KPK Kaji Putusan Hakim Tak Cabut Hak Politik Romahurmuziy Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengkaji putusan hakim yang tak mencabut hak politik mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy. KPK bakal menentukan langkah hukum lanjutan merespons putusan tersebut.

"JPU akan mempelajari seluruh pertimbangan fakta-fakta hukum putusan tersebut secara lengkap termasuk mengkaji pula pertimbangan terkait tidak dikabulkannya pencabutan hak politik," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa (21/1).

Baca Juga:

Eks Ketua Umum PPP Romahurmuziy Divonis Dua Tahun Penjara

Saat ini, JPU KPK tengah mengkaji seluruh aspek dalam putusan Romi. Setelah itu, lembaga antirasuah baru akan memutuskan banding atau tidak.

"Apakah akan menerima ataupun menyatakan upaya hukum banding dalam waktu 7 hari ke depan," ujat Ali.

Sebelumnya, Romi divonis dua tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Hakim menilai, Romi terbukti menerima suap terkait kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama.

Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy. (Foto: MP/Ponco)
Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy. (Foto: MP/Ponco)

Majelis Hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp100 juta. Bila Romi tak sanggup membayarnya, maka diganti dengan hukuman kurungan selama tiga bulan.

Majelis hakim menilai, Romi terbukti menerima suap senilai Rp255 juta dari Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin. Dalam perkara ini, mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin juga disebut menerima suap Rp70 juta.

Baca Juga:

Eks Ketum PPP Romahurmuziy Jalani Sidang Putusan Kasus Jual Beli Jabatan

Romi dan Lukman disebut terbukti melakukan intervensi sehingga menjadikan Haris lolos dan dilantik menjadi Kakanwil Kemenag Jawa Timur. Keduanya menyadari tentang perbuatan rasuah namun tetap dilakukan.

Selain itu, Romi juga dinilai terbukti menerima sejumlah Rp50 juta dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Muafaq Wirahadi. Selain itu, aliran uang juga mengalir ke sepupu Romi, Abdul Wahab yang turut serra menerima uang sebanyak Rp41,4 juta.

Penerimaan suap itu berkaitan untuk memuluskan Haris dan Muafaq memperoleh posisi di lingkungan Kemenag. Haris dan Muafaq sendiri telah divonis dalam kasus ini. (Pon)

Baca Juga:

Jaksa KPK Minta Hakim Cabut Hak Politik Romahurmuziy


Tags Artikel Ini

Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH