KPK Kaji Kemungkinan Tersangka Lain di Perkara Djoko Tjandra Terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Tjandra di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (10-11-2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc.

Merahputih.com - Kasus suap yang melibatkan Djoko Tjandra dan sejumlah oknum aparat terus belanjut. Apalagi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima berkas perkara dari Kepolisian dan Kejaksaan. Lembaga antirasuah itu pun tak menutup kemungkinan bakal ada tersangka baru.

"Dikaji kemungkinan adanya pihak-pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan di Jakarta, Senin (23/11).

Baca Juga:

Sidang Pinangki, Djoko Tjandra Tutup Rapat Sosok Petinggi Kejagung dan MA

Ali yang punya latar belakang jaksa ini mengungkapkan, tim supervisi KPK masih mempelajari dalam berkas dokumen itu apa ada indikasi pidana lainnya dari perkara tersebut.

"Tim supervisi KPK juga terus mencermati setiap fakta-fakta yang ada dalam proses pembuktian di persidangan," kata Ali.

Sidang yang melibatkan dua petinggi kepolisian itu saat ini masih berlangsung di pengadilan Tipikor. Kasus ini penah ditangani dua lembaga penegak hukum.

Terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra menjadi saksi untuk terdakwa Pinangki Sirna Malasari di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/11). (Antara/Desca Lidya Natalia)
Terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra menjadi saksi untuk terdakwa Pinangki Sirna Malasari di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/11). (Antara/Desca Lidya Natalia)

Bareskrim Polri menangani perkara dugaan suap terkait penghapusan nama Djoko dari red notice Interpol dan penggunaan surat jalan palsu.

Sedangkan, Kejaksaan Agung menangani perkara dugaan suap terkait pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung. Termasuk dugaan pencucian uang oleh jaksa Pinangki Sirna Malasari.Sebelumnya, KPK memastikan supervisi kasus Djoko Tjandra usai menerima dokumen dan berkas perkara yang dimaksud pada Kamis (19/11) lalu. KPK mengaku bakal segera melaksanakan tugas supervisi mereka berdasarkan Undang-Undang.

Baca Juga:

Polri dan Kejagung Tak Gubris Permintaan KPK Kirim Berkas Skandal Djoko Tjandra

Sementara, Djoko Tjandra didakwa melakukan suap kepada dua jenderal polisi untuk membantu menghapus namanya dari Daftar Pencarian Orang (DPO).

Kedua petinggi itu adalah Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri, Irjen Napoleon Bonaparte serta eks Kepala Biro Koordinator Pengawas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jadi Dirut, Ini Langkah Darmawan Kembangkan Bank Mandiri
Indonesia
Jadi Dirut, Ini Langkah Darmawan Kembangkan Bank Mandiri

Kondisi ketidakpastian karena pageblug juga menyebabkan bank belum mampu menumbuhkan modal secara anorganik.

KontraS Nilai Siapapun yang Kritis Bisa Dapat Teror Seperti Ravio Patra
Indonesia
KontraS Nilai Siapapun yang Kritis Bisa Dapat Teror Seperti Ravio Patra

Kontras pun mendesak kepolisian bersikap profesional dan menghentikan kasus atau tuduhan terhadap Ravio Patra

Hoaks Perlambat Pemulihan Setelah Gempa Majene
Indonesia
Hoaks Perlambat Pemulihan Setelah Gempa Majene

Gempa yang melululantakkan kawasan Majene, Sulawesi Barat dibarengi isu bakal terjadi tsunami.

Update Corona Jakarta Rabu (16/9): 58.458 Positif, 1.498 Orang Meninggal Dunia
Indonesia
Update Corona Jakarta Rabu (16/9): 58.458 Positif, 1.498 Orang Meninggal Dunia

Dengan positivity rate 13,8 persen, penambahan kasus positif per hari sebanyak 1.003 jiwa.

UU Cipta Kerja Jadi Materi yang Disiapkan Anies dalam RPP Belajar Online
Indonesia
UU Cipta Kerja Jadi Materi yang Disiapkan Anies dalam RPP Belajar Online

"UU Cipta Kerja sebagai materi pembelajaran, makanya kita berikan bahan ajarnya, kalau tidak ada RPP justru guru akan kesulitan," ujar Anies

Gegara Tekanan Darah Tinggi, 18 Nakes Solo Batal Vaksinasi Corona
Indonesia
Gegara Tekanan Darah Tinggi, 18 Nakes Solo Batal Vaksinasi Corona

Sebanyak 18 tenaga kesehatan (nakes) di Solo, Jawa Tengah, gagal dilakukan vaksinasi Sinovac tahap pertama Kamis (14/1), karena mereka mengalami tekanan darah tinggi

Tanggapan YLKI Soal Permenhub yang Izinkan Berboncengan di Motor
Indonesia
Tanggapan YLKI Soal Permenhub yang Izinkan Berboncengan di Motor

Aturan tersebut dikeluarkan Menhub Ad-interim Luhut Panjaitan.

Menko Maritim "Debat" dengan Pakar Ekonomi
Indonesia
Menko Maritim "Debat" dengan Pakar Ekonomi

Menko Luhut juga didampingi beberapa deputi dan tenaga ahli untuk membantu menyajikan data yang relevan.

Tanggapi Pernyataan Presiden Prancis, SBY: Cerita Lama Kembali Terulang
Indonesia
Cegah Virus Corona, Jokowi Minum Jamu Tiga Kali Sehari
Indonesia
Cegah Virus Corona, Jokowi Minum Jamu Tiga Kali Sehari

Presiden Joko Widodo mengaku lebih sering minum jami untuk mencegah virus corona.