KPK Jemput Paksa Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjemput paksa Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy. Kader Partai Golkar itu dijemput paksa lantaran tak kooperatif terhadap proses hukum di lembaga antirasuah.

"Kami menilai bahwa salah satu tersangka tersebut tidak kooperatif sehingga tim penyidik KPK hari ini masih dalam proses penjemputan paksa, para pihak utamanya, satu orang," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/5).

Baca Juga:

KPK Paparkan Hasil Kajian Kerentanan Korupsi dalam Program Biodiesel

Sebelum dijemput paksa, kata Ali, Richard telah dipanggil untuk dimintai keterangan. Namun, Richard yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pemberian persetujuan izin prinsip pembangunan cabang usaha retail di Kota Ambon ini tak memenuhi panggilan KPK.

"Hari ini kami memanggil dua orang yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka. Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi kehadiran dari pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka," ujarnya.

Baca Juga:

KPK Cegah Wali Kota Ambon ke Luar Negeri

Juru bicara berlatar belakang jaksa ini mengatakan, kini Richard sudah diamankan tim penyidik dan segera dibawa ke markas KPK untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

"Nanti saya kira teman-teman bisa menunggu kehadiran yang bersangkutan dalam proses dibawa ke Gedung Merah Putih KPK dan segera dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik KPK," kata Ali. (Pon)

Baca Juga:

KPK Analisis Kasus Kardus Durian yang Diduga Seret Nama Cak Imin

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Selain Kasus Brigadir J, Ini 3 Tugas Prioritas untuk Dituntaskan Polri Hingga Akhir Tahun
Indonesia
Selain Kasus Brigadir J, Ini 3 Tugas Prioritas untuk Dituntaskan Polri Hingga Akhir Tahun

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, setelah menuntaskan kasus penembakan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J dan pelanggaran etik.

KPK Garap Eks Hakim Agung Andi Samsan Nganro
Indonesia
KPK Garap Eks Hakim Agung Andi Samsan Nganro

Mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Yudisial itu akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka hakim agung nonaktif Gazalba Saleh Cs.

Bertemu Zulhas, Prabowo: Kunjungan Sahabat Lama
Indonesia
Bertemu Zulhas, Prabowo: Kunjungan Sahabat Lama

Seusai pertemuan, Prabowo menyebut Zulhas, sapaan karib Zulkifli Hasan, sudah sangat familiar dengan rumah yang beralamat di Jalan Kertanegara No.4 ini.

Dukungan Demokrat dan PKS kepada Anies Dinilai Hanya Basa Basi Politik
Indonesia
Dukungan Demokrat dan PKS kepada Anies Dinilai Hanya Basa Basi Politik

dukungan Demokrat dan PKS terhadap Anies dinilai hanya sebatas basa basi politik, karena sampai saat ini keduanya belum juga memperkenalkan dukungannya ke basis pendukung.

Sering Ribut karena Warisan Jadi Motif Pembunuhan Wanita di Boyolali
Indonesia
Sering Ribut karena Warisan Jadi Motif Pembunuhan Wanita di Boyolali

Sebelum kejadian, orangtua tersangka sering ribut atau cekcok dengan korban terkait warisan serta ingin menguasai harta benda korban.

Erick Thohir Dinilai Punya 'Modal Kuat' jadi Cawapres 2024
Indonesia
Erick Thohir Dinilai Punya 'Modal Kuat' jadi Cawapres 2024

Pengamat politik Ray Rangkuti menilai, Erick Thohir mempunyai 'modal kuat' untuk maju sebagai cawapres dibandingkan dengan tokoh-tokoh lain.

Buka Suara soal Perubahan Status PPKM, Anies Imbau Warga Segera Vaksin Booster
Indonesia
Buka Suara soal Perubahan Status PPKM, Anies Imbau Warga Segera Vaksin Booster

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan buka suara terkait perubahan status PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) Jakarta dari level 2 menjadi 1 oleh pemerintah pusat.

Tiga Bank di AS Ambruk, Indonesia Tetap Percaya Diri
Indonesia
Tiga Bank di AS Ambruk, Indonesia Tetap Percaya Diri

Likuiditas perbankan pada Februari 2023 terjaga didukung oleh pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 8,18 persen

22 Nama Jalan Diganti, Warga DKI Keluhkan bakal Ribet Urus Dokumen
Indonesia
22 Nama Jalan Diganti, Warga DKI Keluhkan bakal Ribet Urus Dokumen

Warga bernama Okto mengatakan, keputusan Anies bakal menyusahkan masyarakat. Sebab, warga akan ribet bolak-balik mengurus pergantian data di Kartu Tanda Penduduk (KTP) ke Kelurahan.

Mensos Dorong Pembangunan SDM di Puncak Jaya
Indonesia
Mensos Dorong Pembangunan SDM di Puncak Jaya

Pemerintah melalui Menteri Sosial Tri Rismaharini mengajak masyarakat untuk membangun sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Puncak Jaya, Papua.