KPK Kaji Kemungkinan Tersangka Lain di Perkara Djoko Tjandra Terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Tjandra di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (10-11-2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc.

Merahputih.com - Kasus suap yang melibatkan Djoko Tjandra dan sejumlah oknum aparat terus belanjut. Apalagi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima berkas perkara dari Kepolisian dan Kejaksaan. Lembaga antirasuah itu pun tak menutup kemungkinan bakal ada tersangka baru.

"Dikaji kemungkinan adanya pihak-pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan di Jakarta, Senin (23/11).

Baca Juga:

Sidang Pinangki, Djoko Tjandra Tutup Rapat Sosok Petinggi Kejagung dan MA

Ali yang punya latar belakang jaksa ini mengungkapkan, tim supervisi KPK masih mempelajari dalam berkas dokumen itu apa ada indikasi pidana lainnya dari perkara tersebut.

"Tim supervisi KPK juga terus mencermati setiap fakta-fakta yang ada dalam proses pembuktian di persidangan," kata Ali.

Sidang yang melibatkan dua petinggi kepolisian itu saat ini masih berlangsung di pengadilan Tipikor. Kasus ini penah ditangani dua lembaga penegak hukum.

Terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra menjadi saksi untuk terdakwa Pinangki Sirna Malasari di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/11). (Antara/Desca Lidya Natalia)
Terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra menjadi saksi untuk terdakwa Pinangki Sirna Malasari di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/11). (Antara/Desca Lidya Natalia)

Bareskrim Polri menangani perkara dugaan suap terkait penghapusan nama Djoko dari red notice Interpol dan penggunaan surat jalan palsu.

Sedangkan, Kejaksaan Agung menangani perkara dugaan suap terkait pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung. Termasuk dugaan pencucian uang oleh jaksa Pinangki Sirna Malasari.Sebelumnya, KPK memastikan supervisi kasus Djoko Tjandra usai menerima dokumen dan berkas perkara yang dimaksud pada Kamis (19/11) lalu. KPK mengaku bakal segera melaksanakan tugas supervisi mereka berdasarkan Undang-Undang.

Baca Juga:

Polri dan Kejagung Tak Gubris Permintaan KPK Kirim Berkas Skandal Djoko Tjandra

Sementara, Djoko Tjandra didakwa melakukan suap kepada dua jenderal polisi untuk membantu menghapus namanya dari Daftar Pencarian Orang (DPO).

Kedua petinggi itu adalah Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri, Irjen Napoleon Bonaparte serta eks Kepala Biro Koordinator Pengawas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
1,2 Juta Vaksin Corona Bakal Didistribusikan ke Hampir Seluruh Daerah
Indonesia
1,2 Juta Vaksin Corona Bakal Didistribusikan ke Hampir Seluruh Daerah

Mereka masih menunggu persetujuan izin penggunaan darurat Badan Pengawas Obat dan Makanan

Kabareskrim Siap Berikan Keterangan ke Komnas HAM soal Kematian 6 Laskar FPI
Indonesia
Kabareskrim Siap Berikan Keterangan ke Komnas HAM soal Kematian 6 Laskar FPI

"Siap (memberikan keterangan), apabila memang dibutuhkan Komnas HAM," kata Listyo

Jokowi Resmikan Bandara Toraja dan Pantar Alor
Indonesia
Jokowi Resmikan Bandara Toraja dan Pantar Alor

pembangunan bandara menghabiskan dana Rp800-an miliar karena harus memotong 3 bukit, serta tanah yang harus dibuang dari lokasi proyek mencapai 6 juta meter kubik.

Kemenperin Fasilitasi Sertifikat SNI Pada Produsen Sepeda Lokal
Indonesia
Kemenperin Fasilitasi Sertifikat SNI Pada Produsen Sepeda Lokal

Kebutuhan sepeda dalam negeri saat ini mencapai 7 juta unit, sedangkan kapasitas produksi dalam negeri hanya berkisar 2,5-3 juta unit.

Menag Yaqut Instruksikan Anak Buahnya Perketat Prokes di Rumah Ibadah
Indonesia
Menag Yaqut Instruksikan Anak Buahnya Perketat Prokes di Rumah Ibadah

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengintruksikan anak buahnya untuk memperketat pengawasan penerapan protokol kesehatan di rumah ibadah.

Selama PSBB Transisi, Angkutan Umum di Jakarta Beroperasi hingga Pukul 10 Malam
Indonesia
Selama PSBB Transisi, Angkutan Umum di Jakarta Beroperasi hingga Pukul 10 Malam

Keputusan ini ditandatangan oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo bertanggal 5 Juni 2020.

UU Ciptaker Diharap Beri Kepastian Hukum di Tengah Regulasi yang 'Overload'
Indonesia
UU Ciptaker Diharap Beri Kepastian Hukum di Tengah Regulasi yang 'Overload'

Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah

PMI Butuh Rp200 Miliar Buat Operasi Penanganan COVID-19
Indonesia
PMI Butuh Rp200 Miliar Buat Operasi Penanganan COVID-19

JK mengatakan, agar PSBB dapat menunjukkan hasil yang sesuai harapan, maka perlu ada ketegasan dan sanksi dari pemerintah untuk mendisiplinkan masyarakat.

Update COVID-19 Kamis (6/8): Pasien Positif Bertambah 1.882 Orang
Indonesia
Update COVID-19 Kamis (6/8): Pasien Positif Bertambah 1.882 Orang

Suspek bertambah menjadi sebanyak 91.219 kasus

Peringatan Haornas Dihadiri Jokowi, Menpora Ingin Memastikan Berjalan Lancar
Indonesia
Peringatan Haornas Dihadiri Jokowi, Menpora Ingin Memastikan Berjalan Lancar

Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan hadir secara virtual dari Istana Negara