KPK Jebloskan Politikus Golkar Markus Nari ke Lapas Sukamiskin Gedung KPK. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi mantan anggota DPR Markus Nari ke Lembaga Pemasyarakat Klas IA, Sukamiskin, Jawa Barat, Kamis (1/10) kemarin.

Politikus Golkar itu merupakan terpidana kasus korupsi e-KTP.

"Pidana dengan cara memasukkan terpidana Markus Nari ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Sukamiskin untuk menjalani pidana penjara selama 8 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, dalam keterangannya, Jumat (2/10).

Baca Juga:

MA Sunat Hukuman Anas, KPK: Biar Rakyat Menilai

Markus Nari bakal menjalani masa hukuman selama 8 tahun di Lapas Sukamiskin. Markus juga di bebani membayar denda sebesar Rp300.000.000. Bilamana denda tidak dibayar maka Markus dikenakan pidana pengganti berupa kurungan selama 8 bulan.

Selain itu, Markus juga dikenakan pidana tambahan lainnya untuk membayar uang pengganti sebesar USD900.000. Jika Markus tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa.

IMG-20200310-WA0029_1583848662462_1 (2)
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

"Dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun," ujar Ali.

Markus juga dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menduduki jabatan publik selama 5 tahun terhitung sejak terpidana selesai menjalani masa pemidanaan.

Baca Juga:

Suap 'Ketuk Palu', Pejabat hingga Eks Legislator Jambi Diperiksa KPK

Diketahui, Markus awalnya dihukum 6 tahun penjara di tingkat pertama. Hukuman itu kemudian diperberat menjadi 7 tahun penjara di tingkat banding.

Markus pun mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Markus Nari dijatuhi hukuman 8 tahun penjara oleh MA. Selain itu, Markus Nari diwajibkan mengembalikan uang proyek e-KTP yang dikorupsinya. (Pon)

Baca Juga:

Tegak Kepala Febri Diansyah Tinggalkan KPK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gubernur Kepri Dikarantina, Istana Yakin Pelantikan Sesuai Protokol
Indonesia
Gubernur Kepri Dikarantina, Istana Yakin Pelantikan Sesuai Protokol

"Saat pelantikan, kami tidak banyak mengundang para pejabat dan hanya dihadiri oleh keluarga dan pejabat tertentu," sebut Heru.

Alasan Polisi Belum Tetapkan 47 Gay yang Ditangkap sebagai Tersangka
Indonesia
Alasan Polisi Belum Tetapkan 47 Gay yang Ditangkap sebagai Tersangka

Sedangkan, 47 pria lainnya yang merupakan peserta masih saksi.

Penangkapan Djoko Tjandra Jadi Momentum Kapolri Bersihkan Institusi Polri
Indonesia
Penangkapan Djoko Tjandra Jadi Momentum Kapolri Bersihkan Institusi Polri

"Ini juga sebagai upaya bersih-bersih Polri terhadap oknum nakal," kata Idham

Pengamat Yakin Ada Intervensi Eksternal di Kisruh Partai Demokrat
Indonesia
Pengamat Yakin Ada Intervensi Eksternal di Kisruh Partai Demokrat

Demokrat tidak ingin terjadi kegaduhan yang berdampak pada instabilitas hukum

Jelang Lebaran, Ketua DPR dan Kapolri Cek Bandara Soetta dan Tol Cikampek
Indonesia
Jelang Lebaran, Ketua DPR dan Kapolri Cek Bandara Soetta dan Tol Cikampek

"Bandara sebagai pintu gerbang mobilitas manusia sangat rawan menjadi gerbang transmisi virus," ujar Puan kepada wartawan di Jakarta, Rabu (12/5).

Aksi Demonstrasi 1 Tahun Jokowi Hasilkan 2,1 Ton Sampah
Indonesia
Aksi Demonstrasi 1 Tahun Jokowi Hasilkan 2,1 Ton Sampah

Sebanyak 2,1 ton sampah itu berasal dari pembersihan jalan dan fasilitas umum di Silang Monas, Jalan Kebon Sirih, Tugu Tani, Jalan Budi Kemuliaan, Jalan Abdul Muis.

Yuri Akui Banyak Kasus Positif Corona tak Terungkap ke Publik
Indonesia
Yuri Akui Banyak Kasus Positif Corona tak Terungkap ke Publik

"Kita menyadari sepenuhnya bahwa belum seluruhnya bisa kita temukan. Kemungkinan masih ada yang kasus positif belum teridentifikasi dan berada di tengah kita," kata Yurianto

KPK Cecar Eks Menkeu Agus Martowardojo Soal Proses Penganggaran e-KTP
Indonesia
KPK Cecar Eks Menkeu Agus Martowardojo Soal Proses Penganggaran e-KTP

Agus Marto memang telah berulang kali diperiksa penyidik KPK

Direstui Polisi, Pemprov DKI Uji Coba Jalur Road Bike di Jalan Sudirman-Thamrin
Indonesia
Direstui Polisi, Pemprov DKI Uji Coba Jalur Road Bike di Jalan Sudirman-Thamrin

Pemprov DKI Jakarta akan melakukan uji coba lintasan baru road bike atau sepeda balap di Sudirman-Thamrin, selama dua pekan.

DKI Jakarta Diperkirakan Diguyur Hujan Sepanjang Hari
Indonesia
DKI Jakarta Diperkirakan Diguyur Hujan Sepanjang Hari

Wilayah DKI Jakarta diperkirakan diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga lebat sepanjang hari Kamis (25/2).