KPK Jemput Walikota Tanjungbalai ke Jakarta

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Sabtu, 24 April 2021
KPK Jemput Walikota Tanjungbalai ke Jakarta
Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju digiring petugas untuk mengikuti konferensi pers usai menjalani pemeriksaan, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (22/4/2021). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/aww

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjemput Wali Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, M Syahrial ke Jakarta. MS telah ditetapkan tersangka oleh KPK terkait kasus suap penyidik KPK, Stefanus Robin Pattuju.

"Tim penyidik KPK membawa tersangka MS Walikota Tanjungbalai Sumut ke Jakarta," ujar Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi awak media, Sabtu (24/4).

Baca Juga:

Polri Hargai Proses Hukum Anggotanya di KPK yang Tersandung Kasus Suap

MS sudah tiba di ibu kota Sabtu pagi. Saat ini MS tengah berada di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

"Tim penyidik KPK segera melakukan pemeriksaan," paparnya.

KPK menetapkan penyidik AKP Stefanus Robin Pattuju dan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial sebagai tersangka kasus dugaan suap. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)
KPK menetapkan penyidik AKP Stefanus Robin Pattuju dan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial sebagai tersangka kasus dugaan suap. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Dalam kasus suap ini KPK telah menetapkan penyidik KPK asal Polri Stefanus Robin Pattuju, dan pengacara Maskur Husain sebagai tersangka. Keduanya kini telah ditahan oleh lembaga antirasuah.

Robin dan Maskur disangkakan melanggar Pasal Pasal 12 huruf a atau b dan Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Baca Juga:

Azis Syamsuddin Kenal Penyidik KPK AKP Stepanus dari Ajudannya

Sedangkan M. Syahrial disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999. (Asp)

#KPK
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Bagikan