (TPPU), pajak, dan tindak pidana umum lain.

"Jadi, tidak mudah kalau menggunakan (keadilan restoratif) itu semata-mata dalam konteks kacamata tindak pidana korupsi dan tidak mungkin juga kalau alasannya (uangnya) dikembalikan selesai (kasusnya), karena sangat dimungkinkan tindak pidana korupsi itu ada berbarengan dengan tindak pidana lain," kata Narendra.

Kendati demikian, ia memandang konsep tersebut bisa dipertimbangkan untuk digunakan dalam kasus khusus, misalnya untuk mengembalikan aset koruptor yang berada di luar negeri. Sebab, sejauh ini banyak koruptor yang menyimpan asetnya di luar negeri dan sangat sulit dikembalikan. (Knu)

Baca Juga

Soal Usulan Restorative Justice pada Kasus Korupsi, Johanis Tanak Sebut Hanya Opini

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sanksi Teranyar Uni Eropa ke Rusia Akan Lebih Besar
Dunia
Sanksi Teranyar Uni Eropa ke Rusia Akan Lebih Besar

Putaran sanksi terbaru EU juga akan mempengaruhi Sberbank, pemberi pinjaman utama Rusia. Bank itu akan ditambahkan ke dalam daftar bank yang telah dikeluarkan dari sistem SWIFT.

Temuan Gangguan Ginjal Akut di DKI Bertambah Jadi 71 Kasus
Indonesia
Temuan Gangguan Ginjal Akut di DKI Bertambah Jadi 71 Kasus

Dinkes DKI terus berupaya meningkatkan kewaspadaan kesehatan pada sejumlah anak di ibu kota.

Yudo Margono Serahkan Tongkat Komando KSAL ke Muhammad Ali
Indonesia
Yudo Margono Serahkan Tongkat Komando KSAL ke Muhammad Ali

Upacara serah terima jabatan (sertijab) berlangsung di Lapangan Trisila Markas Besar TNI AL di Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (29/12).

Ribuan Polisi Dikerahkan ke Gedung DPR
Indonesia
Ribuan Polisi Dikerahkan ke Gedung DPR

Ribuan personel akan mengawal 11 elemen massa yang akan menggelar demo

Ingin Ikut Mudik Gratis BTN, Simak Syarat Daftar dan Rutenya
Indonesia
Ingin Ikut Mudik Gratis BTN, Simak Syarat Daftar dan Rutenya

Ada tiga jalur mudik yang dilayani dalam kegiatan Mudik Sehat Bersama BUMN oleh Bank BTN.

Dukung Kelancaran KTT G20, Kemenhub Siapkan Sejumlah Rekayasa Lalu Lintas
Indonesia
Dukung Kelancaran KTT G20, Kemenhub Siapkan Sejumlah Rekayasa Lalu Lintas

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempersiapkan dukungan berupa Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRLL) untuk kelancaran penyelenggaraan KTT G20 pada November di Bali.

Istri Wiji Thukul Meninggal Dunia
Indonesia
Istri Wiji Thukul Meninggal Dunia

Siti Dyah Sujirah atau Sipon, istri dari aktivis yang juga sastrawan Wiji Thukul, meninggal dunia pada Kamis (5/1).

Tambahan Kasus Harian COVID-19 di Bawah Angka Seribu
Indonesia
Tambahan Kasus Harian COVID-19 di Bawah Angka Seribu

Penambahan kasus baru positif harian COVID-19 di Indonesia hari ini, Minggu (9/10) akhirnya di bawah angka seribuan. Penambahan kasus tepatnya 999 orang per hari.

Unicorn Singapura Besar Karena Pasar Indonesia
Indonesia
Unicorn Singapura Besar Karena Pasar Indonesia

Indonesia berpotensi menambah hingga lima perusahaan rintisan capai unicorn baru di tahun 2023.

[HOAKS atau FAKTA]: Beli Bensin Wajib Pakai Aplikasi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Beli Bensin Wajib Pakai Aplikasi

Beredar sebuah narasi di media sosial Facebook dengan nama akun Alana Alfanayra.