KPK Jebloskan Politikus Golkar Markus Nari ke Lapas Sukamiskin Gedung KPK. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi mantan anggota DPR Markus Nari ke Lembaga Pemasyarakat Klas IA, Sukamiskin, Jawa Barat, Kamis (1/10) kemarin.

Politikus Golkar itu merupakan terpidana kasus korupsi e-KTP.

"Pidana dengan cara memasukkan terpidana Markus Nari ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Sukamiskin untuk menjalani pidana penjara selama 8 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, dalam keterangannya, Jumat (2/10).

Baca Juga:

MA Sunat Hukuman Anas, KPK: Biar Rakyat Menilai

Markus Nari bakal menjalani masa hukuman selama 8 tahun di Lapas Sukamiskin. Markus juga di bebani membayar denda sebesar Rp300.000.000. Bilamana denda tidak dibayar maka Markus dikenakan pidana pengganti berupa kurungan selama 8 bulan.

Selain itu, Markus juga dikenakan pidana tambahan lainnya untuk membayar uang pengganti sebesar USD900.000. Jika Markus tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa.

IMG-20200310-WA0029_1583848662462_1 (2)
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

"Dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun," ujar Ali.

Markus juga dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menduduki jabatan publik selama 5 tahun terhitung sejak terpidana selesai menjalani masa pemidanaan.

Baca Juga:

Suap 'Ketuk Palu', Pejabat hingga Eks Legislator Jambi Diperiksa KPK

Diketahui, Markus awalnya dihukum 6 tahun penjara di tingkat pertama. Hukuman itu kemudian diperberat menjadi 7 tahun penjara di tingkat banding.

Markus pun mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Markus Nari dijatuhi hukuman 8 tahun penjara oleh MA. Selain itu, Markus Nari diwajibkan mengembalikan uang proyek e-KTP yang dikorupsinya. (Pon)

Baca Juga:

Tegak Kepala Febri Diansyah Tinggalkan KPK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov DKI Tambah Liang Lahad COVID-19 Muslim di Tegal Alur
Indonesia
Pemprov DKI Tambah Liang Lahad COVID-19 Muslim di Tegal Alur

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini sedang membuka lahan baru untuk pemakaman jenazah pasien COVID-19 muslim di Tegal Alur.

Diperiksa Polda Jateng, Simson Simanjutak Tegaskan Arya Sinulingga Lecehkan Pospera
Indonesia
Diperiksa Polda Jateng, Simson Simanjutak Tegaskan Arya Sinulingga Lecehkan Pospera

"Jelas sangat merugikan Pospera secara nama baik, karena dikesankan semua orang Pospera membuat rugi perusahaan-perusahaan BUMN," tegasnya.

KPK Dalami Aliran Uang Suap Nurdin Abdullah Lewat Plt Gubernur Sulsel
Indonesia
KPK Dalami Aliran Uang Suap Nurdin Abdullah Lewat Plt Gubernur Sulsel

Selain Sulaiman, pada saat bersamaan penyidik juga memeriksa Meikewati Bunadi selaku ibu rumah tangga dan Yusuf Tyos sebagai wiraswasta

Panglima TNI Ungkap Temuan Titik Koordinat Jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air
Indonesia
Panglima TNI Ungkap Temuan Titik Koordinat Jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air

Keberadaan pesawat Sriwijaya Air SJ 182 yang jatuh di perairan utara Jakarta menemui titik terang.

Pelanggaran Protokol Kesehatan di Pilkada Diklaim Sangat Kecil
Indonesia
Pelanggaran Protokol Kesehatan di Pilkada Diklaim Sangat Kecil

Safrizal kembali mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengawal setiap tahapan pilkada dan selalu berpedoman pada protokol kesehatan COVID-19.

Indonesia Perlu Antisipasi Tsunami Jarak Dekat
Indonesia
Indonesia Perlu Antisipasi Tsunami Jarak Dekat

Akan tetapi, persoalan yang dihadapi Indonesia adalah tsunami jarak dekat. Hal ini mengakibatkan bencana terjadi duluan sebelum himbauan evakuasi dini sampai kepada masyarakat seperti gempa di Palu yang lalu.

Sehari Setelah Pilkada, 6.033 Orang Terjangkit COVID-19
Indonesia
Sehari Setelah Pilkada, 6.033 Orang Terjangkit COVID-19

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melaporkan orang tertular virus corona masih terus bertambah hingga Kamis (10/12).

Pimpinan Daerah Mulai Pecat Kader Partai Demokrat Pro Moeldoko
Indonesia
Pimpinan Daerah Mulai Pecat Kader Partai Demokrat Pro Moeldoko

Paling tidak, ada tujuh kader Partai Demokrat Kalbar yang mengikuti KLB yang menjadikan Moeldoko Ketum Partai.

Provokator Pemudik di Pos Penyekatan Karawang Diciduk Polisi
Indonesia
Provokator Pemudik di Pos Penyekatan Karawang Diciduk Polisi

Polres Karawang menangkap dua orang provokator yang melawan petugas saat kemacetan di Pos Penyekatan Tanjungpura.

Penumpang di Bandara Adi Soemarmo Solo Turun 76 Persen Selama Libur Natal dan tahun Baru
Indonesia
Penumpang di Bandara Adi Soemarmo Solo Turun 76 Persen Selama Libur Natal dan tahun Baru

Sedangkan untuk penumpang, lanjut dia, turun 76 persen. Untuk pergerakan pesawat tahun 2019 ada 690 dan tahun 2020 ada 334