KPK Jebloskan Politikus Golkar Markus Nari ke Lapas Sukamiskin Gedung KPK. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi mantan anggota DPR Markus Nari ke Lembaga Pemasyarakat Klas IA, Sukamiskin, Jawa Barat, Kamis (1/10) kemarin.

Politikus Golkar itu merupakan terpidana kasus korupsi e-KTP.

"Pidana dengan cara memasukkan terpidana Markus Nari ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Sukamiskin untuk menjalani pidana penjara selama 8 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, dalam keterangannya, Jumat (2/10).

Baca Juga:

MA Sunat Hukuman Anas, KPK: Biar Rakyat Menilai

Markus Nari bakal menjalani masa hukuman selama 8 tahun di Lapas Sukamiskin. Markus juga di bebani membayar denda sebesar Rp300.000.000. Bilamana denda tidak dibayar maka Markus dikenakan pidana pengganti berupa kurungan selama 8 bulan.

Selain itu, Markus juga dikenakan pidana tambahan lainnya untuk membayar uang pengganti sebesar USD900.000. Jika Markus tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa.

IMG-20200310-WA0029_1583848662462_1 (2)
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

"Dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun," ujar Ali.

Markus juga dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menduduki jabatan publik selama 5 tahun terhitung sejak terpidana selesai menjalani masa pemidanaan.

Baca Juga:

Suap 'Ketuk Palu', Pejabat hingga Eks Legislator Jambi Diperiksa KPK

Diketahui, Markus awalnya dihukum 6 tahun penjara di tingkat pertama. Hukuman itu kemudian diperberat menjadi 7 tahun penjara di tingkat banding.

Markus pun mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Markus Nari dijatuhi hukuman 8 tahun penjara oleh MA. Selain itu, Markus Nari diwajibkan mengembalikan uang proyek e-KTP yang dikorupsinya. (Pon)

Baca Juga:

Tegak Kepala Febri Diansyah Tinggalkan KPK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kebut RUU Ciptaker, DPR Dinilai Lebih Banyak Bela Kepentingan Pemilik Kapital
Indonesia
Kebut RUU Ciptaker, DPR Dinilai Lebih Banyak Bela Kepentingan Pemilik Kapital

Lebih menyedihkan lagi adalah 'cost politik' sekarang ini sangat mahal

Pasien COVID-19 di RSD Wisma Atlet Bunuh Diri Lompat dari Atas Gedung
Indonesia
Sosok Pramono Edhie di Mata SBY
Indonesia
Sosok Pramono Edhie di Mata SBY

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu menegaskan Pramono merupakan sosok prajurit TNI yang setia

Usai Pemakaman Ibunda, Presiden Jokowi Ikuti KTT G-20 dari Istana Bogor
Indonesia
Usai Pemakaman Ibunda, Presiden Jokowi Ikuti KTT G-20 dari Istana Bogor

KTT G-20 tersebut akan dipimpin oleh Kepala Negara Arab Saudi Raja Salman secara virtual pada Kamis (26/3) sekitar pukul 19.00 WIB

Belum Tentukan Sikap Wagub DKI, Fraksi Demokrat: Semua Keputusan Ada di DPD
Indonesia
Belum Tentukan Sikap Wagub DKI, Fraksi Demokrat: Semua Keputusan Ada di DPD

Fraksi Demokrat pun belum menyatakan sikap atau dukungannya ke salah satu kandidat calon pengganti Sandiaga Uno.

Daftar Naik Sepeda, Teguh Oleng dan Tabrak Gibran
Indonesia
Daftar Naik Sepeda, Teguh Oleng dan Tabrak Gibran

Pendaftaran Gibran dan Teguh ini dipenuhi antusias pendukung, sehingga membludak dan melebihi target yang sudah ditetapkan.

Ajukan PK, Fredrich Yunadi Akan Bawa Bukti Baru Kasus Perintangan Penyidikan Korupsi E-KTP
Indonesia
Ajukan PK, Fredrich Yunadi Akan Bawa Bukti Baru Kasus Perintangan Penyidikan Korupsi E-KTP

Terpidana kasus merintangi penyidikan korupsi e-KTP Frerich Yunadi mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK).

Pasca Kepadatan di Bandara Soetta, Pengelola Bentuk Aturan Baru
Indonesia
Pasca Kepadatan di Bandara Soetta, Pengelola Bentuk Aturan Baru

Menko PMK melihat langsung proses keberangkatan yang harus dilalui calon penumpang pesawat rute domestik di periode PSBB.

 Eks Bos Garuda Indonesia Emirsyah Satar Divonis 8 Tahun Penjara
Indonesia
Eks Bos Garuda Indonesia Emirsyah Satar Divonis 8 Tahun Penjara

Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Emirsyah disebut melakukan pencucian uang melalui tujuh cara. Mulai dari mentransfer uang hingga membayar hutang kredit.

 Begini Suasana Natuna Pasca Kerusuhan Penolakan Karantina WNI dari Wuhan
Indonesia
Begini Suasana Natuna Pasca Kerusuhan Penolakan Karantina WNI dari Wuhan

"Situasi alhamdulillah kondusif, terjadi dialog dari masyarakat dan TNI-Polri," kata Asep Adi Saputra kepada wartawam di Mabes Polri, Jakarta, Senin (3/2).